Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Demak No. 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; bahwa dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan
sosial, perlu mengakomodir ketentuan mengenai surat
keterangan terdaftar bagi badan atau Lembaga,
mekanisme penganggaran, penyaluran,
pertanggungjawaban, verifikasi dan validasi hibah
maupun bantuan sosial; bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan
kearifan lokal di wilayah kabupaten Demak, Peraturan
Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu
diubah untuk kedua kalinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7
Tahun 2021; Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 19, perubahan Pasal 22, perubahan Pasal 47, perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 diubah.
38 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 23 Tahun 2024
Pedoman - Penetapan - Pagu - Indikatif - Sektoral - dan - Pagu - Indikatif - Kewilayahan - Kabupaten - Cirebon
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD 2024/Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penetapan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 72 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; Perpres No. 59 Tahun 2017; Permenkeu Indonesia No. 84/PMK.07/2009; Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. Cirebon No. 9 Tahun 2012; Perda Kab. Cirebon No. 9 Tahun 2016; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Cirebon No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 6 Tahun 2021; Perbup Cirebon No. 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penetapan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Urusan Pemerintahan Yang Dibiayai Oleh Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan; Definisi dan Ruang Lingkup Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan; Penggunaan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan; Tata Cara Penentuan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Cirebon No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 6 Tahun 2021
27 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 23 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD Tahun 2024 No. 202
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penegakkan Perda dan/atau Perkada untuk mencapai kondisi dinamis agar Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur, perlu adanya penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur.
Bab I: Ketentuan Umum;
Bab II: Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
Bab III: Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
Bab IV: Petugas Tindak Internal Dan Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja;
Bab V: Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pol Pp;
Bab VI: Sanksi Pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja;
Bab VII: Pembinaan Dan Pengawasan;
Bab VIII: Pendanaan;
Bab IX: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
62 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Poso Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Poso Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Poso Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja D i Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024, masih perlu penyesuaian dalam rangka penyempurnaan penyusunan rencana anggaran tahun 2024 sebagai payung hukum pelaksanaan anggaran;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Perda Poso Nomor 1 Tahun 2023; Perbup Poso Nomor 11 Tahun 2023.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan terhadap beberapa ketentuan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Poso Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2024.
Mengubah sebagian:
a. Peraturan Bupati Poso Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024;
b. Peraturan Bupati Poso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Poso Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024.
3 Halaman; Lampiran 9 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Harga Satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah; b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Standar Harga Satuan dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
262 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 21 Tahun 2024
PERBUP Kab. Demak No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Retribusi Sewa Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas
pengelolaan barang milik daerah khususnya pemanfatan
barang milik daerah dalam bentuk sewa perlu
diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal; bahwa guna melaksanakan pengelolaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan
menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah, dibutuhkan landasan hukum sekaligus
pedoman teknis dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Teknis Retribusi Sewa Barang
Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Objek Retribusi Sewa BMD, Tata Cara Sewa BMD, Faktor Penyesuai Sewa, Jenis Kegiatan Usaha Penyewa, Besaran Faktor Penyesuai Sewa, Besaran Sewa, Pemberian Keringanan dan Besaran Keringanan Sewa, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2022 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menganggarkan pengeluaran untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya, perlu pedoman pengelolaan belanja tidak terduga; bahwa dalam rangka tertib, transparan dan akuntabel
administrasi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, perlu dilakukan pengaturan pengelolan belanja
tidak terduga; bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan pengelolaan belanja tidak terduga, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak
Terduga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kriteria, Penganggaran, Pelaksanaan, Prosedur Pengajuan Penggunaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2020 dicabut.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
