Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2023

Tata Cara Penggabungan Sekolah Negeri

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perbup ini mengatur persyaratan meliputi penggabungan sekolah, mekanisme penggabungan sekolah, sarana dan prasarana penggabungan sekolah, tenaga pendidikan dan kependidikan, serta peserta didik.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggabungan Sekolah Negeri

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamasa

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Mamasa

Tanggal Penetapan

08 Februari 2023

Tanggal Pengundangan

08 Januari 2023

Tanggal Berlaku

08 Februari 2023

Sumber

BD 2023 (2): 15 hlm

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamasa

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 112 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Mamasa Nomor 2 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGGABUNGAN SEKOLAH NEGERI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD 2023 (2): 15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Penggabungan Sekolah Negeri
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan data satuan pendidikan pada tingkat SD dan SMP yang berstatus sekolah negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa, terdapat sekolah yang memiliki jumlah siswa yang sangat minim serta berdekatan dengan sekolah lain yang setingkat; b. bahwa untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas pengelolaan pendidikan, maka perlu mengatur ketentuan penggabungan satuan pendidikan pada tingkat SD dan SMP yang berstatus sekolah negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2023; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggabungan Sekolah Negeri Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telahdiubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permendikbud No. 36 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendikbud No. 32 Tahun 2022; Perbup ini mengatur persyaratan meliputi penggabungan sekolah, mekanisme penggabungan sekolah, sarana dan prasarana penggabungan sekolah, tenaga pendidikan dan kependidikan, serta peserta didik.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2023. 15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521