Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2020/No.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa sebagai upaya meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali atas beberapa ketentuan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
Bahwa untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum; . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Peraturan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2020.
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dna Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapa Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dna Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
1. UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai UU, 2. UU Nomor 4 Tahun 1984 tetang Wabah Penyakit Menular, 3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 5. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, 6. Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
Ruang lingkup Peratuean Waliota adalah pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, sosialisasi dan partisipasi, dan pendanaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 68 Tahun 2020
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah :
PERGUB Prov. Gorontalo No. 60 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan gubernur gorontalo nomor 49 tahun 2020 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi gorontalo tahun anggaran 2020
perubahan kedua atas peraturan gubernur gorontalo nomor 49 tahun 2020 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi gorontalo tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, BD.2020/NO.68
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan kedua atas peraturan gubernur gorontalo nomor 49 tahun 2020 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi gorontalo tahun anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan keputusan menteri keuangan RI Nomor 28/KM.7/2020 tanggal 18 desember 2020 tentang tata cara pengelolaan dan rincian alokasi dana cadangan bantuan operasional kesehatan (BOK) tambahan gelombang V tahun anggaran 2020 dimana provinsi gorontalo mendapatkan alokasi tambahan anggaran insentif tenaga kesehatan sampai dengan bulan desember tahun 2020 sebesar Rp.308.545.461,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) sehingga terhadap peraturan gubernur gorontalo nomor 49 tahun 2020 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi gorontalo tahun anggaran 2020 perlu diubah.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah UU No. 38 thn 2000; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 56 thn 2018; PP No. 12 thn 2019; PP No. 23 thn 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 thn 2020; PERMENDAGRI No. 13 thn 2006; PERMENDAGRI No. 33 thn 2019; PERMENDAGRI No. 39 thn 2020; PERMEN keuangan RI No. 105/PMK.07/2020 thn 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN keuangan RI No. 179/PMK.07/2020 thn 2020; PERDA provinsi gorontalo No. 3 thn 2006; PERDA provinsi gorontalo No. 3 thn 2020; PERGUB gorontalo No. 49 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2020 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2020 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peraturan Walikota berisi Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja, Bidang Tugas Unsur-Unsur Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
30 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 68 Tahun 2020
PERGUB Prov. NAD No. 38 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2020 Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan surat Inspektur Aceh Nomor 800/B.II/1163/A Tanggal 12 November 2020, perihal Revisi Anggaran DPA-RKA Inspektorat Aceh Tahun Anggaran 2020 dan telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh kepadad Sekretaris Daerah Aceh Nomor 620/574 Tanggal 19 Oktober 2020, perihal Permohonan Persetujuan Anggaran Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Ruang Jalan Provinsi tahun 2020, maka diperlukan pergeseran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Aceh dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, serta Pasal 160 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, pergeseran anggaran antar rincian obyek belaja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pernjabaran Perubahan Anggaran Pendapata dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 perlu diubah Kembali
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun Anggaran 2020
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 11 tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 12 tahun 2019; Perpres Nomor 54 Tahun 2020; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; PMK Nomor 35/PMK.07/2020; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2019; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019; Pergub Aceh Nomor 16 Tahun 2020
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 2 Pasal
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 68 Tahun 2020
28
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2020
RUMAH KARANTINA COVID 19-TENAGA KESEHATAN/NON KESEHATAN-KEMATIAN-SANTUNAN-INSENTIF-PEDOMAN
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, BD.2020/No.69
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberiaan Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlibat dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Karantina Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Untuk pencegahan penyebaran covid 19 bagi pasien yang terkonfirmasi
positif covid 19, maka perlu dilakukan isolasi di Rumah Karantina sesuai dengan Kepgub Kaltim No.445/K.536/2020 tentang Penetapan Asrama Badan
Pengembangan SDM Prov. Kaltim sebagai Rumah Karantina Pasien Terkonfirmasi covid 19 Pemerintah Kaltim. mengingat tenaga Kesehatan dan non Kesehatan yang terlibat dalam penanganan covid 19 sangat terbatas, maka dipandang perlu merekrut tenaga Kesehatan dan non Kesehatan sebagai relawan yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penanganan pasien terkonfirmasi covid 19. Tenaga Kesehatan dan non Kesehatan sangat berisiko terpapar covid-19 bahkan dapat menyebabkan kematian, sehingga perlu diberikan insentif yang layak dan diberikan santunan kematian, sehingga perlu dibuat pedoman pemberiannya, maka perlu menetapkan Pergub tentang Pedoman Pemberiaan Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlibat dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Karantina Provinsi Kalimantan Timur
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.17 Tahun 2018; PMDN No.13 Tahun 2006
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pedoman Pemberiaan Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlibat dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Karantina Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tenaga Kesehatan yang menangani langsung pasien terkonfirmasi positif Covid-19 terdiri dari :
a. Dokter Spesialis;
b. Dokter Umum dan Dokter Gigi;
c. Bidan dan Perawat;
d. Tenaga Kesehatan lainnya.
Tenaga Non Kesehatan yang menangani tidak langsung pasien terkonfirmasi
positif Covid-19 terdiri dari :
a. Cleaning Servis;
b. Satpam;
c. Sopir.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 68 Tahun 2020
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomopr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS
BAB III TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB VI TATA KERJA
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VIII PEMBIAYAAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 53 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk mendukung terlaksananya kegiatan Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 dari pemerintah pusat. Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan PMK No. 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka pengalokasian hibah kepada pemerintah daerah dilakukan berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga terkait, dimana Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Berau No. 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Berau Tahun Anggaran 2020.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Perda No. 9 Tahun 2020; Perbup Berau No. 58 Tahun 2020; Surat Menkeu No. S-244/MK.7/2020
Peraturan ini mengatur tentang perubahan atas penjabaran Perubahan APBD Kab. Berau TA 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2020.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 68 Tahun 2020
Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Sekadau No. 3 Tahun 2019 tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN /ATAU NASKAH DINAS TERTENTU YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatangan Keputusan dan/atau Naskah Dinas Tertentu yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, penyederhanaan rentang kendali penandatangan keputusan dan/atau naskah dinas tertentu yang menjadi kewenangan Bupati dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan penandatangan keputusan dan/atau naskah dinas tertentu kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Kriteria dan Jenis Pendelegasian Kewenangan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
7 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa kebakaran hutan dan lahan setiap tahun yang terjadi di Kabupaten Mempawah merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kekayaan alam serta lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ckologi, ckonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan, sehingga perlu Pengaturan Pedoman Operasional Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mempawah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1992 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ KB.410/ I /2018 ; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; Pengendalian Dampak Kebakaran Hutan; Tata Cara Pembukaan Lahan; Pemadaman Lahan terbakar; Pembinaan dan Pengawas; Peran Serta Masyarakat; Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
12 halaman peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
