Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 17.847 peraturan dalam 0,074 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD

Download file:

Nomor 11 Tahun 2023 ttg P...ran APBD08082023.pdf

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 11

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; b. Surat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Nomor 556/84/III/2023/Disparpora Tanggal 30 Maret 2023, Surat Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama Nomor 785/RSUKelasDPratama/TU /IV /2023 Tanggal 13 April 2023, Surat Dinas Pendi ikan dan Kebudayaan Nomor 427 /1420/Disdikbud Tanggal 30 Maret 2023, Surat Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nomor 900/221/SP4KP/2023 Tanggal 2 Mei 2023, maka dilakukan Penyesuaian Anggaran Realisasi Gaji, Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor 900/213/Disperkimtan Tanggal 11 Mei 2023, Surat Telaahan Staf Sekretariat Daerah Nomor 900/74/V /BPK/2023 Tanggal 15 Mei 2023, Surat Direktur Rumah Sakit Umum Batara Siang Nomor 814/RSUD/TU /V /2023, Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran, Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 042/64/BPBD/IV /2023, Perihal Permohonan Parsial Pembayaran Utang Pemda Pekerjaan Talud Pengaman Sungai Matojeng- Ujung Loe Kecamatan Minasatene, Surat Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 343/BKAD/V /2023 Tanggal 2 Mei 2023, Perihal Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran mendahului APBD Perubahan TA 2023, Surat Dinas Kesehatan Nomor 8148/Dinkes-PK/Sek-3/V /2023 Tanggal 19 Mei 2023, Perihal Permintaan Penambahan Anggaran, Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 600/436/PUTR Perihal, Usulan Anggaran Luncuran / Utang Pemda Pada Pihak Ke Tiga TA 2023; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
l.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pertaturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Uundang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan Pembentukan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 5); 13. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 54);
BAB I : KETENTUAN UMUM PASAL I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 54) diubah PASAL 2 : Lampiran II diubah untuk: a. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Badan Keuangan dan Aset Daerah b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan - Dinas Kesehatan PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BAlAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Abstrak

Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2023.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 11

Peraturan Bupati (Perbup) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BAlAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mclaksanakan kctcntuan Pasal 8 Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dalam mngka mengefektifan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengujian Bahan dan Pengelolaan Alat Berat, perlu membentuk Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor J 822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 lenl.ang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebegaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pcraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administra11 Pemerintahan Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administra11 Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebegeimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negata Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diuba.h dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peruba.han Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 77); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebegeimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negata Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Pera tu ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diuba.h dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peruba.han Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 77); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atae Peraluran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atae Peraluran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6402); 7. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klaarfikasi Cabrulg Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Senta Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4511; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klaarfikasi Cabrulg Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Senta Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4511; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6)
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PeMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS BAB V : TATA KERJA BAB VI : KEPEGAWAIAN DAN JABATAN BAB VII : PEMBIAYAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

11 2023 Pertanian.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN TANATORAJA TAHUN2023NOMOR 11

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

ABSTRAK:

a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tana Torqia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja dan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tor4ia; b. bahwa peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundangundangan dan kebutuhan penyelenggaraan fungsi pada Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor4la Nomor 4 Tahun 2O22 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud dalam huruf a dan huruf b, perlu msnsfapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keda (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peratural Pemerintah Nomor 11 Tahun 20 17 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477):. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 202 I tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2l tentang Penyederhanaan Strulrtur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4)
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : TATA KERJA BAB VI : KETENTUAN PERALIHAN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku: 1. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 44); dan 2. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL JOMBANG

Abstrak

Kesehatan

Download file:

11 Perbup Jombang 11 Tahun 2023.pdf

kesehatan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 11/E; https://jdih.jombangkab.go.id/

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL JOMBANG

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional daerah kabupaten yang mengacu pada kebijakan provinsi dan kebijakan nasional; b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jombang dalam Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
Peratuarn ini mengatur mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional Jombang untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Jombang, sebagai bagian dari kearifan lokal. Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi: a. Penyelenggaraan; b. Sistem rujukan; c. Pencatatan dan pelaporan; d. Pembinaan dan pengawasan; e. Peneliti dan pengembangan; dan f. Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
jumlah 23 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

2023pb3509011.pdf

struktur organisasi

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD Kab. Jember Tahun 2023 Nomor 11; https://jdih.jemberkab.go.id/

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meiaksanakan ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repubiik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember dengan mengimplementasikan penyesuaian struktur organisasi perangkat Daerah dalam rangka penyederhanaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember.
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas perikanan Kabupaten Jember; meliputi: ketentuan umum; kedudukan, uraian tugas dan fungsi; Unit Pelayanan Teknis Daerah; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan; Eselon Jabatan; ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku , Peraturan Bupati Jember Nomor 119 Tahun 202 1 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember (Serita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah 15 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Trenggalek No. 50 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Download file:

Peraturan Bupati Trenggal...ta Kerja Pusat K.pdf

struktur organisasi

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 11

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas yang dapat menjadi Puskesmas Rawat Inap merupakan Puskesmas yang jauh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjut dan memiliki kemampuan pelayanan sesuai ketentuan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB dr. SUNARTO KEPALA BAGIAN ORGANISASI SRI AGUSTIANI, S.H. KEPALA BAGIAN HUKUM AGUNG YUDYANA. S,H,.MH. - 3 - Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118); 9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 50);
Materi pokok : Mengubah Ketentuan angka 1 kolom 3 Lampiran II Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 50)

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2023.
Mengubah Ketentuan angka 1 kolom 3 Lampiran II Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 50)
Jumlah 12 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Kerjasama Daerah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NO 11 TAHUN 2023.pdf

KERJASAMA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 Nomor 494

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Kerjasama Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Kerja Sama Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, perlu diatur tata cara Kerja Sama Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2020, Nomor 513); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 12); 8. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Maksud dan Tujuan; b. Jenis Kerjasama; c. Tahapan Kerjasama; d. Naskah Kerjasama; e. Kelembagaan Kerjasama Daerah; f. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
Jumlah Halaman beserta Lampiran yaitu 54 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

PERBUP NO 11 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 462

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/428/M.SM.02.00/2023 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Buton Nomor 28 tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
182 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2023

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Pangandaran No. 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2023
Perbup Kab. Pangandaran No. 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Belanja Daerah Untuk Tahun 2023

Mengubah

Perbup Kab. Pangandaran No. 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Belanja Daerah Untuk Tahun 2023

Download file:

11. PERUBAHAN KETIGA ATAS...ERAH TAHUN 2023.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PERBUP_NOMOR_11_TAHUN_2023 (1).pdf

PENGEMBANGAN - PRODUK - UNGGULAN - DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023 NOMOR 11 SERI F NOMOR 877

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro, kecil dan menengah sebagai produsen produk unggulan daerah yang berkualitas dan berdaya saing, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir; b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi dalam produksi, peningkatan sarana pemasaran, kemitraan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat melalui kebijakan pengaturan pemberdayaan produk unggulan daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2011.
Peraturan ini berisi Tentang KETENTUAN UMUM, KLASIFIKASI DAN KRITERIA PRODUK UNGGULAN, JENIS PRODUK UNGGULAN, PEMBINAAN, PEMASARAN PRODUK, PENGGUNAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH, KEWAJIBAN, KEMITRAAN, OBJEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Objek Pem binaan Produk Unggulan Daerah, Pengawasan), PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBIAYAAN dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
12 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.