Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif dan efisien serta untuk
menunjang kelancaran pengolahan data melalui
penerapan tata pemerintahan secara elektronik
(e-government) perlu menerapkan Tata Naskah Dinas
Elektronik di Lingkungan Kabupaten Semarang;
bahwa agar pelaksanaan tata pemerintahan secara
elektronik (e-government) sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dapat berjalan lancar dan efektif maka perlu
disusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Elektronik di Lingkungan Kabupaten Semarang ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Semarang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2013; Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Sasaran TNDE, Ruang Lingkup TNDE, Manfaat TNDE, Desain Dan Spesifikasi Sistem TNDE.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran
2015 berjalan efektif dan efisien maka Peraturan
Bupati Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun
Anggaran 2015, perlu diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor7Tahun
2015 tentangPedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2015;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan Lampiran I Romawi III angka 2 dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015.
Peraturan Bupati Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 diubah.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya
dalam penulisan naskah dinas pada Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Kabupaten Magelang, perlu
mengatur Pedoman Tata Naskah Dinas pada Unit
Layanan Pengadaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten
Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Bupati Magelang Nomor 76 Tahun 2009; Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas, Kop Naskah Dinas, Stempel, Paraf Hierarkis, Sampul Naskah Dinas, Papan Nama, Penomoran Naskah Dinas dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2015.
30 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat reformasi
birokrasi dan untuk mewujudkan Pemerintahan yang
baik (good governance), perlu menerapkan tata
naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara; bahwa guna mewujudkan keterpaduan sistem antara
pihak Pemerintah dan pemangku kepentingan melalui
implementasi penyelenggaraan tata pemerintahan
secara elektronik (e-Government), harus didukung
oleh kecepatan arus data dan informasi dalam
lingkup Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Naskah
Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 425 Tahun
2005; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 34 Tahun
2012.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Manfaat dan Sasaran; Organisasi; Pengelolaan Aplikasi TNDE; Pelaksanaan; Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2014.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2014
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2014 No 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas
di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus;
bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2006
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang meliputi Tata Naskah Dinas, Naskah Dinas, Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian Dan Penjabat, Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas Dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas, Stempel, KOP Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas, Papan Nama, Perubahan, Dan Pencabutan, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dicabut.
75 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2014
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Tasikmalaya
Mengubah
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2014 No 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 21A Tahun 2013
Penanaman Modal dan InvestasiPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaPedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Untuk Perkuatan Modal Usaha Bagi Kelompok Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dalarn upaya pemberdayaan ekonomi kerak.yatan dan
peningkatan usaha serta peningkatan pendapatan bagi
Kelompok Usaha Mikro. dan Usaha Kecil di Kabupaten
Semarang, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan
hibah untuk perkuatan modal usaha bagi Kelompok Usaha
Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang;
bahwa agar penyaluran dana bantuan hibah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat guna,
tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu
disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah untuk
Perkuatan Modal Usaha Bagi Kelompok Usaha Milcro dan Usaha
Kecil di Kabupaten Semarang ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun .. 2011; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK 03/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK 03/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah untuk Perkuatan Modal Usaha Bagi Kelompok Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Semarang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan· bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Demak, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak;
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka
Peraturan Bupati Demak sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang meliputi Tata Naskah Dinas, Naskah Dinas, Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian Dan Penjabat, Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, Dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas, Stempel, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas, Papan Nama, Perubahan, Dan Pencabutan, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2013.
Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dicabut.
139 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
