Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Masa Tanggap Darurat Dan Penanggulangan Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Banyumas cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dampaknya terhadap pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Banyumas;
b. bahwa Bupati Banyumas telah menetapkan masa tanggap darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 yang menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang disediakan oleh hotel dan restoran sehingga diharapkan dapat memutus rantai penyebaran langsung Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Banyumas;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Bupati Banyumas perlu melakukan tindakan-tindakan untuk mendukung dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan usaha hotel dan usaha restoran di Kabupaten Banyumas dengan memberikan pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada masa tanggap darurat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembebasan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Masa Tanggap Darurat Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatura tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, pembebasan pajak hotel dan pajak restoran, pertanggungjawaban dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 18 Tahun 2020
PERBUP Kab. Mamuju No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 pelru dilakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan adaptasi kebiasaan baru di wilayh kabupaten Mamuju yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tantang Pembentukan Daerah Tingat II di sulawesi
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 Sebagai Bencana Nasional
Peraturan ini mengatur tentang penerapapan adaptasi baru dalam masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum Kedua angka 6 Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 59 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 82 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENKES No. 9 Tahun 2020.
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kepulauan Sangihe
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020.
12 Pasal (9hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah ditetapkan menjadi bencana nasional sehingga dalam rangka penanganan pandemi dimaksud pemerintah pusat telah mengamanahkan untuk dilakukan refocusing anggaran pendapatan belanja daerah sehingga pagu alokasi dana desa terkena dampak pengurangan. Dengan berkurangnya pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 39 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan dalam lampiran 1 Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2020
4 Hlm. Lampiran 1 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan diktum KEDUA huruf a
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020
tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan
Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional,
Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian besaran
tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50
Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Rembang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Rembang No. 50 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 50), diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 10 diubah;
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
a. bahwa telah terjadi pendemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Solok Selatan serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Kabupaten Solok Selatan perlu mengatur Jaring Pengaman Sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Solok Selatan;
UU No 4 Tahun 1984; UU No 17 Tahun 2003; UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 13 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP Penggantu UU No 1 Tahun 2020; PP No 21 Tahun 2020; Perpres No 17 Tahun 2018; Keppres No 12 Tahun 2020; Permendagri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial No 5 Tahun 2019; Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019; PMK No 35 Tahun 2020; PerMenkes No 9 Tahun 2020; Pergub Sumbar No 20 Tahun 2020; Pergub Sumbar No 24 Tahun 2020; Perda Kabupaten Solok Selatan No 3 Tahun 2019; Perbup Solok Selatan No 58 Tahun 2019;
Peraturan ini memuat IX Bab dan 18 Pasal, yakni Bab I Ketentuan Umum; Bab II Masyarakat Yang Terdampak dan Penerima Bantuan; Bab III Pemberian Bantuan; Bab IV Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi; Bab V Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI Pembiayaan; Bab VII Ketentaun Lain-Lain; Bab VIII Ketentuan Peralihan; Bab IX Ketentuan Penutup. Jaring pengaman sosial dilaksanakan melalui pemberian bantuan sebagai berikut : Bantuan tunai atau Bantuan Non tunai. Bantuan diberikan kepada 1 Kepala Keluarga dengan ketentuan yang bersangkutan hanya mendapatkan 1 jenis bantuan, kecuali yang sedang melaksanakan Isolasi Mandiri yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2020
PERBUP Kab. Karawang No. 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
PERBUP Kab. Karawang No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Mengubah
PERBUP Kab. Karawang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun
2020 tentang Re/ocoss{ng Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 /COVID 19) dan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu
melaksanakan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi
anggaran tertentu (refocusing) dan/atau perubahan (realokasi)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor l9/PMK.07/2020, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
13.A Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019, Peraturan Da.era.h Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020. Terdiri atas 4 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 diubah.
8 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Honorarium Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Petugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
1. Guna meningkatkan kinerja Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Posko Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupaten Pesisir Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten lain, maka perlu memberikan honorarium;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020, standar biaya honorarium Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Posko Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) belum ditetapkan, sehingga perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;
3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Standar Biaya Honorarium Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Petugas Posko Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Pesisir Barat.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Acuan dalam pemberian honorarium Sekretariat Gugus Tugas dan Petugas Posko Covid-19 Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 17 Tahun 2020
PERBUP Kab. Gorontalo No. 16 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan bantuan jaring pengaman sosial (social Safety Net) khusus pangan bagi pihak yang terdampak dengan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian adanya bencana non alam corona virus disease 2019 (covid-19) di kabupaten gorontalo
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 16 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) KHUSUS PANGAN BAGI PIHAK YANG TERDAMPAK DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENGENDALIAN ADANYA BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2020/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan Bupati Gorontalo nomor 16 tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan jaring pengaman sosial (social safety net) khusus pangan bagi pihak yang terdampak dengan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian adanya bencana non alam corona virus disease 2019 (covid-19)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.24 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 20911; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2018; PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020; PP No.30 Tahun 1979; PP No.21 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; PP No.21 Tahun 2020; Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018; Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020; Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.20 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.13 Tahun 2018; Instruksi Mendagri No.1 Tahun 2020; SE KLKPBP RI No.3 Tahun 2020; Pergub No.10 Tahun 2020; Perbup No.16 Tahun 2020; Keputusan Bupati Gorontalo No.273/33/III/2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Khusus Pangan Bagi Pihak Yang Berdampak Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengendalian Adanya Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Tujuan Manfaat, dan Sasaran, Petunjuk Teknis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Perubahan atas peraturan Bupati Gorontalo nomor 16 tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan jaring pengaman sosial (social safety net) khusus pangan bagi pihak yang terdampak dengan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian adanya bencana non alam corona virus disease 2019 (covid-19)
Terdiri dari 27 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 17 Tahun 2020
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PRINGSEWU
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pringsewu
ABSTRAK:
bahwa untuk meringankan beban masyarakat yang
terdampak penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) yang cenderung meningkat dari waktu ke
waktu, yang dapat menimbulkan korban jiwa dan
kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi
pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan
masyarakat
UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.48 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.1 Tahun 2020, PP No.12 Tahun 2019, PP No.21 Tahun 2020, PP No.17 Tahun 2018, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020, Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020, Permendagri No.13 Tahun 2006, PermenKes No.82 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.20 Tahun 2020, PERDA No.16 Tahun 2016,
PERDA No.10 Tahun 2019, PERBUP No.67 Tahun 2019, PERBUP No.68 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak
Terduga Dalam Rangka Penangangan Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) Dl Kabupaten
Pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Halaman 10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
