Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ASET TETAP
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang berbasis akrual, perlu menyempurnakan beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2016 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 70 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 70);
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Aset Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 71);
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 79);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2015 ten tang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 3 (tiga) tiga ayat, yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7);
3. Ketentuan Pasal 4 diubah;
4. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA dan 1 ( satu) pas al yakni Pas al 7 A;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 69 Tahun 2017
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Tahun 2017/No.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan kawasan permukiman diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan membenkan manfaat yang optimal bagi masvarakat; bahwa dalam rangka menjamm ketersediaan keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta membenkan kepastian hukum Prasarana Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman maka perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman pengembang kepada Pemenntah Daerah; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurul c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemenntah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan dan Permukiman
Bab IV Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan dan Permukiman
Bab V Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Bab VI Pencatatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Yang Telah Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
Bab VII Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Yang Telah Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
Bab VIII Pengawasan dan Pengendalian Dalam Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Bab IX Peran Serta Masyarakat
Bab X Jenis dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Bab XI Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Barang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan melaksanakan penatausahaan barang persediaan milik daerah di Organisasi Perangkat Daerah , diperlukan adanya pedoman pengelolaan barang persediaan dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Barang Persediaan
UU No 38 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 71 Tahun 2010; Perpres No 54 Tahun 2012; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendagri No 108 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 16 Tahun 2014; dan Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 17 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini memuat tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Barang Persediaan, Pejabat Pengelola Barang Persediaan, Pengelolaan Barang Persediaan, Inventarisasi, Penilaian Barang Persediaan, Penghapusan Barang Persediaan, Pertanggungjawaban, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pembinaan dan Pengawasan, Penyelesaian Kerugian Daerah, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 69 Tahun 2017
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Nomor 028/00674 tanggal 25 Maret 2015 Perihal Pelelangan Barang Bekas Milik Pemerintah Kabupaten Brebes
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam mengelola bongkaran bekas bangunan milik Pemerintah Daerah, diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Keputusan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan Nomor 44/KPTS/1984 215/KMK/01/1984; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 379/KTPS/1998 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Maksud dan Tujuan
Bab IV Pengelola
Bab V Inventarisasi
Bab VI Survey
Bab VII Penaksiran Harga
Bab VIII Pengelolaan
Bab IX Pembiayaan
Bab X Ketentuan Lain-lain
Bab XI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Nomor 028/00674 tanggal 25 Maret 2015 dicabut.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 65 Tahun 2017
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahDesaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Berasal Dari Desa Yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG BERASAL DARI DESA YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI KELURAHAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2017/No.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Berasal dari Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan tertib administrasi dan tertib keuangan hasil lelangan tanah milik Pemerintah Daerah yang berasal dari tanah kas desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang berasal dari Desa yang berubah Statusnya menjadi Kelurahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang berasal dari Desa yang berubah Statusnya menjadi Kelurahan, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang berasal dari Desa yang berubah Statusnya menjadi Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang berasal dari Desa yang berubah Statusnya menjadi Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 63 Tahun 2017
Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Tahun 2017/No.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud
ABSTRAK:
bahwa untuk menyempurnakan tata cara amortisasi barang milik daerah berupa aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 8 ayat (4); ketentuan Pasal 14 ditambah satu ayat baru yaitu ayat (5); perubahan ketentuan Pasal 16 ayat (1)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud diubah.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 63 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan, Pemeliharaan dan Penganggaran Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mengoptimalkan pengadaan barang serta meningkatkan keterpaduan sistim perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan penganggaran Barang Milik Daerah, maka perlu mengatur Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan, Pemeliharaan dan Penganggaran Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan, Pemeliharaan Dan Penganggaran Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016;
Perturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang tata cara penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penganggaran Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang meliputi maksud dan tujuan, perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang, serta penganggaran kebutuhan Barang Milik Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 62 Tahun 2017
BARANG MILIK DAERAH - TATA CARA PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2017/NO.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39, Pasal 116, Pasal 124, Pasal 130, Pasal 135, Pasal 139 dan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2004; UU no 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 2014; PP No 84 Tahun 2014; Permendagri No 19 tahun 2016; Perda Kab Banyumas No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggunaan, pemindahtangan, pemusnahan dan penghapusan. Untuk kewenangan dan tanggung jawab dipegang oleh Bupati dan untuk pengelola barang diserahkan ke Sekretaris Daerah. Diatur juga mengenai Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
69 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
