Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 72 Tahun 2022

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA BAB IV PELAKU PENGADAAN BABV PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB VI PERSIAPAN PENGADAAN BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA BAB VIII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA BAB IX ORGANlSASI PENGADAAN BARANG DAN JASA BAB X PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM BAB XI MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN BARANG / JASA BUMD BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

23 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

23 Desember 2022

Tanggal Berlaku

23 Desember 2022

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 72

Subjek

BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH - PENGADAAN BARANG/JASA - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

Halaman ini telah diakses 101 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 72 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 7 ten tang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pedoman Um um Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA BAB IV PELAKU PENGADAAN BABV PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB VI PERSIAPAN PENGADAAN BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA BAB VIII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA BAB IX ORGANlSASI PENGADAAN BARANG DAN JASA BAB X PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM BAB XI MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN BARANG / JASA BUMD BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
24 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 72 Tahun 2022

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT