Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian Urusan Pertanian, Urusan Perhubungan, Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Surat Kepala Arsip Nasional Nomor : B – PK 02.09/10/2021 tanggal 4 Maret 2021 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016; Keputusan Kepala Arsip Nasional Nomor 07 Tahun 2001.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jadwal retensi arsip substantif sektor perekonomian urusan pertanian, urusan perhubungan, urusan penanaman modal pemerintah Kabupaten Brebes.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 045/00339 Tahun 1994 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
55 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2021
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2021/ No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas dan
Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu
diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Temanggung.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020;
Peraturan ini memuat tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAAN USAHA BUDIDAYA PETERNAKAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan dibidang peternakan agar tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, maka diperlukan penataan usaha budidaya peternakan sebagaimana keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5594/kpts/TI.040/F/04/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penerapan Cara Budidaya Ternak yang Baik (Good Farming Practices).
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.18 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.48 Tahun 2011; PP No.95 Tahun 2012; PP No.6 Tahun 2013; PP No.58 Tahun 2014; Perpres No.48 Tahun 2013; Permentan No.31/Permentan/OT.140/2/2014; Permentan No.32/Permentan/OT.140/2/2014; Permentan No.33/Permentan/OT.140/2/2014; PermentanNo.34/Permentan/OT.140/2/2014; Permentan No.46/Permentan/OT.140/2/2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permentan No.5 Tahun 2019; Permentan No.14 Tahun 2020; Kepmentan No. 418/kpts/OT.210/7/2001; Kepmentan No. 420/kpts/OT.210/7/2001; Kepmentan No. 422/kpts/OT.210/7/2001; Kepmentan No. 423/kpts/OT.210/7/2001; Perda No.3 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kriteria Ternak; Usaha Peternakan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
11 Halaman dan 4 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 26 Tahun 2021
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANGGAMUS
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Ketahaman Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tanggamus
ABSTRAK:
Dalam rangka dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus, yang merubah nomenklatur Dinas
Pangan dan Pertanian menjadi Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.
Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tanggamus,
yang telah ditetapkan berdasarkan Perturan Bupati
Tanggamus Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penetapan Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Pangan dan Pertanian
Kabupaten Tanggamus sebagai Instalasi Penyuluhan Pertanian
di kecamatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Balai
Penyuluhan Pertanian agar pelaksanaan penyuluhan yang
menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kecamatan dan pekon
dapat terorganisir secara efektif dan efisien.
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pembentukan Balai
Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (60 UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2009; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2016; Permentan No. 03/Permentan/SM. 200/ 1/2018; Perda Tanggamus No. 5 Tahun 2020; Perbup Tanggamus No. 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Ketahaman Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tanggamus
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
13 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah dilaksanakanya evaluasi terhadap
uraian tugas di Dinas Peternakan dan Perikanan, dan
sebagai pedoman guna menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas di Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Boyolali, ketentuan dalam Peraturan Bupati
Boyolali Nomor 46 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas
Jabatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Boyolali sudah tidak sesuai sehingga perlu
diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, uraian tugas dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembayaran Insentif Tikus/Ekor Tikus Hasil Gropyokan di Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengamankan produksi tanaman padi maka dilakukan pengendalian hama dan penyakit, salah satu hama endemis yang dapat mengancam kegagalan panen adalah hama tikus:
Bahwa dalam rangka meningkatkan produksi tanaman padi dan mengurangi kehilangan hasil/kerugian akibat serangan organisme pengganggu tanaman terutama tikus, maka perlu dilaksanakan kegiatan gropyokan tikus di Kabupaten Lebong;
Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan gropyokan massal yang dilakukan di Kabupaten Lebong, akan diberikan insentif pada masyarakat/kelompok tani.
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 12 Tahun 1992
3. UU No. 39 Tahun 2003
4. UU No. 12 Tahun 2011
5. UU No. 18 Tahun 2012
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 6 Tahun 1995
8. PP No. 12 Tahun 2019
9. Permendagri No. 80 Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Lebong melakukan pembayaran insentif tikus/ekor tikus hasil gropyokan
Pembayaran insentif yang diberikan adalah sebesar Rp3.200,-/ekor termasuk pajak yang berasal dari APBD Kabupaten Lebong.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2021-2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber daya alam secara efektif dan efisien bagi tanaman serta usaha mensukseskan pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya para petani, perlu mengatur pelaksanaan pola tanam dan rencana tata tanam bagi petani; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2021-2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembagian Golongan Sawah
Bab III Waktu Tanam
Bab IV Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam
Bab V Sistem Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
92 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Kerawanan Pangan di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
melalui penanganan kerawanan pangan, maka Pemerintah
Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan kepada
sasaran masyarakat yang telah ditetapkan, maka perlu
mengatur tentang Penanganan Kerawanan Pangan di
Kabupaten Purbalingga dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Kerawanan Pangan di Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Sasaran
Bab IV Bentuk Bantuan
Bab V Penyediaan
Bab VI Pelaksanaan Kegiatan
Bab VII Mekanisme Penyaluran dan Pelaporan
Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Ketahanan Pangan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah dilaksanakannya evaluasi
terhadap uraian tugas pada Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Boyolali, dan sebagai pedoman guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali, maka perlu
dilakukan penyesuaian dengan mengubah Peraturan
Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2019 tentang Uraian
Tugas Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Boyolali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 73 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan
pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali yaitu tentang DKP, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Seksi Konsumsi Pangan dan Seksi Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Untuk menjaga ketersediaan air dan terpeliharanya
ketertiban serta ketentraman dalam penggunaan air,
khususnya bagi kegiatan pertanian rakyat, dipandang
perlu memhentuk suatu organisasi yang dapat melindungi
petani pemakai air. Berdasarkan pertimbangan tersebut, erlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan
Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 7 Tahun 2004; PP Nomor 22 Tahun 1982; PP Nomor 77 Tahun 2001; PermenPU Nomor 42/PRT/1989; Permendagri Nomor 6 tahun 1992; Permendagri Nomor 12 tahun 1992; Perda Kab. Batola Nomor 15 Tahun 2016.
P3A merupakan organisasi yang bersifat sosial dengan maksud menuju kearah
hasil guna pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam satu atau lebih petak
tereier, daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa untuk
meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. P3A bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi pada tingkat usaha tani
yang tersedia di desa/kelurahan secara tepat guna dan berhasil guna dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani anggotanya. P3Adibentuk oleh dan untuk Petani Pemakai Air. Diatur pula mengenai syarat pembentukan P3A, Susunan organisasi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, wilayah kerja P3A, Hubungan Kerja, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
