Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.291 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 134 Tahun 2021

Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 134, BD 2021/134

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di bidang perizinan serta untuk menjamin kepastian hukum penanaman modal dan perizinan terpadu dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan, Dan bahwa sehubungan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Bupati Garut perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Penerbitan Perizinan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021.
32 halaman.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 135 Tahun 1965

Pembebasan/Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong/Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dari Wakil Golongan Karya Angkatan Laut

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 135 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 135 Tahun 1964

Penunjukan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia Ad Interim

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 135 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 135 Tahun 1963

Pemberhentian Boerharnoedin S.H. Dari Jabatan Direktur Dan Gubernur Pengganti Bank Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 135 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 135 Tahun 1966

Membebaskan Dan Mengangkat Beberapa Orang Sebagai Anggota Dewean Perwakilan Gotong Royong/Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Golongan Karya Kepolisian

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kepres No.135 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 135 Tahun 1968

Penugasan Sutopo Yuwono Dan Kawan-Kawan Ke Tokyo Guna Memenuhi Undangan Duta Besar Republik Indonesia Di Tokyo

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 135 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 136 Tahun 1964

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 136 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 136 Tahun 1953

Perutusan Indonesia Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Di New York

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No. 136 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 138 Tahun 1964

Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 138 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 138 Tahun 1968

Pembentukan Delegasi Indonesia Menghadapi Delegasi Pemerintah Yugoslavia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 138 Tahun 1968.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 1965.