Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 389 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 46 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Purwakarta No. 12 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

Mencabut

Perbup Kab. Purwakarta No. 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Download file:

Perbup Purwakarta 46 2022 Tata Naskah Dinas.pdf

TATA - NASKAH - DINAS - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - PURWAKARTA

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, BD Kab. Purwakarta Tahun 2022 No. 46

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya memeberikan kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan tata naskah dinas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 66 Tahun 1951; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Perka ANRI No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang meliputi Ketentuan Umum, Asas dan Prinsip, Penyelenggaraan Naskah Dinas, Naskah Dinas, Penggunaan dan Kewenangan Atas Nama dan Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, dan Penjabat Bupati, Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, dan Penggunaan Tinta, Penomoran Naskah Dinas Surat, Stempel, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas, Papan Nama, Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2022.
38 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 38 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perbup Kab. Gunung Mas No. 20 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup Gunung Mas No. 38 Tahun 2022.pdf

tata naskah dinas

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BD.2022/NO.616

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan perlu mengatur tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Gunung Mas; bahwa Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Gunung Mas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Kepala Arsip Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
1. Ketentuan Umum; 2. Asas-Asas dan Prinsip; 3. Penyelenggaraan Naskah Dinas; 4. Naskah Dinas; 5. Penggunaan dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan Penjabat; 6. Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dina; 7. Penomoran dan Pengundangan; 8. Stempel; 9. Kop Naskah Dinas; 10. Sampul Naskah Dinas; 11. Papan Nama; 12. Ketentuan Lain-Lain; dan 13. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
86

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 34 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Polewali Mandar No. 16 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas

Mencabut

PERBUP Kab. Polewali Mandar No. 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Download file:

Perbup Polewali Mandar Nomor 34 Tahun 2022.pdf

TATA NASKAH DINAS-PEMERINTAH KABUPATEN-POLEWALI MANDAR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD 2022 (34) : 89 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

ABSTRAK:

a. bahwa Tata Naskah Dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemeritahan menjadi autentik, terpecaya, memiliki kepastian dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip dijelaskan Pembuatan dan Penerimaan Arsip dibuat berdasarkan Tata Naskah Dinas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 71 Tahun 2019; PP No. 74 Tahun 2005; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021; Perda Kabupaten Polewali Mandar No. 5 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: a. jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas; b. pembuatan Naskah Dinas; c. pengamanan Naskah Dinas; d. pejabat penanda tangan Naskah Dinas; dan e. pengendalian Naskah Dinas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2022.
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
89 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 34 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Cianjur No. 110 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciannjur

Download file:

2022pb3203034.pdf

TATA - NASKAH - DINAS - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - CIANJUR

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD Kab. Cianjur Tahun 2022 No 158

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur

ABSTRAK:

Bahwa ada beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka tertib, efisien dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerinta perlu disempurnakan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
UU No. 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1968; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 19 Tahun 2016; PP No. 66 tahun 1951; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala ANRI No. 02 Tahun 2014; Perda Kab. Cianjur No. 02 Tahun 2008; Perda Kab. Cianjur No. 11 Tahun 2015; Perda Kab. Cianjur No. 18 Tahun 2021; Perbup Cianjur No. 70 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang meliputi Ketentuan Umum, Tata Naskah Dinas, Naskah Dinas, Penggunaan dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan Penjabat, Paraf, Penulisan Nama, Penandatangan, dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas, Stempel, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas, Papan Nama, Pelaporan, Pembinaan dan Pengwasan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
39 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

Abstrak

Pedoman Penulisan / Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018

Download file:

peraturan-bupati-kabkunin...or-32-tahun-2022.pdf

KETENTUAN - TATA - NASKAH - DINAS - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - KUNINGAN

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD 2022/Nomor

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

ABSTRAK:

Bahwa dengan adanya perubahan beberapa materi tata naskah dinas, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 perlu ditinjau kembali, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 66 Tahun 1951; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Per ANRI No. 19 Tahun 2012; Per ANRI No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 68 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Tata Naskah Dinas, Naskah Dinas, Penggunaan dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, dan Penjabat, Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas, Stempel, Sampul Naskah Dinas, Papan Nama, Perubahan dan Pencabutan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 dicabut.
47 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 28 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Download file:

No.28 Perbup Tahun 2022.pdf

Pengelolaan Tata-Naskah-Dinas Elektronik

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Tahun 2022 Nomor 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu melalui implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang didukung oleh kecepatan arus data dan informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang; bahwa dalam upaya mewujudkan system administrasi naskah dinas yang efektif dan efisien serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tata naskah dinas; bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan naskah dinas berbasis teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, diperlukan suatu landasan hukum untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Bab I Ketentuan Umum, Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Sasaran; Bab IV Ruang Lingkup; Bab V Manfaat; Bab VI Pengelolaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik; Bab VII Pengecualian Tata Naskah Dinas Elektronik; Bab VIII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 27 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DI KABUPATEN JOMBANG

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Download file:

27-TH-2022-Perbup-Pengelo...na-Kelurahan-rev.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Jombang Tahun 2022 No 27/E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DI KABUPATEN JOMBANG

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan agar berjalan efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu mengatur pedoman pengelolaan dana Kelurahan di Kabupaten Jombang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kelurahan di Kabupaten Jombang.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2021.
1. Ruang lingkup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan merupakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Kelurahan; 2. Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam forum musyawarah Kelurahan dan dibuatkan Berita Acara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
14 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 27 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Abstrak

Pedoman Penulisan / Tata Naskah Dinas

Download file:

PERBUB NOMOR 27 TAHUN 202...RESIKO Scan_0001.pdf

tata cara pengawasan-perizinan

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 27

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan standarisasi dan informasi dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan maka perlu dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; b. bahwa berdasarkan Pasal 213 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, pengawasan perizman berusaha berbasis resiko dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing; c. bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan perizinan sesuai dengan standarisasi dan informasi pengawasan perlu diatur dengan Peraturan Bupati Halmahera Selatan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003; 4. Undang Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; 4. Undang Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; 10.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021; 11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
23 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Download file:

21-TH-2022-Tata-Naskah-Elektronik.pdf

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupaten Jombang Tahun 2022 No 21/E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2021.
1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan aplikasi, persyaratan teknis dan infrastruktur TNDE yang digunakan untuk pengelolaan TNDE. 2. Aplikasi, persyaratan teknis dan Infrastruktur TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 3. Ketentuan mengenai format, desain sistem dan spesifikasi sistem TNDE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
14 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Pedoman Penulisan / Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perbup Kab. Barito Selatan No. 22 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Download file:

Perbup Barsel No 18 Tahun 2022.pdf

Naskah Dinas

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD.2022/No.18

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Tata Naskah Dinas berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Kepala Arsip Negara Nomor 5 Tahun 202l tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 20l2 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20l9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor l20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 202l Tentang Pedoman Umum Naskah Dinas; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1. Bab I Ketentuan Umum; 2. Bab II Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas; 3. Bab III Bentuk dan Susunan Naskah Dinas; 4. Bab IV Penggunaan dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan Penjabat; 5. Bab V Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; 6. Bab VI Stempel; 7. Bab VII Kop Naskah Dinas; 8. Bab VIII Sampul Naskah Dinas; 9. Bab IX Papan Nama; 10. Bab X Perubahan dan Pencabutan 11. Bab XI Ketentuan Lain-Lain; 12. Bab XII Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
92

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT