APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Kabupaten Magelang Tahun 2020 No. 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Magelang No 35 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Perbup Magelang No 35 tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah,
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah,
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah,
4. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
PERBUP Kab. Bantul No. 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan
Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di
Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2022/NO.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendorong disiplin, motivasi, kinerja
dan kesejahteraan bagi Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kabupaten Bantul, diperlukan suatu
penghargaan dalam bentuk tambahan penghasilan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun
Anggaran 2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun
2021;
Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21
Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Tambahan Penghasilan; Pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
Jumlah Halaman: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 43 Tahun 2019
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD No. 43/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, perlu disusun pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung);
bahwa pedoman penyusunan APBKampung merupakan upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak di Kampung;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PermenKeu No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PermenKeu No. 193/PMK.07/2018; PermenKeu No. 199/PMK.07/2017; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 15 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 16 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 5 Tahun 2007; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 4 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 7 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bener Meriah No. 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bener Meriah No. 131 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyusunan APBKampung, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2019.
30
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Telaah Intern pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penjaminan dan peningkatan
kualitas pengawasan intern aparat pengawasan intern
pemerintah, perlu dilakukan penilaian intern secara
berkala; bahwa Pedoman Telaah Intern menjadi acuan bagi
pejabat/ seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Wonogiri untuk melakukan penilaian intern; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Telaah Intern pada
Inspektorat Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAAIPI/DPN/2021; Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-43/AAIPI/DPN/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 99 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, perencanaan telaah intern, pelaksanaan telaah intern, pelaporan telaah intern.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
30 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2021
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerima Bantuan Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya membantu dan menjaga
keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro yang
menghadapi dampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-
19), Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial
bersumber dari dana APBD Tahun 2021
UU No.6 Tahun 1991, UU No.20 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.7 Tahun 2021, Permendagri No.77 Tahun 2020, PERDA No.8 Tahun 2016, PERDA No.7 Tahun 2020, PERBUP No.10 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerima Bantuan Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2021.
Halaman 4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Kuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2015), dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 meliputi: a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Pemerintah Daerah; b. prinsip penyusunan APBD; c. kebijakan penyusunan APBD; d. teknis penyusunan APBD; dan e. hal khusus lainnya
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020 digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
147 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedomen Teknis Audit Kinerja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan
acuan yang sama bagi Aparat Pengawas Internal
Pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah
Kabupaten Blora melaksanakan audit kinerja; bahwa pencapaian kinerja dengan penilaian
program dan kegiatan Perangkat Daerah agar
pertanggungjawabannya berjalan secara efektif,
efisien dan ekonomis, perbaikan atas sistem dan
pengelolaan program dan kegiatan Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Blora; bahwa untuk memberikan arah landasan dan
kepastian hukum dalam pelaksanaan penilaian
audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
perlu mengatur pedoman teknis audit kinerja;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Teknis Audit Kinerja;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman teknis audit kinerja yang digunakan sebagai pedoman teknis bagi APIP dalam melaksanakan Audit Kinerja agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi sesuai standar Audit. Pedoman teknis Audit Kinerja disusun dalam sistematika sebagai berikut: a. pendahuluan; b. gambaran umum Audit Kinerja;
c. perencanaan Audit Kinerja; d. pelaksanaan Audit Kinerja; e. komunikasi hasil audit; dan f. penutup sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
66 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 43 Tahun 2014
PERBUP Kab. Purworejo No. 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
PERBUP Kab. Purworejo No. 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2014/No. 43 Seri E Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penggunaan pakaian dinas bagi pejabat daerah dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2014; bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pakaian Dinas
Bab III Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
Bab IV Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Lain-Lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2010 dicabut.
47 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 43 Tahun 2015
PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA SE KABUPATEN BOALEMO
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2015/No.497
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa Se Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, agar Pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip efektif, efisien, transparan, pemerdayaan masyrakat dan akuntabel.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Se Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, pengelolaan kegiatan, pengadaan barang/jasa melalui swakelola, kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa, pengawasan dan sanksi, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 41 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 43 Tahun 2022
PENCABUTAN - PERWAL - NOMOR - 1557 - TAHUN - 2018 - TENTANG - STANDAR - DOKUMEN - PBJ - PADA - METODE - PENGADAAN - LANGSUNG - DAN - E-PURCHASING
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, BD 2022/43
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1557 Tahun 2018 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pada Metode Pengadaan Langsung Dan E-Purchasing
ABSTRAK:
Bahwa Perwal Nomor 1557 Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan perlu ditetapkan Perwal tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1557 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa pada Metode Pengadaan Langsung dan E-Purchasing
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021
Peraturan ini mencabut Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1557 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa pada Metode Pengadaan Langsung dan E-Purchasing
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
3 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
