Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERWALI Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara ( Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara ( Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA (PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara ( Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator pernilaian yang terukur dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota bandar lampung.
Dasar Hukum PERWALI ini adalah UU NO. 28 Tahun 1959; UU NO. 5 Tahun 2014; UU NO. 23 Tahun 2014; PP NO. 94 Tahun 2021; PP NO. 12 Tahun 2019; PP NO. 30 Tahun 2019; PEMENDAGRI NO. 12 Tahun 2008; Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara NO. 33 Tahun 2011; Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara NO. 34 Tahun 2011; Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara NO. 63 Tahun 2011; PEMENDAGRI NO. 35 Tahun 2012; Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara NO. 39 Tahun 2013; Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara NO. 41 Tahun 2018; PEMENDAGRI NO. 84 Tahun 2022; Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara NO. 17 Tahun 2021; Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara NO. 25 Tahun 2021; PERDA NO. 7 Tahun 2016; PERDA NO. 11 Tahun 2020; Keputusan Mentri Dalam Negeri NO. 45 Tahun 2022.
Peraturan PERWALI ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatus Sipil Negara (Pegawai Negri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatus Sipil Negara (Pegawai Negri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.
Lampiran File: 14 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2023
RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PALEMMAI TANDI KOTA PALOPO TAHUN 2023-2027
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 6, BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 6
Peraturan Walikota (Perwali) tentang RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PALEMMAI TANDI KOTA PALOPO TAHUN 2023-2027
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Palemmai Tandi Kota Palopo Tahun 2023-2027.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : TUJUAN DAN SITEMATIKA
BAB III : PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB IV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
78
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 6 Tahun 2023
TATA - CARA - PENGGUNAAN - DAN - PENYELENGGARAAN - KARTU - KREDIT - PEMERINTAH - DAERAH - UNTUK - PELAKSANAAN - NGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 6, BERITA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2023 NOMOR 06
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 , Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM , PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH, PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (PPKD, Kuasa Bendahara Umum Daerah , PA , KPA , PPTK , PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD , BP/BPP, Administrator KKPD, ) UP KKPD (Penentuan Proporsi UP , Permintaan Uang Persediaan KKPD , Jenis KKPD dan Batasan Belanja KKPD, Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dan Administrator KKPD (PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KKPD, Perjanjian Kerja Sama, Penetapan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD, Pengajuan KKPD, Penerbitan KKPD, Aktivasi dan Penggunaan KKPD) PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKPD (Penatausahaan Bukti-Bukti, Penagihan dan Penyelesaian Tagihan, Pengujian Nota Pencairan Dana, Mekanisme Penerbitan SPP-GU, SPM GU dan SP2D GU KKPD, Pembayaran Tagihan KKPD) BIAYA PENGGUNAAN KKPD, MONITORING DAN EVALUASI, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
77 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Bongkar Reklame
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (5) dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Reklame, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Bongkar Reklame.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022.
Mengatur antara lain:
1. Pelaksanaan Jaminan Bongkar Dan Besaran Tarif Uang Jaminan Bongkar Reklame;
2. Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2023.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2023
PENERAPAN - DAN - PENCAPAIAN - STANDAR - PELAYANAN - MINIMAL - BIDANG - PEKERJAAN - UMUM - DAN PENATAAN - RUANG
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 6, BD Kota Cirebon Tahun 2023 No 6
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjan Umum dan Penataan Ruangan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2018; Perpres No. 27 Tahun 2020; Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018; Permen PUPR No. 13 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Perda Kota Cirebon No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020; Perda kota Cirebon No. 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 7 Tahun 2021; Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2021; Perwali Kota Cirebon No. 63 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Ketentuan Umum, Jenis, Mutu dan Penerima Pelayanan Dasar, Pelaksanaan dan Penerapan, Pendanaan, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
8 Hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2023
Perwali Kota Bekasi No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31A Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Perwali Kota Bekasi No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31A Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 31A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perwali Kota Tangerang Selatan No. 18 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 6, BD Tahun 2023 Nomor 6
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 15 Tahun 2023; Perda No. 10 Tahun 2022; Perwal No. 4 Tahun 2021; Perwal No. 121 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bab III Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gajih Ketiga Belas Bab IV Pendanaan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 6 Tahun 2023
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Metro No. 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 6, Berita Daerah
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No 23 Tahun 2014, UU No 12 Tahun 1999, PP No 15 Tahun 2023, Permendagri No 80 Tahun 2015
Peraturan Walikota Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
Pada saat Pcraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan
Wali Kota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Metro Tahun
2022 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Halaman : 6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong peningkatan akses layanan
pendidikan maka perlu diatur kebijakan dalam
penerimaan peserta didik baru yang berdasarkan
pada asas nondiskriminatif, obyektif, transparan,
akuntabel, dan berkeadilan; bahwa Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2021
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama sudah tidak sesuai dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan yang terbaru
sehingga perlu diganti; bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (8) Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan
mengenai penerimaan peserta didik baru diatur
dengan Peraturan Wali Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Pendataan Ulang dan Pemutakhiran Data, Perpindahan Peserta Didik, Rombongan Belajar, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2021 dicabut.
23 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2023
PERWALI Kota Bogor No. 87 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Di Kota Bogor
PERWALI Kota Bogor No. 82 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Di Kota Bogor
PERWALI Kota Bogor No. 81 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bogor
PERWALI Kota Bogor No. 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bogor
PERWALI Kota Bogor No. 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kewaspadaan Pemudik Dan Pendatang Dalam Rangka Pengendalian Kegiatan Masyarakat Di Masa Pandemi Corona Virus di Kota Bogor
PERWALI Kota Bogor No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bogor
PERWALI Kota Bogor No. 33 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2020 Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2019 Sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bogor
PERWALI Kota Bogor No. 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bogor
PERWALI Kota Bogor No. 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bogor
PERWALI Kota Bogor No. 110 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dan Komunitas Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19)Di Kota Bogor
Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran dan
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah
sebagai Dampak Wabah Penyakit Akibat Corona Virus
Disease 2019 di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor
Nomor 4 Seri B);
Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2020 tentang
Pedoman Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan
Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di
Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020
Nomor 49 Seri E);
Peraturan Wali Kota Nomor 117 Tahun 2020 tentang
Penghapusan Sanksi Administrasi Denda
Keterlambatan Pajak Daerah dan Pengurangan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terutang
sebagai Dampak Wabah Penyakit Akibat Corona Virus
Disease 2019 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020
Nomor 101 Seri E);
Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Dalam
Rangka Pencegahan dan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) yang Bersumber dari Belanja
Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun
2020 Nomor 122 Seri E);
Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease
2019 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Berbasis Mikro Skala Rukun Warga di Kota Bogor
(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 38);
Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang
Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019
melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 3 di Kota Bogor (Berita Daerah Kota
Bogor Tahun 2021 Nomor 100);
Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang
Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019
melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 2 di Kota Bogor (Berita Daerah Kota
Bogor Tahun 2021 Nomor 118);
Peraturan Wali Kota Nomor 130 Tahun 2021 tentang
Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019
melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 1 di Kota Bogor (Berita Daerah Kota
Bogor Tahun 2021 Nomor 130)
Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease
2019 Varian Omnicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi (Berita Daerah Kota Bogor
Tahun 2022 Nomor 1);
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 6, BD Tahun 2023 No.6
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Yang Mengatur Tentang Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat