Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu fungsi negara sesuai pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya upaya memajukan perpustakaan; bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam adalah wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dalam meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa; bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Umum Daerah; bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003, UU No.43 Tahun 2007, UU No.25 tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.70 Tahun 1991, PP No.23 Tahun 1999, PP No.19 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2014, Perkepala Perpustakaan Nasional No.8 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Hak, Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah; Pembentukan dan Jenis Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Pengembangan Perpustakaan; Kerjasama dan Peran serta Masyarakat; Pembudayaan Kegemaran Membaca; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2020.
Penjelasan sebanyak 6 (enam) halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 2 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan sumber daya manusia yang sehat, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, memiliki etos kerja tinggi, disiplin, serta memiliki daya saing secara global sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru 2006-2010, perlu dilakukan langkah strategis dalam dunia pendidikan khususnya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah melalui pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Kotabaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Kotabaru;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Kotabaru, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Fungsi Dan Tujuan;
3. Penyelenggaraan;
4. Pengelolaan;
5. Evaluasi;
6. Penjaminan Wajib Belajar;
7. Hak Dan Kewajiban Masyarakat;
8. Pengawasan;
9. Sanksi Administratif;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2009.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2015
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH - PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Daerah Kabupaten Kutai Timur Dan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Untuk penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Kutai Timur dengan tepat, efektif dan efisien, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya. Dengan adanya kenaikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang diberikan ke sekolah sejak Tahun 2007, Bantuan Operasional Pusat dan Bantuan Operasional Provinsi didasarkan pada jumlah murid / siswa sekolah yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur kembali Petunjuk Pelaksanaan Pengunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.13 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.2 Tahun 2014; UU No.14 Tahun 2005; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.32 Tahun 2013; PP No.41 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2008; PP No.47 Tahun 2008; PP No.48 Tahun 2008; PP No.74 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; Permendagri No.7 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda Kutai Timur No.6 Tahun 2013; Pergub Kalimantan Timur No.78 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum petunjuk pelaksanaan penggunaan BOSDA Kabupaten Kutai Timur dan BOS Provinsi Kalimantan Timur; alokasi BOSDA; pengelola; penerima dana BOSDA; standar minimal sekolah penerima BODSA Kabupaten Kutai Timur; mekanisme penyaluran; penggunaan; pengawasan dan pertanggungjawaban; sanksi; ketentuan lain-lain serta penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perbup Kutai Timur No.3 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
21 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelindungan, Pembinaan, Dan Pengembangan Bahasa, Sastra,
Dan Aksara Jawa
ABSTRAK:
a. Bahwa bahasa, sastra, dan aksara Jawa adalah unsur
budaya Jawa yang merupakan bagian dari
keanekaragaman budaya di Indonesia;
b. bahwa bahasa, sastra, dan aksara Jawa memiliki nilainilai
kemanusiaan, estetika, moral, dan spiritual yang
penggunaannya perlu dikembangkan ;
c. bahwa penggunaan bahasa, sastra dan aksara Jawa di
Kabupaten Karanganyar semakin menurun, oleh
karena itu Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya
agar penggunaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa
lebih meningkat ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan,
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan
Aksara Jawa.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7
Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur upaya menjaga dan memelihara
kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa melalui
upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, dan
pengajaran, upaya untuk meningkatkan mutu
penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa melalui
pembelajaran di lingkungan pendidikan formal,
nonformal, keluarga, dan masyarakat, upaya menyelaraskan
pemakaian bahasa, sastra, dan aksara Jawa agar
sejalan dengan pembinaan bahasa Indonesia.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2013.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNUNG TAHUN 2021 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Formal yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP). perlu dilakukan secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolab. Menengab. Pertama menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Barn Pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 37 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB 3. JALUR PENDAFTARAN PPDB 4. PELAKSANAAN PPDB 5. PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHlRAN DATA 6. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK 7. ROMBONGAN BELAJAR 8. PELAPORAN DAN PENGENDALIAN 9. PEMBINAANDAN PENGAWASAN 10. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggabungan Sekolah Negeri
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan data satuan pendidikan pada tingkat SD dan SMP yang berstatus sekolah negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa, terdapat sekolah yang memiliki jumlah siswa yang sangat minim serta berdekatan dengan sekolah lain yang setingkat;
b. bahwa untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk pemerataan dan perluasan akses,
peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas pengelolaan pendidikan, maka perlu mengatur ketentuan penggabungan satuan pendidikan pada tingkat SD dan SMP yang berstatus sekolah negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggabungan Sekolah Negeri Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telahdiubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permendikbud No. 36 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendikbud No. 32 Tahun 2022;
Perbup ini mengatur persyaratan meliputi penggabungan sekolah, mekanisme penggabungan sekolah, sarana dan prasarana penggabungan sekolah, tenaga
pendidikan dan kependidikan, serta peserta didik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2023.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Blora dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat sasaran, maka dipandang perlu mengatur ketentuan pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 25 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud Dan Tujuan
Bab III Kriteria Penerima
Bab IV Penganggaran
Bab V Pengajuan Dan Penetapan Alokasi Dana
Bab VI Penyaluran Dana
Bab VII Prosedur Pembukuan Belanja
Bab VIII Penggunaan Dana BOS
Bab IX Laporan Pertanggungjawaban
Bab X Pengawasan Dan Pemeriksaan
Bab XI Monitoring Dan Evaluasi
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
16 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Melalui Sekolah Berasrama
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Melalui Sekolah Berasrama;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Dacrah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 17 (tujuh belas) Pasal, dengan materi pokok yang diatur meliputi: Ketentuan Umum; Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; Sekolah Berasrama Kerjasama Dan Kemitraan; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Tahun 2022 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pada satuan pendidikan diwilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu untuk mengalokasikan bantuan operasional pendidikan; bahwa prosedur penyediaan bantuan operasional pendidikan di Lingkungan Kabupaten Tangerang perlu untuk disempurnakan untuk mewujudkan penggunaan bantuan operasional pendidikan secara efektif dan tepat guna.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008; Permendikbud No. 9 Tahun 2011; Perda No. 9 Tahun 2011; Perbup No. 15 Tahun 2020
Didalam peraturan ini mengatur tentang: Pasal 9 diubah; Menambahkan 1 (satu) ayat pada Pasal 13; Pasal 14 dihapus; Pasal 15 diubah; ayat (1) Pasal 16 diubah; ayat (1) Pasal 17 diubah; ayat (2\ Pasal 21 diubah, serta ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 dihapus; ayat (2) serta ayat (3) huruf d dan huruf e Pasal 23 diubah, di antara ayat (21 dan ayat (3) Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a1, ayat (2b), dan ayat (2c), serta menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4); ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); BAB III dan BAB IV
ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat; Pasal 27 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A; Pasal 28 huruf a diubah; ayat (1) Pasal 32 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
