Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 405 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021

Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Asuransi Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Cipta Kerja

Download :
PP Nomor 37 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan - Program - Jaminan - Kehilangan - Pekerjaan

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 37, LN.2021/No.47, TLN No.6649, peraturan.go.id : 25 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai kepesertaan, iuran, manfaat, penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang terintegrasi dalam suatu sistem yang efektif, sumber pendanaan, dan sanksi administratif. JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Pengusaha wajib mengikutsertakan Pekerja/Buruh sebagai peserta dalam program JKP. Program JKP tersebut diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja/Buruh kehilangan pekerjaan. JKP diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Penjelasan 9 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 2002

Pengesahan Protocol 5 Asean Scheme Of Compulsory Motor Vehicle Insurance (Protokol 5 Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Asean)

Asuransi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
KEPPRES No.37 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2023

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan

Abstrak

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2023/NO.38, LL Kab. Kubu Raya : 9 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial Kader terhadap resiko yang timbul, diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021;
Ketentuan Umum; Jenis Program; Kepesertaan dan Persyaratan Penerima Program; Tata cara Pendaftaran; Besaran dan Pembayaran Iuran Peserta; Manfaat dan Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan; Tata Cara Pelaporan dan Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja; Pembiayaan; Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
2 Halaman dan 7 halaman lampiran

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1965

Pembubaran Badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa Serta Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri

Asuransi

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 16 Tahun 1963 tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri
PP No. 213 Tahun 1961 tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Asuransi Jiwa
PP No. 13 Tahun 1961 tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Asuransi

Download :
pp no 039 tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2008

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Asuransi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian

Diubah dengan :

PP No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Mengubah :

PP No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Download :
PP 39 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2021

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyuluh Pertanian dan Pendamping Program Pertanian

Asuransi Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 21 Tahun 2022 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Jaminan Kesehatan Bagi Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya yang Diangkat Berdasarkan Kontrak pada Kementerian Pertanian

Download :
Nomor 39 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 39 Tahun 2018

Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Asuransi Kesehatan Desa

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Kayong Utara No. 49 Tahun 2015 tentang JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Abstrak

kesehatan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2018/NO.39, LL KAB. KAYONG UTARA: 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk memberikan jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diatur penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur Ketentuan UmumJaminan Kesehatan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
7 halaman peraturan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1980

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "Jasa Raharja" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

Download :
PP NO 39 TH 1980.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1965

Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya

Asuransi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 33 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya Menjadi Perusahan Perseroan (Persero)

Diubah dengan :

PP No. 21 Tahun 1969 tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 113) Tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Jiwasraya Dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 114) Tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Bendasraya

Download :
pp no 040 tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 40 Tahun 2020

Asuransi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sragen

Asuransi Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sragen No. 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Download :
PERBUP NO 40 TH 2020.pdf

Abstrak

asuransi-bmn

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2020/No.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Asuransi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Asuransi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001,Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pejabat pengelola barang milik daerah, pelaksanaan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2021.