TATA CARA PENGHAPUSAN UTANG UANG KUNCI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN FASILITAS PASAR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN UTANG UANG KUNCI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN FASILITAS PASAR
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan mernberikan kepastian hukum dalam penyelesaian dan penghapusan utang Pemerintah Daerah berupa Pembayaran Uang Kunci Pengunaan Fasilitas Pasar, perlu menetapkan Tata cara penghapusan utang Vang Kunci Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penghapusan Utang Uang Kunci Pernerintah Daerah berupa Pernbayaran Vang Kunci Pemerintah Daerah terhadap Penggunaan Fasilitas Pasar;
1. Undang-Vndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republikj
Indonesia Nomor 5679); �
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21
Tahun 2011;
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Berbasis Akrual (Serita Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2016 Nomor 5).
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP
BAB III
KRITERIA DAN MEKANISME PENGHAPUSAN UTANG
BAB IV KETENTUANPENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN UTANG UANG KUNCI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN FASILITAS PASAR
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan PasaJ 476 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelola dan pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun Buku Invetaris dan Rekap Buku Inventaris beserta Rekap Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Boyolali; bahwa dalam rangka mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggung)awabkan serta akurat (up to date), dan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Boyolali perlu dilakukan sensus barang milik daerah; bahwa untuk melaksanakan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan pedoman sensus barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Pedoman Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Boyolali;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 tahun 2014; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 2 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendagri No 108 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 76 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 6 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan sensus yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, antara lain tentang prosedur sensus barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2018.
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 55 Tahun 2018
PERBUP Kab. Banyumas No. 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2018 No. 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12
Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pemanfaatan barang milik daerah diatur oleh persetujuan Bupati, melibatkan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, dengan pertimbangan teknis dan tanpa memerlukan persetujuan DPRD. Biaya pemeliharaan dibebankan pada mitra pemanfaatan, sementara pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah disetorkan ke rekening kas sesuai dengan tujuan pemanfaatannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sewa Barang
Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2016, Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
132 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 55 Tahun 2018
kode etik - kelompok kerja pemilihan penyedia barang / jasa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, LD.2018/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menyebutkan bahwa UKPBJ menyusun dan penerapan kode etik di lingkungan UKPBJ, dan dalam rangka mewujudkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang transparan, efesien, efektif, profesional, akuntabel tidak diskriminatif, amanah, jujur, independen dan berintegritas serta menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi dengan mengedepankan etika pengadaan untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip - prinsip pengadaan, perlu menyusun kode etik Kelompok Kerja Pemilihan penyedia barang/jasa pada Unit Keija Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pemalang.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang pemilihan penyedia barang/jasa, maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip-prinsip pengadaan, norma kode etik, majelis pertimbangan kode etik,, prosedur penegakan kode etik, sanksi pelanggarankode etik, dan pembiayaan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kode Etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Kode Etik yang diatur Peraturan Bupati ini berlaku bagi Personil Pokja Pemilihan di lingkup Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemakaian Toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai
ABSTRAK:
bahwa pembangunan toko dilokasi Pasar Eks Kantor Camat Barabai UPTD Pasar Keramat Barabai oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan perekonomian; b. bahwa untuk memudahkan tertib administrasi dalam pemakaian toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai yang merupakan Aset Pemerintah Daerah dipandang perlu mengatur tata cara dan peruntukannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemakaian Toko Pasar Keramat Eks Kantor camat Barabai;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tata Cara Pemakaian Toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai, Yang Terdiri Atas:
1.Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Pemakaian Toko Pasar Keramat Eks Cantor Camat Barabai Di Pasar Keramat Barabai; 3. Hak Dan Kewajiban; 4. Besaran Tarif Lantai Dasar; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 52 Tahun 2018
inventarisasi - petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, LD.2018/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib penatausahaan pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pemalang dan untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya dan diandalkan, diperlukan kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi serta menyeluruh dari unsur yang terkait dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, maka perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, dan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, maksud dan tujuan Pergub, ruang lingkup, objek inventarisasi, pelaksana inventarisasi, tata cara inventarisasi, laporan hasil inventarisasi, dan tindak lanjut hasil inventarisasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban,
kemudahan indentifikasi serta pengendalian penggunaan
kendaraan dinas, perlu untuk meninjau kembali Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 201 7 ten tang Tanda
Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 65 Tahun 201 7 ten tang Tanda Nomor Kendaraan
Dinas Roda Empat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga;
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2017 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 50 Tahun 2018
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH, PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa guna tertibnya administrasi pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di Lingkungan Kabupaten Sintang, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, dan Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; Pemanfaatan; dan Pengamanan dan Pemeliharaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
