Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 dan
Pasal 91 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur
Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik
Daerah;
b. bahwa guna tertib administrasi dan dalam rangka
mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik
Daerah, diperlukan adanya pengaturan tentang Tata
Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik
Daerah Kabupaten Wakatobi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6349);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5610);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang
Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2018 Nomor 01).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
BAB III
PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
BAB III
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 35 Tahun 2021
Perbup Kab. Wonogiri No. 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Wonogiri, perlu dibangun Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, inventarisasi, spesifikasi program, pengembangan dan perubahan, penanggung jawab pengelolaan sistem informasi manajemen barang milik daerah, tugas dan wewenang penanggung jawab pengelolaan sisteminformasi manajemen barang milik daerah, perawatan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 34 Tahun 2021
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA - TATA CARA PENGGUNAAN, PENGALIHAN, PENGHAPUSAN, PENATAUSAHAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2021/No. 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalihan, Penghapusan, Penatausahaan,
Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Daerah
Berupa Rumah Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalihan, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendagri No 108 Tahun 2016; Perda Kab Wonogiri No 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, prinsip umum, penggunaan rumah negara, tata cara pengalihan hak rumah negara, tata cara penghapusan rumah negara, tata cara penatausahaan rumah negara, pengawasan dan pengendalian rumah negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Kontribusi dan Sewa atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Terdampak Wabah Corona Virus DIsease 2019 di Kabupaten Boyolali Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa wabah corona virus disease 2019 merupakan
bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi
dan produktivitas sektor tertentu; bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi,
daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu
sehubungan wabah Corona Virus Disease 2019
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
memberikan keringanan pembayaran kontribusi dan
sewa atas pemanfaatan barang milik daerah yang
terdampak wabah corona virus disease 2019 di
Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Keringanan
Pembayaran Kontribusi dan Sewa atas Pemanfaatan
Barang Milik Daerah yang Terdampak Wabah Corona
Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Keringanan dan Besaran Keringanan, Tata Cara Pemberian Keringanan, Jangka Waktu Pemberian Keringanan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nagan Raya Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolan Barang Milik Daerah serta dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaran pemeritahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Nagan Raya, Pemerintah Daerah telah menatapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengelolan Barang Milik Daerah; bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tetang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 2 Tahun 2001; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 28 tahun 2020; Permendagri Nomor 19 tahun 2016; Qanun Kab. Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 18 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Standar Operasional Prosedur Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, BAB III Standar Operasional Prosedur Pengadaan, BAB IV Standar Operasional Prosedur Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran. BAB V Standar Operasional Prosedur Penggunaan, BAB VI Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan, BAB VII Standar Operasional Prosedur Pengamananan, BAB VIII Standar Operasional Prrosedur Pemeliharaan, BAB IX Standar Operasional Prosedur Penilaian, BAB X Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan, BAB XI Standar Operasional Prosedur Pemusnahan, BAB XII Standar Operasional Prosedur Penghapusan, BAB XIII Standar Operasional Prosedur Penatausahaan, BAB XIV Standar Operasional Prosedur Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, BAB XV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
25 HLM, 32 Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 33 Tahun 2021
MEKANISME PENGANGGARAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2021/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penganggaran dan Pendistribusian dan Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi, meningkatkan efisiensi dan efektifitas penganggaran, pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara;
Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Sukamara;
Peraturan Bupati Sukamara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukamara;
Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sukamara;
Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Dokumen Administrasi Pembayaran Belanja Dan Pembiayaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
Peraturan ini mengatur tentang mekanisme penganggaran, pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja BBM untuk kendaraan dinas dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukamara termasuk kendaraan dinas yang berasal dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi termasuk kendaraan hibah yang dalam proses, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Kendaraan Dinas yang dimaksud meliputi: a. Kendaraan dinas perorangan; b. Kendaraan dinas jabatan; dan c. Kendaraan dinas operasional. Kendaraan Operasional yang dimaksud meliputi: a. Kendaraan dinas operasional perkantoran. b. Kendaraan dinas operasional lapangan. c. Kendaraan dinas operasional khusus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2021
pedoman - pengelolaan - barang - persediaan - pemerintahan - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Tahun 2021 No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintahan Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik Daerah berupa barang persediaan sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, perlu dibuat pedoman yang dijadikan sebagai acuan oleh pejabat pengelola barang persediaan pada PD atau Unit Kerja di Lingkungan Pemkab Bekasi maka perlu ditetapkan dengan Perbup Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 75 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran, Pejabat Pengelola Barang Persediaan, Penatausahaan Barang Persediaan, Pemusnahan Barang Persediaan, Penghapusan Barang Persediaan, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Penyelesaian Kerugian Daerah, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
35 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu adanya petunjuk teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Mempawah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2014; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.1 Tahun 2019; Perda No.1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.
9 Halaman dan 8 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2021
SEWA PAKAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PERORANGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT ABSTRAK
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD. No. 2021/33, LL Kab Raja Ampat: 7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SEWA PAKAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PERORANGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf non struktural dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, maka perlu didukung dengan sarana berupa kendaraan dinas operasional perorangan roda empat dan kendaraan dinas operasional roda dua.
Kendaraan dinas operasional perorangan roda empat dan roda dua bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf non struktural, agar tidak membebani biaya operasional pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah perlu ditertibkan penggunaan dan pemanfaatannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 11
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Raja AmpatNomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010.
Peraturan Bupati Raja Ampat ini mengatur mengenai Sewa Pakai Atas Kendaraan Dinas Operasional Perorangan Milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021.
Lamp 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH PERTANIAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbnag: a . bahwa barang milik daerah berupa tanah pertanian perlu
dikelola secara optimal dengan mempertimbangkan kondisi
sosial masyarakat;
b. bahwa untuk melakukan pengelolaan secara optimal perlu
adanya pedoman sebagai acuan para pihak dalam
pelaksanaan sewa tanah pertanian berupa tata cara
pelaksanaan sewa tanah pertanian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Tulungagung tentang Tata Cara Sewa Tanah Pertanian
Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2017
Materi pokok: mengatur mengenai Tata Cara Sewa Tanah Pertanian
Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; pelaksanaan sewa tanah pertanian; tugas dan wewenang; objek sewa; peserta sewa lelang; tata cara pelaksanaan sewa; pengamanan dan pemeliharaan objek sewa; ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
jumlah 20 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
