Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.641 peraturan dalam 0,009 detik

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1980

• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu

Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1979 dan Instruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1979 mengenai Penetapan Harga Dasar Pembelian Jagung, Kedele, Kacang Tanah dan Kacang Hijau

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Diubah dengan

Inpres No. 12 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1980 Mengenai Penetapan Harga Dasar Jagung Kuning, Kedele, Kacang Tanah, dan Kacang Hijau

Mengubah

Inpres No. 21 Tahun 1979 tentang Penetapan Harga Dasar Kedele , Kacang Tanah, dan Kacang Hijau
Inpres No. 17 Tahun 1979 tentang Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1978

Download file:

Inpres Nomor 14 Tahun 1980.pdf

HARGA BAHAN POKOK

1980

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 14, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1979 dan Instruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1979 mengenai Penetapan Harga Dasar Pembelian Jagung, Kedele, Kacang Tanah dan Kacang Hijau

ABSTRAK:

Dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian jagung, kedele, kacang tanah dan kacang hijau dari para petani oleh KUD dan harga pembelian di dalam negeri oleh bulog.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980; dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979.
Inpres ini mengatur mengenai pembelian jagung kuning produksi dalam negeri ditetapkan 2 hal, yaitu pembelian jagung kuning dilakukan oleh KUD dari petani tingkat KUD dengan harga Rp 95,-/kg, pembelian jagung kuning dilakukan oleh BULOG dari KUD denga harga Rp 102,-/kg, dan pembelian tersebut pada angka 1 dan angka 2 berlaku bagi jagung kuning pipilan yang berkadar air 14% (empat belas persen).

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 1980.
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 1980.
Lampiran file: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 1980

• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Inpres Nomor 13 Tahun 1980.pdf

PERJANJIAN - BAGI HASIL

1980

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 13, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

ABSTRAK:

Usaha meningkatkan Produksi Pangan dan pemerataan hasilnya secara adil, perlu ditertibkan dan ditingkatkan pelaksanaan Undangundang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sesuai dengan perkembangan masyarakat tani dan kemajuan teknologi serta sarana pengusahaan tanah untuk produksi pangan.
Dasar hukum inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980; dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980.
Inpres ini mengatur mengenai penertiban dan peningkatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1980.
Lampiran file: 4 hlm (batang tubuh hlm 1, penjelasan hlm 1 sd 4)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 1980

• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu

Perubahan dan Penambahan atas Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Inpres Nomor 11 Tahun 1980.pdf

menu - makanan rakyat

1980

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 11, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Perubahan dan Penambahan atas Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat

ABSTRAK:

Meningkatkan berbagai usaha yang bertujuan untuk mengadakan perbaikan menu makanan rakyat, maka dipandang perlu untuk mengikutsertakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam bidang perbaikan menu makanan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1967; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978; Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1978; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979; dan Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979.
Inpres ini mengatur mengenai Ikut serta dalam melakukan usaha perbaikan menu makanan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979 dalam bidang riset dan teknologi dalam pengembangan berbagai program perbaikan menu makanan rakyat.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 1980.
Lampiran file: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 22 Tahun 1979

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1979 Mengenai Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Bulog

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perekonomian Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Diubah dengan

Inpres No. 15 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1979 mengenai Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Bulog

Mengubah

Inpres No. 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1979 Mengenai Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Bulog

Download file:

Inpres Nomor 22 Tahun 1979.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 21 Tahun 1979

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Kedele , Kacang Tanah, dan Kacang Hijau

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perekonomian Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Diubah dengan

Inpres No. 14 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1979 dan Instruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1979 mengenai Penetapan Harga Dasar Pembelian Jagung, Kedele, Kacang Tanah dan Kacang Hijau

Download file:

Inpres Nomor 21 Tahun 1979.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 1979

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1978

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan Perekonomian Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Diubah dengan

Inpres No. 14 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1979 dan Instruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1979 mengenai Penetapan Harga Dasar Pembelian Jagung, Kedele, Kacang Tanah dan Kacang Hijau

Mengubah

Inpres Nomor 11 Tahun 1978

Download file:

Inpres Nomor 17 Tahun 1979.pdf

Perubahan - Instruksi Presiden

1979

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 17, jdih.setkab.go.id: 3 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1978

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani produsen jagung serta mendorong usaha-usaha peningkatan produksi jagung perlu ditetapkan harga dasar yang wajar bagi para petani.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 2 Tahun 1979; dan Keppres Nomor 7 Tahun 1979.
Inpres ini menetapkan untuk mengadakan penyesuaian harga dan perluasan daerah pembelian jagung produksi dalam negeri sehingga meliputi daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan serta daerah lain yang dipandang perlu.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 1979.
Lampiran file: 3 hlm

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1979

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1979 Mengenai Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Bulog

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Diubah dengan

Inpres No. 22 Tahun 1979 tentang Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1979 Mengenai Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Bulog

Mengubah

Inpres No. 3 Tahun 1979 tentang Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1977

Download file:

Inpres Nomor 7 Tahun 1979.pdf

Harga Pembelian - Gabah - Beras - Bulog

1979

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 7, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1979 Mengenai Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Bulog

ABSTRAK:

Dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian gabah dari para petani oleh KUD dan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG
Pasal 4 ayat (1) UUD1945; dan Keppres Nomor 95 Tahun 1969.
Inpres ini menetapkan untuk menyesuaikan harga pembelian gabah dari para petani oleh KUD dan harga pembelian gabah dan beras oleh BULOG Dalam rangka pembelian gabah dan beras dalam negeri terhitung mulai tanggal 2 Mei 1979

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 1979.
Inpres ini mengubah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1979
Lampiran file: 2 hlm

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1979

• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu

Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1977

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Diubah dengan

Inpres No. 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1979 Mengenai Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Bulog

Mengubah

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1977

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 1979.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 10 Tahun 1976

• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu

Usaha-Usaha Khusus dalam Meningkatkan Produksi Pangan Tahun 1976

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Inpres Nomor 10 Tahun 1976.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 1976

• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu

Penyelesaian Pengembalian Kredit Bimas

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 1976.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	Dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian gabah dari para petani oleh KUD dan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; dan Keppres Nomor 95 Tahun 1969 Inpres ini menetapkan perubahan terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1979 mengenai harga pembelian gabah dan beras oleh Bulog.
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 1979. Lampiran file: 2 hlm

ABSTRAK:	Dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian gabah dari para petani oleh KUD dan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; dan Keppres Nomor 95 Tahun 1969. Instruksi ini mengatur penyesuaian harga pembelian gabah dari para petani oleh KUD dan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1979. Inpres ini mengubah Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1977. Lampiran file: 2 hlm

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 1976.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1976.