Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.573 peraturan dalam 0,038 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2016

Mengubah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016

Download file:

pergub_34_th_2018.pdf

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, BD.2018/NO.34

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), penambahan Bagian Kesepuluh A dan penyisipan Pasal 45A, perubahan pada Pasal 52, penyisipan Pasal 61A.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 diubah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2016 dicabut.
8 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PNS

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan

Download file:

Pergub No. 34 Tahun 2018 ...wai BLUD Non PNS.pdf

Kepegawaian, Aparatur Negara

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 34 Seri E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PNS

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai; b. bahwa Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; c. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundangundangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan PeraturanPeraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 4. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara; 5. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
peraturan ini mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai badan layanan umum daerah non PNS. peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; maksud dan tujuan ; status kepegawaian ; pengangkatan ; pengembangan ; hubungan kerja ; hak dan kewajiban ; penghargaan ; pembinaan dan pemberhentian ; ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 11 halaman + lampiran 1 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 23 Tahun 2015 tentang Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah

Download file:

Pergub_34 Tahun 2018 ttg ...No 23 Tahun 2015.pdf

pengelolaan keuangan daerah-kepegawaian

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, BD.2018/34

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mengatur kembali tingkat, golongan dan pelaksanaan perjalanan dinas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 23), diubah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 23), diubah
8 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 107 Tahun 2016

Download file:

pergub_33_th_2018.pdf

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BD.2018/NO.33

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur tersebut perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembentukan, balai industri logam dan kayu Kelas A, balai pengjuian dan sertifikasi mutu barang Kelas A, balai industri produk tekstil dan alas kaki Kelas A, balai industri kreatif digital dan kemasan Kelas A, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 107 Tahun 2016 dicabut.
24 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 116 Tahun 2016

Download file:

pergub_32_th_2018.pdf

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2018/NO.32

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 116 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembentukan, unit pengelolaan asrama donohudan kelas B, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 116 Tahun 2016 dicabut.
7 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 32 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Pergub Prov. Gorontalo No. 19 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah

Download file:

PERGUB Gorontalo No 32 th...Dinas Pariwisata.pdf

ANALISIS JABATAN - ANALISIS BEBAN KERJA - DINAS PARIWISATA

2018

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 32, BD.2018/NO.32

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permenpan dan RB 33 Tahun 2011; Permendagri No. 70 Tahun 2011; Permendagri No. 35 Tahun 2012; Permenpan dan RB No.18 Tahun 2017; Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2011; Pergub No. 61 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya diatur tentang monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pemanfaatan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Peraturan Gubernur ini terdiri dari 8 halaman dengan lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 82 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Mencabut

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 109 Tahun 2016

Download file:

pergub_31_th_2018.pdf

DINAS SOSIAL - ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, BD.2018/NO.31

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 43 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembentukan, panti pelayanan sosial Kelas A, panti pelayanan sosial Kelas B, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 109 Tahun 2016 dicabut.
21 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 61 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Mengubah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Download file:

pergub_30_th_2018.pdf

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD.2018/NO.30

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Gubernur tersebut perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 45 ayat (1), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 diubah.
7 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 30 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Pergub Prov. Gorontalo No. 19 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah

Download file:

PERGUB Gorontalo No 30 th...Badan KESBANGPOL.pdf

ANALISIS JABATAN -DAN ANALISIS BEBAN KERJA- PADA BADAN KESATUAN BANGSA- DAN POLITIK

2018

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 30, BD.2018/NO.30

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketetapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Gorontalo
UU No. 38 Tahun 2000 ; UU No. 5 Tahun 2014 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 ; UU No. 30 Tahun 2014 ; PP No. 18 Tahun 2016 ; PP No. 12 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 ; Permendagri No. 70 Tahun 2011 ; Permendagri No. 35 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 ; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 ; Perda No. 13 Tahun 2013 ;
Peraturan Gubernur mengatur tentang analisis beban kerja pada badan kesatuan bangsa dan politik provinsi gorontalo, di dalamnya juga mengatur tentang ;kegunaan analisis jabatan dan beban kerja; kewenangan; monitoring, evaluasi dan pengendalian

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
-
-
Peraturan Gubernur ini terdiri dari 8 halaman dengan lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 114 Tahun 2016

Download file:

pergub_29_th_2018.pdf

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BD.2018/NO.29

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 114 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembentukan, laboratorium energi dan sumber daya mineral kelas A, tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 114 Tahun 2016 dicabut.
8 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT