Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD 2021/ No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW
ABSTRAK:
a. bahwa RT dan RW sebagai salah satu Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD) mempunyai peran penting dalam
mendukung Pemerintah Daerah, khususnya di bidang
penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Kemasyarakatan dan
Pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati
Jepara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa, dinyatakan bahwa sumber pendanaan
LKD salah satunya berasal dari Bantuan dari APBD
Kabupaten;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional
Ketua RT dan Ketua RW;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional
Ketua RT dan Ketua RW yang meliputi: Ketentuan Umum; Tugas dan Fungsi Ketua RT dan Ketua RW; Sumber Pendanaan; Pengalokasian; Arah Penggunaan Bantuan Keuangan; Tata Cara Pencairan Dana; Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 42 Tahun 2021
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Boalemo No. 96 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbup Boalemo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati Boalemo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat 1 huruf e, dan pasal 62 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 16 Tahun 2017; UU No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 2 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial termasuk didalamnya mengatur tentang hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan partai politik, larangan dan sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
Terdiri dari 81 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No 23 Tahun 2021 ttg Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021
Materi pokok : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan, diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 15A, Pasal 15B dan Pasal 15C, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan BAB VII Pasal 20 dihapus, Ketentuan Lampiran I diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan
Jumlah Halaman : 10 HLM; Lampiran : 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 42 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Semarang
Nomor 28 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu Di Luar Panti
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu di Luar Panti
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengurangi terjadinya resiko sosial
kepada penduduk Kabupaten Semarang yang tidak
mampu karena orang tuanya meninggal dunia, perlu
memberikan bantuan sosial; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun
2019 ten tang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan
sosial kepada Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu Di
Luar Panti sudah tidak sesuai dengan perkembangan
regulasi yang ada, maka perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Bupati
Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi
usulan bantuan sosial kepada Bupati, masing-rnasing
Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak
Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu Di Luar Panti;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun
2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada anak yatim piatu dan yatim piatu di luar panti beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2019 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan
Keuangan, terdapat perubahan pengaturan
mengenai tata cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Bantuan Sosial, maka Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan
Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi
Pria sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian
Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis
Operasi Pria perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017
tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta
Keluarga Berencana Medis Operasi Pria;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 11.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 41 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Batang No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang
SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN - PETUNJUK PELAKSANAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2021/No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ,maka Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 20 tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 9 dan angka 10, Pasal 3, BAB VI, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyaluran bantuan sosial
tunai dalam penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) yang lebih efektif, perlu melakukan
penyesuaian terhadap mekanisme penyaluran
bantuan sosial tunai dalam penanganan Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Balangan Nomor 37 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Sosial Tunai Dalam Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 202.
Peraturan Bupati Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penaganan Dampak Corona Virus Disease 2019 berisi tentang: Ketentuan Umum; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
4
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Pelacakan Dan Penanggulangan Menyeluruh
Untuk Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis
(SILACAK GALUH TOSS TB)
Di Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2024, mengamanatkan perlunya pengintegrasian dan penyelarasan penanggulangan dan pengendalian TB di Kabupaten Ciamis dengan suatu strategi, program dan langkah bersama dengan menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kerjasama, kepedulian, kebersamaan, kemandirian, dan kedisiplinan, Dan bahwa dalam rangka mewujudkan strategi, program dan langkah maka diperlukan penguatan peran semua stakeholder, yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Swasta, Perguruan Tinggi, dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian program penanggulangan Tuberkulosis menuju Gerakan Eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Ciamis Tahun 2030 melalui Strategi Pelacakan dan Penanggulangan Menyeluruh untuk Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis (Silacak Galuh Toss TB), Sehingga guna kepentingan perlu mengatur Strategi Pelacakan dan Penanggulangan Menyeluruh untuk Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis (Silacak Galuh Toss TB), yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2019, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Visi dan Misi, Makna Prinsip, Pelaksanaan, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Stimulus Berupa Penghapusan Tagihan SPAM-IKK di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian APBN Tahun 2021 dalam rangka Penagnanan Corona Virus Desease (Covid-19) serta penanganan daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Air Bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan dalam rangka penagnanan covid-19 serta penanganan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, maka perlu memberikan stimulus kepada pelanggan SPAM-IKK. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016; PERDA No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2019; PERDA No. 2 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, pemberian stimulus, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
4 hlm, Lampiran : 1 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
