Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.076 peraturan dalam 0,059 detik

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perpres Nomor 201 Tahun 2024.pdf

Perpres Nomor 201 Tahun 2024 - Lamp. I.pdf

Perpres Nomor 201 Tahun 2024 - Lamp. II.pdf

Perpres Nomor 201 Tahun 2024 - Lamp. IIIa.pdf

Perpres Nomor 201 Tahun 2024 - Lamp. IIIb.pdf

Perpres Nomor 201 Tahun 2024 - Lamp. IV.pdf

Perpres Nomor 201 Tahun 2024 - Lamp. Va.pdf

Perpres Nomor 201 Tahun 2024 - Lamp. Vb.pdf

Perpres Nomor 201 Tahun 2024 - Lamp. Vc.pdf

Perpres Nomor 201 Tahun 2024 - Lamp. VI.pdf

Perpres Nomor 201 Tahun 2024 - Lamp. VII.pdf

Rincian - Anggaran Pendapatan Belanja Negara - apbn

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 201, LN 2024 (398) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (6), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 22 ayat (6), dan Pasal 23 ayat (4) UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 62 Tahun 2024.
Perpres ini mengatur mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang terdiri atas rincian: 1) anggaran Pendapatan Negara; 2) anggaran Belanja Negara; dan 3) Pembiayaan Anggaran. Dalam hal terdapat kementerian/lembaga yang mengalami pemisahan dan/atau kementerian/lembaga yang baru dibentuk, pengalokasian anggarannya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat melalui pimpinan alat kelengkapan yang khusus menangani urusan kementerian/lembaga dimaksud.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2024.
Dalam hal terdapat pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Lampiran: 11 berkas.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

Abstrak

APBN Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 26 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

Download file:

Perpres Nomor 124 Tahun 2024.pdf

Hak Keuangan - Fasilitas - Ketua - Anggota - Dewan Jaminan Sosial Nasional

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 124, LN 2024 (231) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

ABSTRAK:

Dengan adanya peningkatan beban tugas dan tanggung jawab Dewan Jaminan Sosial Nasional, perlu dilakukan penggantian Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 40 Tahun 2004; dan Perpres Nomor 46 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas bagi ketua dan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dewan Jaminan Sosial Nasional adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 5 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas

Download file:

Perpres Nomor 66 Tahun 2024.pdf

Pembiayaan Infrastruktur - Hak Pengelolaan Terbatas - perubahan

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 66, LN 2024 (95) : 20 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung partisipasi badan usaha dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan penyediaan infrastruktur melalui hak pengelolaan terbatas dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 19 Tahun 2003; PP Nomor 27 Tahun 2014; dan Perpres Nomor 32 Tahun 2020.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2020. Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini dilakukan terhadap: 1) BMN pada kementerian/lembaga; dan 2) aset BUMN. Aset BUMN sebagaimana dimaksud berupa aset kekayaan negara yang dipisahkan, yang dimiliki oleh dan dicatatkan dalam laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara untuk digunakan dalam tujuan operasional dan korporasi Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah dapat memberikan Dukungan Pemerintah terhadap proyek Pengelolaan Aset. Dukungan tersebut dapat dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha Pengelola Aset.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 32 Tahun 2020.
Lampiran file: 20 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perpres Nomor 57 Tahun 2024.pdf

Perpres Nomor 57 Tahun 20.... Hlm. 1 - 555-c.pdf

Perpres Nomor 57 Tahun 20...Hlm. 556 - 995-c.pdf

Perpres Nomor 57 Tahun 20...lm. 996 - 1350-c.pdf

Perpres Nomor 57 Tahun 20...m. 1351 - 1794-c.pdf

Perpres Nomor 57 Tahun 20...m. 1795 - 2000_c.pdf

Perpres Nomor 57 Tahun 20...m. 2001 - 2304-c.pdf

Perpres Nomor 57 Tahun 20...m. 2305 - 2682_c.pdf

Petunjuk Teknis - Dana Alokasi Khusus Fisik

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 57, LN 2024 (75) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Perpres tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan PP Nomor 37 Tahun 2023.
Perpres ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik daerah. DAK Fisik terdiri atas bidang/subbidang yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara. Pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan penggunaan: 1) tenaga kerja lokal; 2) produk usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah; dan/atau 3) produk dalam negeri.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Lampiran file: 8 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Download file:

Perpres Nomor 53 Tahun 2023.pdf

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 - Lampiran I.pdf

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 - Lampiran II.pdf

Standar Harga Satuan Regional - perubahan

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 53, LN 2023 (112) : 7 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

ABSTRAK:

