Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020;
ketentuan umum, arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pembinaan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2017 dicabut.
96 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan Guru Honor Daerah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiansi menajemen pendidikan Daerah Kabupaten Barito Kuala aar pelayanan pendidikan dapat diberikan sesuai Standar Nasional Pendidikan, diperlukan pemenuhan guru yang professional dan berkualitas. Dahwa dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, Kabupaten Barito Kuala masih kekurangan guru yang saat ini masih diisi oleh guru honor daerah, sementara pelayanan belum terwujud dan untuk memenuhi formasi guru yang belum dapat diisi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan Kabuapten Barito Kuala, dapat dipenuhi dengan mengangkat guru honor daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Guru Honor Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengangkatan Guru Honor Daerah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, yang berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pengangkatan Guru Honor Daerah;
3. Pemberhentian Guru Honor Daerah;
4. Biaya; dan
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 7 ten tang Badan
Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
ten tang Pedoman Um um Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RUANG LINGKUP
BAB III
PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG / JASA
BAB IV
PELAKU PENGADAAN
BABV
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
BAB VI
PERSIAPAN PENGADAAN
BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
BAB VIII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI
PENYEDIA
BAB IX
ORGANlSASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAB X
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI,
DAN PELAYANAN HUKUM
BAB XI
MANAJEMEN RISIKO
PENGADAAN BARANG / JASA BUMD
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 72 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Tahun 2008/No.72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Oaerah Kabupaten Rembang, perlu menyusun Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kelurahan; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kelurahan;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang NonlOr 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang.-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pedoman Uraian Tugas
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2008.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 72 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan pada standar biaya
perjalanan dinas Pemerintah Daerah, standar biaya
pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten
Kebumen, standar biaya sewa Pemerintah Kabupaten
Kebumen dan standar harga satuan desa Pemerintah
Kabupaten Kebumen, berdasarkan usulan Satuan Kerja
Perangkat Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga
Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan Pasal 6A, perubahan Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran VI dan Lampiran VII.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2023.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 diubah.
231 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 72 Tahun 2023
pedoaman - pembangunan - zona - intewgritas - menuju - wilayah - bebas - dari - korupsi - dan - wilayah - boriakrassdi - bersih - dan 0- melayani - di - lingkuangan - intansi - pemeritah - kabupaten - ciamis
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kab. CIamis Tahun 2023 no 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2022 tentang Standar Harga Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencapai 3berdasarkan ketentuan BAB 2 Huruf C maka perlu menetapkan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menyuju Wilayah BVebas Korupsi dan wilayah biroakrasi bersih dan melayanai di lingkungan intsnasi pemerintah Kab. Ciamis.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; PPNo. 60 Tahun 2008; P_P No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 tahun 2017;Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 54 tashun 2018; Permen pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Biroakrasi No. 49 tahun 2011; Permen Peendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasdu No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pendyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakradi No. 52 tahun 2014; Perda Kab. CIamis No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Ciamis No. 1 Tashun 2020.
PeraturanBupati Ini Mengatur Terntang Ketentuan Umum, Tahapan Pembangunan zona Integritas, Persyaratan Dan Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menyuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Menuju Wilayah Biroakrasi Bersih Dan Melayani, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Evaluasi Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 72 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk mencapai perapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas, diperlukan pedoman manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi, untuk menghasilkan kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang baik dan berkelanjutan diperlukan penerapan tata kelola dan manajemen infromasi dan komunikasi yang baik melalui audit teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 11 Tahun 2008 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 10 Tahun 2011; Permen PAN RB No. 14 Tahun 2011; Permen PAN RB No. 5 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional No. 16 Tahun 2020; Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020; Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Sukabumi No. 17 Tahun 2018; Perda Kabupaten Sukabumi No. 3 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sukabumi No. 78 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pedoman Manajemen SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
4 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
