Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 119, BD.2022/NO.119, LL KOTA PONTIANAK:2 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, menyatakan bahwa tim penerapan standar pelayanan minimal Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
Pencabutan peraturan wali kota Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2018
2 Halaman Peraturan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 119 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Inventarisasi Atau Sensus Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka keseragaman dalam pelaksanaan inventarisasi atau sensus barang milik daerah pada pengelola barang, perlu disusun suatu petunjuk pelaksanaan atau standar operasional prosedur mengenai inventarisasi atau sensus barang milik daerah pada pengelola barang, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Inventarisasi atau Sensus Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012; Perda Kota Sukabumi No. 17 Tahun 2017; Perda Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuang Umum, Maksud dan Tujuan, Standar Operasional Prosedur Inventarisasi atau Sensus Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022.
10 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 118 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 118, BD Tahun 2022 Nomor 120
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2042
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin kebutuhan pembangunan dan pelayanan umum bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan, perlu suatu pengaturan yang mengarahkan, mengatur, mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan ruang secara rinci dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat; bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, perlu diatur dalam rencana detail tata ruang
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 51 tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; Perpres No. 55 Tahun 2018; Perpres No. 60 Tahun 2020; Permen KPBN No. 16 Tahun 2017;Permen KPBN No. 11 Tahun 2021; Permen KPBN No. 14 Tahun 2021; Perda No. 2 Tahun 2011; Perda No. 15 Tahun 2011
Didalam Peraturan ini mengatur tentang Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan Bab III Rencana Struktur Ruang Bab IV Rencana Pola Ruang Bab V Ketentuan Pemanfaatan Ruang Bab VI Peraturan Zonasi Bab VII Kelembagaan Bab VIII Jangka Waktu Bab IX Ketentuan Lain-Lain Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2022.
69 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 117 Tahun 2022
PERWALI Kota Pontianak No. 8 Tahun 2019 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI TUGAS-TUGAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 117, BD.2022/NO.117, LL KOTA PONTIANAK:10 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Wewenang Dalam Penandatanganan Dokumen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas bidang kepegawaian dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang kepegawaian, perlu mengatur tentang pelimpahan Wewenang dalam penandatanganan dokumen kepegawaian;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2011; Peraturan Wali Kota Nomor 124 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pelimpahan Wewenang; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2019
8 Halaman Peraturan dan 2 Halaman Penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 117 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 117, BD Tahun 2022 Nomor 119
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Wali Kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan melalui pengelolaan risiko.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; Perka BPKP No. Per-1326/K/LB/2009; Perka BPKP No. Per-688/K/D4/2012; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 4 Tahun 2019; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengelolaan Risiko Bab III Pelaporan Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
Peraturan ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2021
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 117 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 116, BD Tahun 2022 Nomor 116
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Evaluasi Intern Pada Inspektorat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Inspektorat yang baik diperlukan pengawasan kinerja terhadap auditor dalam bentuk evaluasi intern melalui program pengembangan dan penjaminan mutu; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat melalui evaluasi intern.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Evaluasi Intren Pada Inspektorat Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 116 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 116, BD.2022/NO.116, LL KOTA PONTIANAK:52 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah, Situs Web (Website), dan Surat Elektronik (Email) Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, perlu optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan Situs Web (Website), Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah dan Surat Elektronik (Email) Kedinasan di Lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak agar berdayaguna dan berhasil guna dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Prinsip Pengelolaan; Tata Kelola Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah; Tata Kelola Website; Tata Kelola Email Kedinasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
26 Halaman Peraturan dan 26 Halaman Penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 116 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 116, BD KOTA MAKASSAR 2022 NO.116
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24
Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, yang
masih terjadi dan belum berakhir;
b, bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 5
Tahun 2021 tentang Makassar Recover, yang mengatur
pemulihan ekonomi kota dalam rangka mendorong
bangkitnya ekonomi kota, maka dipandang perlu
penanganan dampak ekonomi dengan pemberian
penghapusan sanksi administratif pada masyarakat dan
dunia usaha;
c. bahwa dalam rangka memperingati hari jadi Kota Makassar
yang ke 415 Tahun, maka dipandang perlu memberikan
insentif dan/atau stimulus kepada Wajib Pajak dan
Masyarakat berupa Penghapusan Sanksi Administratif
Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
yang di kelola pada Badan Pendapatan Daerah Kota
Makassar;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan
sebagaimana
huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
tentang
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun
2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar
Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Wali Kota Makassar Nomar 5 Tahun 2021
tentang Makassar Recover
(Berita Daerah Kota Makassar
Tahun 2021 Nomor 5).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
RUANG LINGKUP
BAB IV
PENGHAPUSAN SANKSi ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH
BABV
TATA CARA
BAB VI
JANGKA WAKTU
BAB VIl
PELIMPAHAN KEWENANGAN
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
VIII Bab, 9 Pasal (15 Hlm) dan 1 Hlm Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
