Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD Tahun 2022 Nomor 52
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penganggaran, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik oleh Pemerintah Kota Cilegon sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu untuk meninjau kembali Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 46 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 5 Tahun 2009; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Cilegon No. 1 Tahun 2022; Perwali Kota Cilegon No. 30 Tahun 2022.
di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tata Cara Penganggaran; Bab III Tata Cara Pengajuan; Bab IV Tata Cara Penyaluran; Bab V Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Bab VI Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Bab VII Ketentuan Lain-lain; Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
mencabut Peraturan Wali Kota Cilegon No. 46 Tahun 2009
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 52 Tahun 2018
PENDISTRIBUSIAN DAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN BANTAENG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2018/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDISTRIBUSIAN DAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan untuk mendukung program diversifikasi Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk keperluan Rumah Tangga Miskin dan Usaha Mikro, perlu menetapkan harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga Miskin dan Usaha Mikro;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Harga Eceran Tertinggi berpengaruh terhadap peningkatan biaya angkutan dan biaya distribusi LPG Tabung 3 Kilogram ditingkat pangkalan;
c. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 541/07/SJ tanggal 5 Januari 2015 perihal Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian HET LPG 3 Kg mengacu kepada pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian;
d. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Subsidi di Kabupaten Bantaeng.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II diSulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standart dan Mutu ( Spesifikasi ) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG,LNG, dan Hasil Olahan yang dipasarkan Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesian Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesian Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 20014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
1.KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3.RUANG LINGKUP PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KG
3.HARGA JUAL TERTINGGI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
4.SANKSI-SANKSI
5.PELAKSANAAN
6.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan APBD Desa TA 2018
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 6 Tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 33 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; Uu No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2006; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pohuwato No 10 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman dalam penyusunan APBD Desa di lingkungan kabupaten pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD Desa, teknis penyusunan APBD Desa, harga satuan belanja dalam pelaksanaan APBD Desa,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Keputusan Bupati yang mengatur tentang hal-hal teknis penyusunan APBD Desa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 41 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 52 Tahun 2017
PERBUP Kab. Mahakam Ulu No. 07 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah pada Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil dan Sejahtera - Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri Tahun Anggaran 2019
GERBANGMAS-P2MKM - KEUANGAN KAMPUNG - BANTUAN - PENGGUNAAN - PENGELOLAAN - PENYALURAN - JUKNIS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2017/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Pengelolaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kampung pada Program Gerakan Pembangunan Masyarakat, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri
ABSTRAK:
Dalam rangka mendorong percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung melalui pendekatan partisipatif, perlu menetapkan PERBUP tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Pengelolaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kampung pada Program Gerakam Pembangunan Masyarakat, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 2013; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.41 Tahun 2007; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.52 Tahun 2015; PERDA No.9 Tahun 2016; PERDA No.14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup yang meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Keuangan kepada Kampung untuk program GERBANGMAS-P2MKM yang bersumber dari APBD; Bantuan Keuangan (diberikan kepada Pemerintah kampung berbentuk Bantuan Keuangan melalui Program GERBANGMAS-P2MKM yang besarnya Rp 1.050.000.000 untuk masing-masing kampung, penyaluran dan pelaksanaan program mengacu pada petunjuk teknis operasional (PTO) yang diterbutkan oleh Bupati. Besaran biaya pendanaan untuk 1 (satu) kegiatan program maksimal Rp 350.000.000, jika masih terdapat sisa anggaran masih dapat di usulkan untuk kegiatan lainnya.); Penganggaran (Bantuan Keuangan merupakan dana yang bersumber dari PEMDA kepada Kampung yang dialokasikan melalui APBD. Bantuan Keuangan Kampung dicantumkan dalam RKA-PPKD.); Penyaluran; Pencairan; Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi (Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pengendali Program yang dibentuk oleh Bupati.); Pembina dan Pengawasan (dilakukan oleh Kepala DInas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tim Pengendali Program dan Camat); Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
14 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 52 Tahun 2021
perubahan atas peraturan gubernur gorontalo nomor 47 tahun 2021 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi gorontalo tahun anggaran 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk akta perjanjian pemberian pinjaman nomor 01 tanggal 1 desember 2021 antara PT sarana multi insfrastuktur (Persero) dengan Pemprov Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; Perda No. 2 Tahun 2021; Pergub No. 47 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 47 tahun 2021 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah gorontalo tahun anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga dengan Peraturan Bupati
UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.49 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.71 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.55 Tahun 2008; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mesuji No.05 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ruang lingkup dan azas umum, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan laporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
-
-
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa proses pengelolaan keuangan daerah belum
sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan
sehingga diperlukan pedoman pengendalian kecurangan
dalam pengelolaan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran
Bab III Pelaksanaan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kebumen No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan pada standarisasi Biaya
Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan usulan Satuan
Kerja Perangkat Daerah serta dengan diundangkannya
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu mengubah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40
Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40
Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A, Ketentuan mengenai Standarisasi Biaya Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.
192 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 52 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kendal No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai
akibat dari penyerahan urusan pemerintahan, yang harus
dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab;
bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan proses
yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan
dan kondisi daerah yang mengalami perubahan sesuai
tuntutan kebutuhan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan
tertib administrasi perencanaan dan penatausahaan
keuangan daerah, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 40
Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan
Pemerintah Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan
kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah diubah.
458 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
