Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli terhadap barang kebutuhan pokok serta guna menstabilkan harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga pasar, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan penyaluran subsidi, maka perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai jenis barang kebutuhan pokok; penyelenggara; sumber dana dan alokasi subsidi; besaran subsidi dan penetapan harga; penyedia barang kebutuhan pokok; pembeli barang kebutuhan pokok; pelaksanaan subsidi barang kebutuhan; mekanisme penindustrian barang kebutuhan pokok bersubsidi; mekanisme pencairan subsidi barang kebutuhan pokok; pertanggungjawaban dan pelaporan; serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dan penggunaan Belanja Subsidi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
12 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
ABSTRAK:
a. bahwa pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang selaras dengan amanat strategi nasional pencegahan
korupsi sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari korupsi, ko1usi, dan nepotisme,
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Penyampaian Laporan Bupati tentang Pedoman
Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
KETENTUAN UMUM,PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA,TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA,KETENTUAN SANKSI,
KETENTUAN LAIN-LAIN,KETENTUAN PERALIHAN,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
-
-
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 44 Tahun 2023
PERBUP Kab. Sleman No. 27.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
PERBUP Kab. Sleman No. 20.4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga Dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang Dan Jasa Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
PERBUP Kab. Sleman No. 13.2 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan Bupati Sleman Nomor 31.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Corona Virus DIsease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Buki Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
bahwa dengan berakhirnya status tanggap darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan batas waktu berlakunya standarisasi harga dan bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor IM.02.04/C/2413/2023 perihal Update Pemberian Vaksinasi COVID-19, masyarakat yang belum melengkapi dosis primer dan dosis lanjutan (booster) maka dapat diberikan vaksinasi COVID-19
dengan menggunakan vaksin yang tersedia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.2 Tahun 2020
tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31.1 Tahun 2021;
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman: Nomor 20.4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019); Nomor 27.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019); Nomor 31.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019); Pembiayaan untuk mendukung kegiatan vaksinasi COVID 19 tetap dapat dibayarkan menggunakan ketentuan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.2 Tahun 2020 sampai ketersediaan vaksin dari Kementerian Kesehatan sudah tidak tersedia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
Peraturan ini mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019); Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019); Peraturan Bupati Sleman Nomor 31.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) ;
Jumlah Halaman: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1)
Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan
Instansi wajib melakukan penilaian risiko; bahwa Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten belum
mencakup tentang pengaturan Manajemen Risiko
secara menyeluruh, sehingga perlu dicabut dan diganti
dengan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Manajemen Risiko Pemerintah Daerah yang dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operasional pada tingkatan kegiatannya. Manajemen Risiko dimaksud dilakukan melalui:
a. Pengembangan budaya sadar Risiko;
b. Pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan
c. Penyelenggaraan proses Manajemen Risiko.
Ketentuan mengenai pelaksanaan Manajemen Risiko dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2019 dicabut.
68 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 44
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024, dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 37 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah(Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 20).
Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2023.
PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 diubah.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BD.2023/NO.44, Pemerintah Daerah Kab. Ogan Ilir
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuian;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 25 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati No 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir antara lain mengenai pertanggungjawaban perkalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara lumpsump.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2023.
Mengubah Peraturan Bupati No 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 44
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi,efektifitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan
kegiatan pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penataausahaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan
perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022
Keputusan Bupati tentang Perubahan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023.
Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022
tentang Pedoman Penataausahaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran Pend atan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah
Kabupaten Bulel ng Tahun 2022 Nomor 52) sebagaimana telah
diubah dengan P raturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas eraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penata usahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
-
56 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 44 Tahun 2023
PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 44
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas bidang kearsipan
untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik,
agar setiap informasi kearsipan terekam dengan baik dan
menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa
diperlukan pedoman penerapan sistem informasi kearsipan
dinamis terintegrasi;
b. bahwa pedoman penerapem sistem informasi kearsipan
dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan di Kabupaten
Tana Toraja dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban,
kepastian dan efektivitas asas penyelenggaraan Sistem
Informasi Karsipan Dinamis Terintegrasi;
c. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor I Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan dan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 100.4.4.1/8557/SJ tentang
Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Daerah, maka Pedoman Penerapan Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi perlu
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem
Informasi Kearsip'an Dinamis Terintegrasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (8221);
3. Undang-Undang Nomor 1
I Tahun 2O08 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s9s2);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
s071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (kmbararr Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2Ol2 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraal dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 201g tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1g2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52g6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g3 Tahun 2022
tentang Kode Klasifikasi Arsip dilingkungan Kementrian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nornor 9691;
1 1. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 202 1 tentang
Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tah]un 2O2l
Nomor 757);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor I Tahun 2022
tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2022 Nomor 4);
14. Paraturan Daerah kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 33);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : RUANG LINGKUP
BAB IV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2023.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 28 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2022; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen PUPR No. 1 Tahun 2022; Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 10 Tahun 2021; Perda Kab. Garut No. 3 Tahun 2021; Perbup Garut No. 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Garut No. 228 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2024 yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kegiatan ASB, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2023.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN AUDIT KETAATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta menunjang tercapainya kinerja pengawasan dalam menilai serta memberikan keyakinan yang memadai, perlu
meningkatkan ketaatan atas pelaksanaan suatu area, proses,istem, fungsi, program/kegiatan;
b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan audit ketaatan di lingkungan pemerintah daerah, perlu mengatur pedoman audit ketaatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Ketaatan di lingkungan
Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
KETENTUAN UMUM,AUDIT KETAATAN,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
-
-
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
