Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMPN, SMAN Dan SMKN Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 71 Tahun 2007
PERBUP Kab. Kendal No. 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Tahun 2007/No.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
Dengan diundangkannya Perda Kab Kendal No 13 Tahun 2006, perlu diatur juga mengenai petunjuk pelaksanaan perda tersebut
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Uu No 13 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No 9 tahun 1965; UU No 10 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 tahun 2005; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 72 Tahun 2005; perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 16 Tahun 2006; Permendagri No 17 tahun 2006; Kepmenagri No 131.33-277 Tahun 2007; Perda Kab Kendal No 13 Tahun 2006
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juklak Perda Kab Kendal No 13 Tahun 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2007.
Keputusan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor l5 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa. yang telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
10 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 7 Tahun 2004 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2004 Nomor 25 Seri E
No.l9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
71 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 71 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perincian Penggunaan Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Swakelola Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Nopember 2005 Nomor :
470/2839/SJ perihal Pedoman harga Cetakan Blangko Dokumen Penduduk dan
Peraturan Bupati Pemalan g tanggal 10 Januari 2007 Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) On Line dan Off Line Kabupaten
Pemalang , maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perincian
Penggunaan Biaya Pem bua tan Kartu Tanda Penduduk Swakelola Kabupaten
Pemalang perlu ditinjau kem bali ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perincian Penggunaan Biaya Pembuatan Kartu Tanda
Penduduk Swakelola Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A T ahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2000;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perincian Penggunaan Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Swakelola Kabupaten Pemalang. Perincian Penggunaan Biaya Pem buatan Kartu Tanda Penduduk Swakelola Kabupaten Pemalang sebesar Rp . 7.500 ,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perincian Penggunaan Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Swakelola Kabupaten Pemalang dicabut.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 69 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 313 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007, Kepala Daerah mengatur dan
menyelenggarakan sistem pengendalian intern di
lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya;
bahwa sistem pengendalian intern sebagaimana
dimaksud huruf a harus berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern
( SPI ) Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten
Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) dalam kebijakan, prosedur, teknis dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 68 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
yang meliputi
Bentuk Badan Hukum, Tata Cara Pembentukan, Kepengurusan, Hak, Tugas, Kewajiban, Dan Wewenang, Pemilihan Dan Pemberhentian Direksi, Jenis – Jenis Usaha Desa, Permodalan, Mekanisme Pengelolaan BUM Desa, Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga, Bagi Hasil Usaha, Pembinaan, dan Pembubaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 67 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan reformasi perlu adanya transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini. Pelaksanaan dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD - PK) sebagaimana dimaksud terdiri atas Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi dan Bidang Monitoring dan Evaluasi Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pemalang dan Instansi vertikal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 66 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong
Hewan, maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan
berhasil guna, Keputusan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2000
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Npmor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong
Hewan perlu ditinjau kembali ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16
Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. Bentuk, Ukuran dan isi Karcis Pemeriksaan Kesehatan Hewan
sebelum dipotong, pemakaian kandang karantina, pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pelayuan daging pada Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercantum pada
Lampiran II Peraturan Bupati ini. Bentuk dan isi Izin Potong Hewan sebagaimana tercantum pada
Lampiran III Peraturan Bupati ini. Bentuk, ukuran dan tul isan pada Cap atau stempel daging untuk setiap
jenis hewan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 63 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien
perlu ada pedoman yang mengatur tentang masa simpan
arsip keuangan ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Und ang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pem eri ntah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Pem erintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pemalang sebagai ma na tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 62 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka
perlu ada pengaturan sebagai pedoman dalam Penyusutan
Arsip;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten
Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pedoman Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Pedoman Penyusutan Arsip Dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
33 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
