Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (6), Pasal 18 Ayat (3), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambhan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 3);
Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pacitan Daerah nomor 21 tahun 2010 tentang Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 yang memuat ketentuan umum, tata cara pemungutan, tata cara tempat pembayaran, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, penyetoran dan pengelolaan keuangan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
mencabut Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kupang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kupang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian perhitungan dan penetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomuninasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum maka perlu merubah Peraturan Bupati Kupang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Reribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kupang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kupang;
Dasar hukum peraturan addalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Kupang No. 5 Tahun 2012; Perbup No. 15 Tahun 2014; Perbup No. 13 Tahun 2019
Peraturan tersebut berisi perubahan pada pasal 1; perubahan pasal 5 ayat (1) dan (2); perubahan lampiran I-XI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Kupang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kupang
7 halaman; 19 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD TAHUN 2019 NOMOR 44/A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
KETENTUAN UMUM; TATA CARA PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN; TATA CARA PENYAMPAIAN SSPD BPHTB; TATA CARA PENELITIAN SSPD BPHTB; PEMBAYARAN; PEMERIKSAAN BPHTB; TATA CARA PENAGIHAN; KADALUWARSA PENAGIHAN; TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, ATAU PEMBATALAN KETETAPAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSN SANKSI ADMINISTRATIF BPHTB; TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING; TATA CARA PELAPORAN; SANKSI ADMINISTRATIF; PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
46 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merauke Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun 2021 Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Merauke
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 44 Tahun 2009
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Terminal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 64 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal masih
terdapat kendala dalam pelaksanaannya; bahwa untuk mengatasi kendala sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 64 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal; bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64
Tahun 2010 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2015.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2010 diubah.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
1. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merubah nomenklatur dan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sampang; 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan khusus Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7); 7. Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 5).
(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
b. Prosedur pembayaran BPHTB;
c. Prosedur penelitian SSPD BPHTB;
d. Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
e. Prosedur pelaporan BPHTB;
f. Prosedur penagihan;
g. Prosedur pengurangan.
(3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak;
(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB;
(5) Prosedur penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya;
(6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala Kantor Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT;
(7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta Pemindahan hak;
(8) Prosedur penetapan Surat Tagihan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
(9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
37 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 44 Tahun 2005
PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Memperpanjang masa berlaku Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Perda Kaltim No.1 Tahun 2011 Pasal 22 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kaltim No.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kaltim No.1, Gubernur berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaaraan Bermotor. Dalam rangka tertib kepemilikan kendaraan bermotor untuk meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak
kendaraan bermotor dan untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran wabah virus Covid-19, maka dipandang perlu memberikan kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Pergub tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2016; Perda kaltim No.1 Tahun 2011; Perda Kaltim No.9 Tahun 2016; Pergub Kaltim No.7 Tahun 2011
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dengan menetapkan batasan istilah dimana Keringanan PKB yang diberikan meliputi:
a. keringanan pokok PKB; dan
b. pembebasan sanksi administrasi PKB
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