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungiawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 12 Tahun 2019; dan Perpres Nomor 33 Tahun 2020.
Perpres ini mengatur tentang perubahan atas Perpres Nomor 33 tahun 2020 entang Standar Harga Satuan Regional. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara at cost (biaya riil). Pertanggungiawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 33 Tahun 2020.
Ketentuan mengenai pertanggungiawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara lumpsum digunakan paling lambat tahun anggaran 2024.
Lampiran file: 3 berkas.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Koperasi, UMKM Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perpres Nomor 17 Tahun 2023.pdf

Percepatan - Transformasi Digital - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2023

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 17, LN.2023/No.31, jdih.setneg.go.id: 10 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendorong pemerataan perekonomian nasional, perlu melakukan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; PP Nomor 45 Tahun 2005; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018.
Perpres ini mengatur mengenai percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendorong pemerataan perekonomian nasional. Dalam rangka percepatan tersebut, Pemerintah menugaskan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika 6 (enam) bulan sejak penugasan diberikan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Lampiran file: 10 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perpres Nomor 15 Tahun 2023.pdf

2. Lampiran Salinan Perpr...023 (hlmn 1-572).pdf

3. Lampiran Salinan Perpr... (hlmn 573-1172).pdf

4. Lampiran Salinan Perpr...(hlmn 1173-1772).pdf

5. Lampiran Salinan Perpr...(hlmn 1773-2387).pdf

6. Lampiran Salinan Perpr...(hlmn 2388-2619).pdf

7. Lampiran Salinan Perpr...(hlmn 2620-2903).pdf

8. Lampiran Salinan Perpr...(hlmn 2904-3293).pdf

Petunjuk Teknis - Dana Alokasi Khusus - Fisik - Tahun Anggaran 2023

2023

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 15, LN.2023/No.29, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 28 Tahun 2022.
Perpres ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Tahun Anggaran 2023. DAK Fisik terdiri atas tematik/bidang/subbidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan penggunaan: tenaga kerja lokal; produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi; dan/atau produk dalam negeri.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
Lampiran file: 8 berkas.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

Download file:

Perpres Nomor 130 Tahun 2022.pdf

Perpres Nomor 130 Tahun 2022 - Lampiran I-II.pdf

Perpres Nomor 130 Tahun 2022 - Lampiran III.pdf

Perpres Nomor 130 Tahun 2022 - Lampiran IV.pdf

Perpres Nomor 130 Tahun 2022 - Lampiran V.pdf

Perpres Nomor 130 Tahun 2... Lampiran VI-VII.pdf

Rincian - Anggaran - Pendapatan - Belanja Negara - Tahun Anggaran 2023 - apbn

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 130, LN.2022/No.215, jdih.setneg.go.id: 11 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (6), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan UU Nomor 28 Tahun 2022.
Perpres ini mengatur mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara; dan Pembiayaan Anggaran. Dalam hal terdapat pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.
Lampiran file 6 berkas.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 113 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
PERPRES No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Download file:

Perpres Nomor 113 Tahun 2022.pdf

Pengembangan - Kompetensi Kerja - Program - Kartu Prakerja - perubahan

2022

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 113, LN.2022/No.182, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

ABSTRAK:

Dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan tata kelola dan pelaksanaan Program Kartu Prakerja, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perpres Nomor 36 Tahun 2020.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2020 yaitu Pasal 3, Pasal 8, Pasal 15, Pasal 31D, dan menyisipkan dua pasal baru yaitu Pasal 12B dan Pasal 31C.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 36 Tahun 2020.
Lampiran: 7 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBN Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perpres Nomor 7 Tahun 2022.pdf

Perpres Nomor 7 Tahun 2022 - Lampiran I.pdf

Perpres Nomor 7 Tahun 2022 - Lampiran II.pdf

Petunjuk Teknis - Dana Alokasi Khusus Fisik - Tahun Anggaran 2022

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 7, LN.2022/No.11, jdih.setneg.go.id : 20 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Perpres tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 6 Tahun 2021.
Perpres ini mengatur mengenai petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik TA 2022. Jenis DAK Fisik terdiri atas DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. DAK Fisik Reguler meliputi bidang pendidikan; kesehatan dan keluarga berencana; jalan; air minum; sanitasi; dan perumahan dan permukiman. DAK Fisik Penugasan meliputi bidang: jalan; irigasi; pertanian; kelautan dan perikanan; industri kecil dan menengah; pariwisata; lingkungan hidup; perdagangan; transportasi perairan; trasportasi perdesaan; kehutanan; dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2022.
Pengelolaan DAK Fisik di daerah meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi yang berpedoman pada perpres ini.
Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik di Daerah oleh Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.
Lampiran 2 berkas.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT