PERWALI Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang
akuntabel, perlu dilakukan sinkronisasi, sinergitas, dan
kesinambungan antara perencanaan, pengukuran,
pelaporan, dan evaluasi kinerja; bahwa berdasarkan evaluasi dalam pelaksanaan
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga
Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan umum; penyelenggaraan sakip; tindak lanjut hasil evaluasi akip; sistem informasi manajemen; tim penyelenggaraan sakip; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
Jumlah Halaman: 9 hlm. Lampiran: 23 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 23 Tahun 2016
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
pIAGAM - PENGAWASAN INTERNAL - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - OGAN KOMERING ULU TIMUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2016/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomcr 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan
keyakinan yang rnemadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi
pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003 ; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2014 dan diubah kembali dengan
UU
No 9 Tahun 2015;Pp No 79 Tahun 2005; PP No 60 Tahun 2008 ;Perda No 2 Tahun 2014;Perbup No 35 Tahun 2014
Materi poko dalam peraturan ini antara lain : KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN OKU TIMUR,VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN OKU TIMUR,TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN OKU TIMUR,KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN OKU TIMUR,TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN OKU TIMUR,TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN
OKU TIMUR,KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP,PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP,LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;,.HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI,ENILAIAN BERKALA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 23 Tahun 2021
DESA - PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2021/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa di Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu disusun
kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Desa di
Kabupaten Pekalongan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengaraan Pemerintahan di Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 ; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, pembinaan dan pengawasan desa oleh pemerintah daerah, pembinaan dan pengawasan desa oleh camat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa, perencanaan pembinaan dan pengawasan desa, pendanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
34 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perumahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dipandang perlu dilakukan penyesuaian mengenai kewenangan penandatanganan surat tugas sehingga Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2013 ten tang Perjalanan Dnas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya perlu diubah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009; Pera turan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2013
Pasal 1 Pasal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2013.
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN 2013
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 23 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 23 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu mengatur Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup Peraturan ini;
4. Prinsip Pengendalian Gratifikasi;
5. jenis, Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi;
6. Kewajiban Lapor Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi;
7. unit pengendalian gratifikasi;
8. Pembinaan dan pengawasan;
9. perlindungan pelapor gratifikasi;
10. Pembiayaan;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang; c. Dengan telah diundangkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratiiikasi, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 20 16 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah tidak sesuai dan perlu diganti.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PRINSIP DASAR PENGENDALIAN GRATIFIKASI; BAB III LAPORAN GRATIFIKASI; BAB IV
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI; BAB V PENGAWASAN; BAB VI HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR; BAB VII SANKSI; BAB VIII PENDANAAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2016
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan fungsional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan di Kab Grobogan perlu disusun regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan=m huruf a dan huruf b, perlu mneetapkan Perbup tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 38 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksan BPK - RI dan APIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 - 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung peningkatan investasi di Kabupaten Kubu Raya khususnya penanam modal,baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, perlu adanya standar pelayanan minimal sebagai acuan dalam memberikan pelayanan perizinan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, . Pera tu ran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012, Pera tu ran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009,
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Pengembangan Kapasitas, Pendanaan, Pembinaan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.
7 Halaman Peraturan dan 18 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah: a. bahwa pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020, tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Visi dan Misi Bupati Musi Rawas, maka Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, perlu diadakan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Musi Rawas.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 28 Tahun 1959; UU No 28 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi No 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah Sinergi, Inovatif, Akuntabel dan Profesional yang disingkat "SIAP".
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021.
Mengubah Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
