Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gaji Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas dan Honorarium Sekretraiat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria
ABSTRAK:
a. bahwa pengaturan mengenai gaji direksi, penghasilan Dewan Pengawas dan Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2015 tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Penghasilan Dewan Pengawas serta Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria, akan tetapi penghasilan tertinggi pegawai yang menjadi dasar dalam penentuan gaji Direktur Utama telah terlampaui sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gaji Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas dan Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, besaran gaji Direksi, uang jasa Dewan Pengawas dan honorarium Sekretariat Dewan Pengawas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2015 tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Penghasilan Dewan Pengawas Serta Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu menyusun Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 29 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tujuan dan Prinsip; BAB III prioritas Penggunaan Dana Desa; BAB IV Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; Pembinaan dan Pengawasan; BAB VI Pelaporan; BAB VII Partisipasi Masyarakat; BAB VIII Sanksi, BAB IX Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2019.
35
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 07 tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 07 Tahun 2014; Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 22 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi, uraian tugas, tata kerja, pelaporan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan pada Keputusan terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pengadaan Barang/Jasa Bada Usaha Milik Daearh
Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang, Ketentuan Umum, Tujuan, Prinsip dan Etika Pengadan Barang/Jasa, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Pengadaan Khusus, Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri, dan Pengadaan Berkelanjutan, Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Hukum, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
59
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 25 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PDAM TIRTA BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/No. 766
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2018, tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diberikan pada Perusahaaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Boalemo dengan besaran nilai penambahan penyertaan modal sejumlah Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliyar), dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebgaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.39 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.38 Tahun 2018; Perda Kab Boalemo No.2 Tahun 2011; Perda Kab Boalemo No.4 Tahun 2004; Perda Kab Boalemo No.1 Tahun 2018; Perda Kab Boalemo No.5 Tahun 2018; Perbup Boalemo No.64 Tahun 2018; Perbup Boalemo No.24 Tahun 2019; Surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan No.S-14/MK.7/2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2019 termasuk didalamnya mengatur tentang Tujuan Penyertaan Modal, Nilai Penyertaan Modal, Tata Cara Penyertaan Modal, Hasil Usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2019
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERKEBUNAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Daerah Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perkebunan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2016.
UU Drt No.4 Tahun 1956
UU No.9 Tahun 1967
UU No.28Tahun 2009
UU No.12 Tahun 2011
UU No.39 Tahun 2014
UU No.23 Tahun 2014
Permendagri No.80 Tahun 2015
Permentan No.50/Permentan/KB.020/9/2015
Perda Bengkulu Utara No.1 Tahun 2016
Golongan restribusi.
Jenis Produksi Usaha Daerah Bidang Perkebunan Terdiri Dari :
a. Entres Tanaman Karet Unggul
b.Bibit Karet Unggul (Payung 1)
c.Bibit Karet Unggul (Payung 2)
d.Bibit Kelapa Sawit (umur 8 – 12 bulan)
e.Bibit Kelapa Sawit (umur > 12 – 18 bulan)
f. Bibit Pala Unggul (umur 8 – 12 bulan)
g.Bibit Pala Unggul (umur > 12 – 15 bulan)
Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perkebunan.
Tata cara pelaksanaa pemungutan dn pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 25 Tahun 2019
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan, dan guna menindaklajuti ketentuan Pasal 36 ayat (6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 38 ayat (8) dan Pasal 69 ayat (4) serta Pasal 86 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan.
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Organ Perumda Air Minum "Tirta Kajen", Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
101 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan
Badan Usaha Milik Daerah agar mampu tumbuh,
berkembang dan dapat memberikan kontribusi kepada
Pemerintah Daerah serta guna menunjang perekonomian
daerah perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan
terhadap Badan Usaha Milik Daerah secara profesional,
efisien dan efektif
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun
2014; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman
pengelolaan terhadap BUMD dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna
serta dapat berkembang dengan baik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 25 Tahun 2019
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
KEPEGAWAIAN-PERUSAHAAN UMUM DAERAH-PASAR-KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 11 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan kepegawaian meliputi persyaratan, kepangkatan, penghasilan dan penghargaan pegawai, menjalankan kewajiban dan menghindari larangan, penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan, pengangkatan dalam jabatan, pemberhentian, pensiun pegawai dan dana pensiun, dan pembinaan serta ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2017 ; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2018; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 87 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa, yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Penyertaan Modal Awal Badan Usaha Milik Desa; Standar Operasional Prosedur Penambahan Modal Awal Badan Usaha Milik Desa; Persyaratan; Tata Kerja; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman; Lampiran 2 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
