Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa.
Berdasarkan Hak Asal Usul dan KewenanganLokal
Berskala Desa;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang memuat: Ketentuan Umum; Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul; Kewenangan Lokal Berskala Desa; Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Desa; Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan Desa; Pembiayaan; Pungutan Desa; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 64 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2019
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 448
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK:
bahwa Perbup No. 23 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu dilakukan perubahan
UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana tela diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 60 tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Perbup No. 23 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
Perbup No. 23 Tahun 2017
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Teknologi Informasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government and good governance) serta untuk menunjang kualitas pelayanan informasi publik maka perlu dukungan pengelolaan Teknologi Informasi;
b. bahwa untuk mengimplementasikan dan mengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun petunjuk teknis pengelolaan teknologi informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene yang digunakan untuk mendukung proses kerja pemerintah dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dan seluruh kegiatan pemerintahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Teknologi Informasi;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 5 Tahun 2000; PP No. 82 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Majene No. 12 Tahun 2016; Perbup Majene No. 44 Tahun 2016 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Majene No. 46 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengelolaan teknologi informasi yaitu:
a. Integrasi teknologi informasi;
b. Perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan pengendalian;
c. Organisasi dan tanggung jawab pengelolaan; dan
d. SDM dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2019.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 42 Tahun 2019
PENYERTAAN MODAL-BADAN USAHA MILIK DESA-BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama
ABSTRAK:
dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama) diperlukan modal awal dan modal pengembangan usaha yang bersumber dari APBDes, yang penyalurannya dilakukan dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Desa
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III PERMODALAN BUMDES DAN BUMDES BERSAMA
BAB IV MEKANISME PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA
BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUMDES
BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN dan AUDIT
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
52 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2019
PERWALI Kota Cilegon No. 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
ABSTRAK:
Bahwa Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) telah ditetapkan dalam peraturan wali kota cilegon 32 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan wali Kota Cilegon Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelola dana kapasitas jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
UU No 15 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 40 Th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 24 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 101 Th 2012; Perpres Ri no 12 Th 2013 yang telah diubah Perpres No 26 Th 2016; Perpres RI No 32 Th 2014; Permendagri No 13 Th 2006 yang telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Permenkes No 71 Th 2013 yang telah diubah Permenkes No 99 Th 2015; Permenkes No 28 Th 2014; Permenkes No 21 Th 2016; Permenkes No 59 Th 2014 yang telah diubah Permenkes No 12 Th 2016; Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial Kesehatan No 2 Th 2015; Kepmenkes RI No 89/ Menkes / SK /II / 2013; Surat Edaran Mentri Dalam Negri Ri No : 900 / 2280 / SJ; Perwal Kota Cilegon No 32 Th 2016.
Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 31a Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51
Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah
Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk
lain yang sederajat, maka perlu Peraturan Walikota
Nomor 31A Tahun 2018 tentang Pedoman
Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan
perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 31A Tahun 2018
ten tang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru
di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kuota calon peserta didik baru dan zona PPDB.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERBUP NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PETUN JUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN SITUASI YANG KONDUSIF DAN KEBERLANGSUNGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK, MAKA KETENTUAN DALAM PERBUP NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PETUN JUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 PERLU DISESUAIKAN KEMBALI;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 42 Tahun 2019
PERUBAHAN KEDUA - ATAS PERATURAN BUPAtI MUARA ENIM NOMOR 31 TAHUN 2014 - TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI - PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2019/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai tindak lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuanagan Repbulik Indonesia atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahuan Anggaran 2018 ,maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu di lakukan perubahan
UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 56 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 56 Tahun 2010;PP No 8 Tahun 2006;PP No 39 Tahun 2007;PP No 71 Tahun 2010;PP No 12 Tahun 2019l;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendgari No 13 tahun 2006;Perda No 10 Tahun 2015
Bebebapa ketentuan dalam lampiran I Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
Peraturan Bupati No 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim
5 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 42/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis prestasi kerja secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan auditabel di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu adanya standar biaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020.
1. UU Nomor 28 Tahun 1999;
2. UU Nomor 17 Tahun 2003;
3. UU Nomor 1 Tahun 2004;
4. UU Nomor 15 Tahun 2004;
5. UU Nomor 33 Tahun 2004;
6. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
7. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
8. PP Nomor 8 Tahun 2006;
9. PP Nomor 12 Tahun 2019;
10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Perda Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011;
12. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
- SBU Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
- SBK Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
48 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
