JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK PETANI DI KABUPATEN JEMBER
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK PETANI DI KABUPATEN JEMBER
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemberian
perlindungan dasar jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal untuk Petani;
b. bahwa sesuai instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan
Intruksi Bupati Jember Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2021 terkait Optimalisasi Pelaksanaan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Petani di Kabupaten Jember.
Mengingat: 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengeloalaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1); 14. Peraturan Bupati Jember Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan (Berita Dearah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 53).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, KEPESERTAAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA, PEMBAYARAN IURAN, HAK, KEWAJIBAN, JANGKA WAKTU KEPESERTAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penetapan Inovasi Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah Pasal 14 huruf b, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Bersama Menteri
Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No 03 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Inovasi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No 03 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, prinsip inovasi, fungsi dan peran pemerintah kabupaten, SIDa Kabupaten Ogan Komering Ilir, pembinaan, pendanaan, pelaporan, sistem informasi inovasi, forum komunikasi penelitian dan pengembangan, peran serta masyarakat, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2022.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerirna 2022,Tunjangan Tahun perlu menetapkan Peraturan Bupati Petunjuk Teknis tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor l 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Selas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tent.ang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
a. pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas;
b. pembayaran;
c. tata cara pembayaran;
d. pengendalian internal; dan
e. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 64 Tahun 2019 tentang
Pedoman dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitasi Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun
202 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues
Nomor J>'/4
Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Kabupaten Gayo Lues
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Dan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
ABSTRAK:
- bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 64 Tahun
2019 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Kabupaten Gayo Lues dan Peraturan Bupati Gayo Lues
Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 64 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Kabupaten Gayo Lues, sudah tidak sejalan dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022
tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah sehingga perlu di cabut;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Gayo Lues
Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama... 1/2
Pertama milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan
Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues
Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi jaminan Kesehatan
Nasional Pada Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022; Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016; Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 582/476/SJ.
Peraturan Bupati ini mengatur 3 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 64 Tahun 2019 tentang
Pedoman dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitasi Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
(Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor
481) dan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun
202 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues
Nomor J>'/4
Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2021 Nomor 617) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 20TAHUN 2022
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP STATIS DENGAN METODE KONVERSI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka preservasi arsip statis guna memudahkan akses serta menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis, perlu dilakukan alih media arsip statis dengan metode konservasi dari bentuk asli ke bentuk digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
UU No.10 Tahun 1999, UU No.8 Tahun 1997, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.43 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.88 Tahun 1999, PP No.61 Tahun 2010, PP No.28 Tahun 2012, Perpres No.95 Tahun 2018, Peraturan Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2021, Perda No.5 Tahun 2015, Perda No.11 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pelaksanaan Konversi Arsip Status ke Dalam Format Digital; Pasca Konsversi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
11 halaman dan 17 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah: a bahwa guna melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, perlu menyusun pedoman sebagai Petunjuk Teknis Pengaturan Mengenai Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam rangka penguatan dan pemberdayaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan terdepan secara optimal, efektif dan efisien dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk memberikan pemahaman dan kejelasan bagi seluruh pihak terkait; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 37 Tahun 2003; UU No 6 Tahun 2016; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 16 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pemerintah Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, pengangkatan perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, pembiayaan, pakaian dinas dan atribut, kesejahteraan perangkat desa, nomor induk perangkat desa, pembinaan perangkat desa, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
Ketentuan lebih lanjut secara teknis diatur dan ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Antara Kecamatan dan Kelurahan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Tata Cara Pembagian Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Antara Kecamatan dan Kelurahan.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM, Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Sekretaris Daerah, Peraturan Bupati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan. BAB II MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN. BAB III TATA CARA PEMBAGIAN PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Bagian Kesatu Tata Cara Pembagian. Bagian Kedua
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan. Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran. BAB IV
Pembinaan dan Pengawasan. BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
V Bab, 11 Pasal (5 Hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2)
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Jenis dan kriteria Pergeseran Anggaran, Mekanisme Pergeseran Anggaran, Monitoring dan Evaluasi.
Pergeseran anggaran dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu:
a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian,
b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD
Pergeseran anggaran dilakukan dengan suatu mekanisme tertentu.
Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pergeseran anggaran baik yang menyebabkan perubahan APBD dan yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (1) huruf c dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
Pasal 18 ayat (6) UUd 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 25 Tahun 2004;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 74 Tahun 2005;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permendagri No. 86 Tahun 2017;Permendagri No. 1 Tahun 2022;Perda No. 4 Tahun 2012;Perda No. 12 Tahun 2016;Perda No. 1 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : URAIAN TUGAS DINAS KESEHATAN.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
URAIAN TUGAS DINAS KESEHATAN;
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
