Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Depok No. 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI DANA KAMPUNG KHUSUS
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketenuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur tata cara penyaluran alokasi dana kampung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 27 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Pengelolaan ADK; BAB IV Mekanisme Pengajuan; BAB V Alokasi Dana Kampung Khusus; BAB VI Penyaluran; BAB VII Laporan Pertanggungjawaban; BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan; BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 40 Tahun 2010
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2010/No.40 Seri D Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30. L Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo serta dengan adanya pengalihan kewenangan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Kabupaten/ kota, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun
2008; Perataran Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun
2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 21 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan & Administratif Pimpinan & Anggota DPRD
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINANDAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD/40/201
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Aatas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Derah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewa Perwakilan RakyaT Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan negara sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU Tahun UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.17 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.62 Tahun 2017; PERDA No.7 Tahun 2017; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini diatur tentang Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Negara, Bejanja Pemeliharaan Rumah Negara, Dan Tunjangan Transportasi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2015
PEDOMAN - BAGI HASIL - PAJAK DAERAH - DESA - PEMDES
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2015/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah; bahwa guna pelaksanaan pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, perlu adanya pengaturan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015.
PERBUP ini mengatur mengenai besarnya bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah Desa adalah 10 % (sepuluh perseratus)
dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian Bagi hasil pajak daerah diberikan kepada pemerintah Desa dengan perhitungan sebagai berikut :dan 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dari
desa masing-masing.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2015.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 40 Tahun 2019
PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma;
b. bahwa untuk terlaksananya penggunan sisa lebih perhitungan anggaran yang akuntabel perlu menetapkan pedoman penggunaannya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma
c. bahwa berdasarkan pertimbang;an sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
20. Peraturan •Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
23. Keputusan Bupati Seluma Nomor 90Q-285 Tahun 2016
MENGATUR MENGENAI PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS, DIATUR JUGA TERKAIT SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD DAN PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
PP No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah
Mencabut :
PP No. 4 Tahun 1964 tentang Pajak Pendapatan Dari Gaji Pegawai Negeri Dalam Mata Uang Rupiah Yang Dibebankan Kepada Keuangan Umum Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tunjangan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Berupa Gaji, Honorarium, Uang Pensiun, Dan Tunjangan-Tunjangan Lainnya Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 1985.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 40 Tahun 2020
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahDesaStandar/PedomanTransmigrasi, Daerah TertinggalDana Desa
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No.69 Tahun 1958; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; Peraturan Presiden No.54 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permenkeu No.205/PMK.07/2019; Permendes PDTT No.11 Tahun 2019; Permenkeu No.35/PMK.07/2020; Perda Kab. Kupang No.13 Tahun 2019; Perbup Kupang No.6 Tahun 2020; Perbup Kupang No.65 Tahun 2019.
Peraturan tersebut berisi tentang Ketentuan ayat (5), dan ayat (6) Pasal 12A Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 32) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
Peraturan yang diubah adalah Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Sidempuan No. 40 Tahun 2016
PERUBAHAN - KEDUA - ATAS - PERATURAN - BUPATI - OGAN - ILIR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2017/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten ogan Ilir
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Nomor: 457.b/SETWAN.OI/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai tindak lanjut Keputusan bersama rapat TAPD dan Badan Anggaran yang dilaksanakan pada tanggal 10 A~stus 2017 perlu
ditindaklanjuti;
Dasar Hukum dalam Peraturan ini antara lain:UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 33 Tahun 2004;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali dirubah, terakhir dengan UU No 9 tahun 2015 ; PP No 58 Tahun 2005;PP No 18 Tahun 2016;Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 01 Tahun 2013 ;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 11 Tahun 2011 ;Permendagri No 31 Tahun 2016;UU No 33 Tahun 2004;UU No 12 tahun 2011;UU No 23 Tahun 2004 sebagaimana telah
beberapa kali dirubah, terakhir dengan UUNo 9 Tahun 2015 ;PP No 58 Tahun 2005;Pp No 18 Tahun 2016;Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 01 Tahun 2013 ;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri Tahun 11 tahun 2011;Permendagri No 31 Tahun 2016;UU No 33 Tahun 2004;UU No 12 Tahun 2011;Uu No 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan UU No 9 tahun 2015;PP No 58 Tahun 2005;PP No 18 tahun 2016;Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 ;Permendagri No 11 tahun 2011;Permendagri No 31 Tahun 2016;Permendagri 33/MPK.02/2006;Perbup No 47 Tahun 2016
Materi Pokok dalam peraturan ini adalah : Standar Biaya Umum Tahun AnggaraI 2017 di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 47
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
Peraturan diubah :Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 47 tahun 2016 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggara 2017
Peraturan yang di atur :Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tetang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2016
8 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
