PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD.2019 NO.4
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan pelaksanaan
fasilitasi profesi Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan
perubahan susunan organisasi khususnya pada Bidang
Pembinaan dan Informasi Aparatur Sipil Negara beserta
uraian tugas dan fungsinya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 42
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 18 tahun 2016; PERDA No. 2 Tahun 2016; PERWALI No.42 tahun 2016.
Dalam melaksanakan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia mempunyai fungsi:
a. perumusan dan pengoordinasian penyusunan
kebijakan, program dan kegiatan di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia;
b. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia; Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala
Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang,
Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional
harus menerapkan prinsip tentang pola mekanisme
hubungan keija dan koordinasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di
luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing. Jabatan struktural pada Badan diangkat dan
diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Penempatan pegawai pada perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2019.
mengubah PERWALI No. 42 Tahun 2016
10 hlm. 1 lamp.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2019
jabatan - fungsional angka - kredit lingkungan - pemerintah
2019
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 4, BD.2019/No.4
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan
karier, profesionalisme, dan kompetensi Pegawai Negeri
Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional serta
menyesuaikan dengan dinamika perkembangan
pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
fungsional.
UU No 2 Th 1993; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 16 Th 1994 yang telah diubah dengan PP No 16 Th 1994; PP No 97 Th 2000 yang telah diubah dengan PP No 54 Th 2003; PP No 9 Th 2003; Keputusan Presiden No 87 Th 1999; Keputusan mentri Pendayagunaan No KEP/04/M.PAN/1/2004; Pemen Pendayagunaan No PER/219/M.pan/7/2008 yang telah diubah dengan Pemen Pemendayagunaan No 2 Th 2016; Pemen Pendayagunaan No 40 Th 2012; Pemen Pendayagunaan No 19 Th 2013; Pemen Pendayagunaan No 28 Th 2013; Pemen Pendayagunaan No 29 Th 2013; Pemen Pendayagunaan No 30 Th 2013; Pemen Pendayagunaan 45 Th 2013; Pemen Pendayagunaan No 47 Th 2013; Pemen Pendayagunaan No 3 Th 2014; Pemen Pendayagunaan No 4 Th 2014; Pemen Pendayagunaan No 5 Th 2014; pemen Pendayagunaan No 9 Th 2014; pemen Pendayagunaan No 22 Th 2014; Pemen Pendayagunaan No 23 Th 2014; Pemen Pendayagunaan No 25 Th 2014; Pemen Pendayagunaan No 32 Th 201;Pemen Pendayagunaan No 33 Th 2014; Pemen Pendayagunaan No 35 Th 2014; Pemen pendayagunaan No 38 Th 2014; Pemen Pendayagunaan No 42 Th 2014; Pemen Pendayagunaan No 48 Th 2014 yang telah diubah dengan Pemen Pendayagunaan No 13 Th 2016; Pemen Pendayagunaan No 10 Th 2017; Pemen Pendayagunaan No 11 Th 2017; Pemen Pendayagunaan No 11 Th 2017; Keputusan Mentri Pendayagunaan No 11 TH 2017; Keputusan Mentri Pendayagunaan No 41/Kep/M.pan/12/2000 yang telah diubah dengan Keputusan Mentri negara pendayagunaan No 41/Kep/m.pan/12/2000; Keputusan Mentri Pendayagunaan No 36/KEP/M.PAN/3/2003; Perda No 3 Th 2016;Perwal Kota tangerang No 23 Th 2012 yang telah diubah dengan Perwal No 5 Th 2018.
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
32 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2019
pembentukan - organisasi dan - tata kerja - kesehatan masyarakat
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2018/No.3
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Bahwa Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, namun sehubungan dengan adanya penambahan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan sebagaimana dimaksud perlu diubah.
UU No 2 Th 1993; UU No 36 Th 2009; UU No 5 Th; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 18 Th 2016; PerDa Kota Tangerang No 8 Th 2016; PerWal Kota Tangerang No 59 Th 2016; PerWal Kota Tangerang No 108 Th 2016 yang telah diubah dengan PerWal Kota Tangerang No 102 Th 2017;
1. Peraturan Wali Kota Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 108 Tahun 2016
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2019
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN/ PENUNJUKAN SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH SEKALIGUS UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI DAN KEPASTIAN HUKUM, MAKA BEBERAPA KETENTUAN YANG TELAH DIATUR DALAM PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH PERLU DILAKUKAN PERUBAHAN; BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD, MAKA PERLU MENETAPKAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH.
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 4); PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 6); PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH (BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 87);
TERDIRI ATAS 2 PASAL
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
9 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2019/No.3
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP No. 50 Tahun 1991; PP No. 35 Tahun 1992; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Permendagri No. 7 Tahun 2007; Permendagri No. 77 Tahun 2010; Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2013; Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016; Perwali Kota Medan No. 1 Tahun 2017.
Peraturan Wali Kota Medan No. 27 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2013 No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan No.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2019
PERWALI Kota Palangkaraya No. 33 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Mencabut Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemerintah Kota Palangka Raya, Pasal 2 ayat (2) huruf c;
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemerintah Kota Palangka Raya
PERWALI Kota Palangkaraya No. 34 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Pasal 5, Pasal 17 dan Pasal 18 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemerintah Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Untuk menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA tanggal 4 Desember 2017 perihal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan Kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan tidak memenuhi salah satu kriteria pembentukan Unit Pelaksana Teknis
UU No 5 Tahun 1965; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kota Palangka Raya No 11 Tahun 2016; Perwali Palangka Raya No 9 Tahun 2015; Perwali Palangka Raya No 47 Tahun 2016; Perwali Palangka Raya No 25 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 10) diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 10) diubah
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan satuan pendidikan sekolah dasar di Kota; bahwa perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Pembentukan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Walikota Tarakan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organanisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan; Peraturan Walikota Tarakan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan.
Perubahan Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Penyesuaian dengan Kebijakan Terkini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
4 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2019
PERWALI Kota Cimahi No. 39 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
ABSTRAK:
bahwa kedudukan, susunan orgamsasr, tugas dan
fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kola
Magelang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Walikota Nomor 27 Tahun 2016 ten tang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatu
Kerja Sekretariat Daerah Kota Magelang; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan
Kabupaten/ Kota, maka kedudukan,susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Sekretariat Daerah Kola Magelang perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraruran Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 ayat (3), penambahan ayat (6a) pada Pasal 3, penyisipan Bab VIIA, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2016 diubah.
79 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2019
PERWALI Kota Pagar Alam No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
Perubahan Ketiga-Atas-Peraturan WaliKota Pagar Alam-Nomor 37 Tahun 2016-Tentang-Kedudukan-Sususnan Organisasi-Tugas-dan-Fungsi-serta-Tata kerja-Sekretariat Daerah-Kota Pagar Alam
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
ABSTRAK:
Bahwa guna peningkatan optimalisasi pelayanan kedinasan bagi Walikota dan Wakil Walikota, dibutuhkan serta dipandang perlu membentuk Bagian Protokol pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Pagar Alam No. 8 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2016, meliputi : Ketentuan Susunan Organisasi Pasal 3 diubah; Ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 diubah; Ketentuan Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan 53 diubah; Ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 diubah; dan Ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2018.
Mengubah Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Sususnan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretarian Daerah Kota Pagar Alam
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
