PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PENGHARGAAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERBAIK DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penghargaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penghargaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh predikat sebagai Pegawai Terbaik mendapatkan penghargaan dalam bentuk perjalanan dinas keluar negeri.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 9 Tahun 2003, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 Tahun 2011, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Tata Cara Dan Persyaratan Pengusulan Calon Pegawai Negeri Sipil Terbaik, Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Pegawai Neger Sipil Terbaik.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2015.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 25 Tahun 2020
PERWALI Kota Gorontalo No. 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah
perubahan atas peraturan wali kota nomor 9 tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan sistem online atas data transaksi usaha wajib pajak dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terhadap penerimaan Pajak Daerah serta Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan, pengawasan, terhadap wajib pajak yang menyalah gunakan perangkat pendukung sistem onlie atas data transaksi usaha wajib pajak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota InI adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda No.1 Tahun 2011; Perda No.5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah demgam Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012; Perda No.3 Tahun 2011; Perda No.4 Tahun 2011; Perda No.9 Tahun 2017.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah
Terdiri dai 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi
ABSTRAK:
Keberadaan Sepeda Motor Roda 2 Sebagai Angkutan Alternatif yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Di Kota balikpapan Perlu Diatur untuk Menunjang Sarana Transportasi Yang Sudah Ada Dalam rangka Terwujudnya Pelayanan Lalu Lintah Dan Angkutan Jalan Yang Aman,Nyaman, selamat, tertib, lancar Dan te rpadu dengan Modal Angkutan Lainnya Untuk Mendorong Perekonomian Dan Memajukan Kesejahteraan Masyarakat. Perkembangan Modal transportasi Perkotaan menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Sesuai Dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan teknologi.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat 6; UU 1959 No 27; UU 2008 No 11; UU 2009 No 22; UU 2014 No 23; No 55 2012; No 82 2012; No. 79 2013; No 74 2014
Dalam Peraturan Wali Kota Ini Diatur Tentang
- Ketentuan Umum Pasal 1 Dan Pasal 2
- Ruang Lingkup Pasal 3
- Persyaratan Pengusaha Aplikasi Pasal 4
- Persyaratan pengemudi Pasal 5
- Persyaratan kendaraan Pasal 6
- Kuota Pasal 7
- Pengawsan Pasal 7
- Pengawsan Dan Pengendalian Pasal 8 S/d Pasal 12
- Sanksi pasal 13 dan Pasal 14
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 25 Tahun 2017
penyelenggaraan pemerintahan daerah - pedoman koordinasi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD. 2017/No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat perlu adanya keselarasan dalam pelaksanaan tugas mulai dari perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan untuk mewujudkan keselarasan tersebut perlu adanya pedoman yang menjadi panduan interaksi antar Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 50 Tahun 2007; PP No 96 Tahun 2012; PP no 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; Perda Kab Wonosobo No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Koordinasi, Pengoordinasian Perangkat Daerah, Staf Ahli, Rapat Koordinasi, Koordinasi Kecamatan, Koordinasi Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga, Penandatanganan Naskah Dinas, Pelaporan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 7 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 42 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 71 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 70 Tahun 2018 tentang perubahan ketika atas peraturan bupati kubu raYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 59 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda no.25 Tahun 2010, Perbup No.75 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan mengenai standar pembiayan tim/panitia/satuan tugas dalam lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
2 halaman dan 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Magelang Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya perlu dilaksanakan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Magelang; bahwa untuk terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu didukung Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan profesional; bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu menyusun strategi peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Magelang dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Magelang Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan bupati ini mengatur tentang strategi peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2015.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 25 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Singkawang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun standar operatsional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, MenpanRB No.35 Tahun 2012, Perda No.6 Tahun 2008, Perwali No.2 Tahun 2009, Perwali No.45 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, Tujuan dan Manfaat; Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Pelaksanaan SOP AP; Monitoring dan Evaluasi; Pengawasan Pelaksanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2016.
Peraturan Walikota ini memiliki 5 halaman dan 7 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 25 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 60 PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Mamuju Utara No. 5 Tahun 2006; dan Perda Kab. Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016.
Perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kab. Mamuju Utara wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2017.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD NOMOR 26/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhlr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tata cara pemberian dan pertanggunqlawaban subsidi, hlbah, bantuan Sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah ;
b. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dipandang sudah tidak sesual lagi dengan Situasi dan kondisi pada saat lnl, sehlngga perlu diubah ;
c. berdasarkan pertimbangan sebagalmaoa dlmaksud dalam huruf a dan huruf b guna tertib administrasl pengelolaan keuangan daerah, per1u menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua Peraturan Wallkota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hlbah dan Bantuan Sosial yang Bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2017 ;
Peraturan Walikota Madiun Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Mengubah Larnpiran I Peraturan Wa!ikota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian H1bah dan Bantuan social yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mad1un Nomor 16 Tahun 2017, sehingga Lampiran I secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota lnl.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
