PERBUP Kab. Bantul No. 148 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2023/NO.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dikarenakan penerimaan Alokasi Dana Desa bulan
Desember 2023 di masing-masing kalurahan perlu
disesuaikan dengan jumlah total Alokasi Dana Desa untuk
setiap kalurahan, maka diperlukan penyesuaian
penerimaan Alokasi Dana Desa bulan Desember 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul
Nomor 148 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian
Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk
Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 )sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2023;
Materi Pokok: mengubah ketentuan pada lampiran terkait Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana
Desa Untuk Setiap Kalurahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
Jumlah Halaman: 3 HLM; Lampiran: 9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa hasil pemungutan Pajak Daerah digunakan untuk membiayai pembangunan Daerah; bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah sektor Pajak Daerah melalui upaya penyelesaian tunggakan Pajak Daerah serta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan tunggakan pajak; bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018
Materi pokok : Sasaran dan Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
Mencabut : Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Daerah.
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 58 Tahun 2023
dinas - transmigrasi - tenaga kerja - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2023/58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
Untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Ketentuan Peralihan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Perbup Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kota Tegal perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 23. Ketentuan Pasal 3 diubah, diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) Pasal
yaitu Pasal 3A dan 3B. Judul Bagian Kesatu BAB IV dan ketentuan Pasal 4 diubah. Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 berubah. Ketentuan Pasal 9 huruf a dihapus. Diantara BAB VIII dan BAB IX ditambahkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIIA.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023.
Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kota Tegal diubah.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 58 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO MOR 130 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN INTERNAL UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO MOR 130 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN INTERNAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan visi dan misi
pada Renstra Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Massenrempulu dianggap perlu menetapkan
kembali peraturan internal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Unit
Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Massenrempulu.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
119); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5063)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856)); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 755/MENKES/PER/IV /2011
tentang
Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;
7. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 196 tahun
2021 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana
Teknis Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah massenrempulu Kabupaten
Enrekang Tahun 2021 - 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 196);
BAB I : KETENTUAN UMUM
PASAL 4 : Visi rumah sakit "Menjadi Rumah Sakit Yang
Bermutu dan Terpercaya Dalam Pelayanan
Kesehatan"
PASAL 5 : a. memberikan pelayanan kesehatan yang
paripurna dalam pelayanan kesehatan, dan
b. meningkatnya kualitas dan profesionalisme
Sumber Daya Manusia
PASAL 6 : Motto "Kesembuhan dan kepuasan anda adalah
kebahagiaan kami".
PASAL 6A : Falsafah rumah sakit adalah "Hidup Sehat, Terawat,
Penuh Manfaat"
BAB VI : PENGELOLAAN
PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2023.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Moderasi Beragama
ABSTRAK:
Moderasi beragama merupakan modal dasar untuk keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sehingga perlu penguatan moderasi beragama.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur tentang penguatan moderasi beragama dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perpres ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan umat beragama dalam rangka penguatan Moderasi Beragama. Penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama didasarkan pada pedoman umum penguatan Moderasi Beragama yang terdiri atas: 1) indikator Moderasi Beragama; 2) esensi Moderasi Beragama; 3) ekosistem dan kelompok strategis Moderasi Beragama; 4) arah kebijakan dan strategi penguatan Moderasi Beragama; dan 5) program penguatan Moderasi Beragama.
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
Pendanaan penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama bersumber dari: 1) anggaran pendapatan dan belanja negara; 2) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 No 58; https://jdih.pasuruankab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati-pasuruan-nomor-58-tahun-2023-tentang-rencana-strategis-kecamatan-pandaan-kabupaten-pasuruan-tahun-2024-2026.html
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026
ABSTRAK:
a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
c. bahwa Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pandaan sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Pandaan untuk periode 3 (tiga) tahun;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pcmbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Panjang Nasmnal Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pcraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan U!mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Repu bhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 2014 tenteng Pemerimahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 5587) sebagrumana telah diubah beberapa kali, terakhrr dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang• Unclang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antal-a Pcmetintah Pusat dan Pemetintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang Pcmbagian Urusan Pemerintahan Antara Pcmetintah, Pemermtahan Daerah Provinsi, dan Pcmerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Pcnyusunan, Pengcnrlalian, dan Rencana Pcmbangunan Oacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Pcraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );
12. Peratumn Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik tnuonesra Nomor 45781;
14. Peraturan Preeuden Nomor 18 Tahun 2020 tcntang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 10),
15. Pcratunm Menteri Oalam Ncgcn Nomor 80 Tahun 2015 tcntang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361 sebagarmana telah drubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 120 Tahun 2018 (Bcrita Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluast Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daemh Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Oaerah dan Rcncana Pcmbangunan Jangka Mencngah Dacrah, Serta Tata Cant Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangku Menengah Daerah, dan Rencana Kcrja Pemerintah Dacrah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 13 12);
17. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasirikasr, Kodeflkast. Dan Nomenklatur Pcrencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Senta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Kcputusan Menten dalam Ncgeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasrl veritikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasuikasi, Kodclikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. lnstruksi Mentcri Dalrun Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Dacra.h tlengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
2 I. Pemturan Oacrah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rcncana Pembangunan Janglw. Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005---2025,
22. Peraturan Dacrah Kabupatcn Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang wuayah Kabupaten Pasuruan Talrnn 2009-2029;
23. Pcraturan Bupati Pasurunn Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupatcn Pasuruan 2024- 2026.
Rcnstra Kecamaian Pandaan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Renstra Kecamatan Pandaan sebagaimana dimaksud digunakan scbagai pedoman bagi Kecamatan Pandaan dalam menyusun Renja Kccamatan Pandaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
Camat Pandaan wajib melalu.anakan Renstra Kecamatan Pandaan dalam rangka mendukung capalan Tujuan dan Sasaran yang tcrtuang dalam dokumen RPO Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD Tahun 2023 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dilakukan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; bahwa untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, diperlukan adanya Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014; Perda No. 11 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip Penyelenggaraan Sakip Bab III Mekanisme Pelaporan Sakip Bab IV Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1185
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Kontrak Kritis Pekerjaan Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat Menimbang (2) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011 std terakhir dengan UU No. 13 Th. 2022; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; UU No. 30 Th. 2014; UU No. 6 Th. 2023; Perpres No. 16 Th. 2018 stdd Perpres No. 12 Th. 2021; Permendagri No. 52 Th. 2011; Permenpan RB No. 35 Th. 2012; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perwali Batam No. 54 Th. 2023
PERWALI ini mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur Kontrak Kritis Pekerjaan Kontruksi teknis dan administratif
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2023.
46 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
