Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2022

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Jaminan Kesehatan Bagi Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya yang Diangkat Berdasarkan Kontrak pada Kementerian Pertanian

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 4 (1) Unit kerja eselon I Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan: a. melakukan sosialisasi; dan b. memfasilitasi pendaftaran kepesertaan, program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan, Jaminan Kesehatan kepada Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai: a. penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan b. jaminan kesehatan. (3) Unit kerja eselon I Kementerian Pertanian, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan dalam memfasilitasi pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan integrasi data Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Jaminan Kesehatan Bagi Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya yang Diangkat Berdasarkan Kontrak pada Kementerian Pertanian

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Pertanian

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Pertanian

Bentuk Singkat

Permentan

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

28 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

28 Desember 2022

Sumber

jdih.pertanian.go.id

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - KESEHATAN - KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Pertanian

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 318 kali

FILE-FILE PERATURAN

Permentan_21_2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Permentan No. 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyuluh Pertanian dan Pendamping Program Pertanian

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

JAMINAN SOSIAL - KETENAGAKERJAAN DAN - JAMINAN KESEHATAN BAGI - PENYULUH PERTANIAN, PENDAMPING PROGRAM PERTANIAN, DAN PEGAWAI LAINNYA - YANG DIANGKAT BERDASARKAN KONTRAK PADA - KEMENTERIAN PERTANIAN

2022

Peraturan Menteri Pertanian NO. 21, jdih.pertanian.go.id

Peraturan Menteri Pertanian tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Jaminan Kesehatan Bagi Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya yang Diangkat Berdasarkan Kontrak pada Kementerian Pertanian

ABSTRAK:

Bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyuluh Pertanian dan Pendamping Program Pertanian.
Dasar Hukum Peraturan Kementan Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; Pasal 28H UUD 1945; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 44 Tahun 2015; Perpres No. 82 Tahun 2018; Perpres No. 117 Tahun 2022; Dan Peraturan Kementan No. 19 Tahun 2022
Pasal 4 (1) Unit kerja eselon I Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan: a. melakukan sosialisasi; dan b. memfasilitasi pendaftaran kepesertaan, program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan, Jaminan Kesehatan kepada Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai: a. penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan b. jaminan kesehatan. (3) Unit kerja eselon I Kementerian Pertanian, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan dalam memfasilitasi pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan integrasi data Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Lampiran File; 7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521