Permenkominfo No. 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran
Mencabut :
Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 202/DIRJEN/2011 tentang Persyaratan Teknis Perangkat IP Set Top Box (IP-STB)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib, teratur dan menjaga keselamatan masyarakat disekitar lokasi menara telekomunikasi maka pemerintah daerah sesuai dengan rencana induk menara telekomunikasi wajib mengawasi dan memonitor keberadaan menara telekomunikasi sesuai dengan kewenangannya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2011;
Peratuarn ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Menara telekomunikasi; Retrtibusi Menara Telekomunikasi; Zona Laranagan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal
6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 20 ayat
(2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11
Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11
Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun
2014 ten tang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika
dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 19 Tahun 2009, Nomor 07 /Prt/M/2009, Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/ 2009, Nomor 3/P/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perizinan Pembangunan Menara, Pembangunan dan Pengelolaan Menara, Sinergitas dan Kerjasama, Tata Cara Perizinan Pembangunan Menara, Penggunaan Menara, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 63 Tahun 2020 dicabut.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
ABSTRAK:
bahwa setiap Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola
informasi publik dan informasi berklasifikasi yang
dimilikinya. Untuk melindungi informasi publik dan informasi
berklasifikasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi
melalui penyelenggaraan persandian. Berdasarkan ketentuan huruf U Lampiran Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan
persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/kota
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41
Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2019; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun
2010; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun
2012; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun
2017; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun
2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016
Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. menciptakan keamanan informasi di Kabupaten sesuai
dengan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang telah dijelaskan pada Peraturan Badan Siber dan Sandi
Negara;
b. menciptakan harmonisasi dalam bidang Persandian di
Pemerintah Kabupaten;
c. membantu PD dalam melaksanakan tata cara
penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi
di lingkungan Pemerintah Kabupaten
d. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program
dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk
pengamanan Informasi; dan
e. meningkatkan kinerja PD yang menangani Urusan
Pemerintahan Bidang Persandian untuk pengamanan
informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
29 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 26 Tahun 2018
PERWALI Kota Magelang No. 58 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018 Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah
Mengubah :
Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Datago Sebagai Pusat Informasi Data Daerah Terpadu
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD Tahun 2018/ No. 26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Datago Sebagai Pusat Informasi Data Daerah Terpadu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan keakuratan penyediaan data
yang akurat dan akuntabel perlu adanya dukungan pengaturan
dalam pengelolaan data terpadu di Kota Magelang; bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan terhadap
ketersediaan data yang akurat, mudah diakses, dan dapat
dipertanggung jawabkan, maka Peraturan Walikota Magelang
Nomor 25 Tahun 2015 tentang DataGO sebagai Pusat Sistem
Informasi Data Daerah Terpadu perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25
Tahun 2015 tentang DataGO Sebagai Pusat Sistem Informasi
Data Daerah Terpadu;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Perturan Daeran Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (2), penambahan ayat (2a ) dan ayat (2b) Pasal 12, penyisipan Pasal 19A, dan perubahan Lampiran I sampai dengan Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2015 diubah.
13 hal
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi geospasial Nasional, hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.37 Tahun 2003; UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PPNo.9 Tahun 2014, Perpres No. 27 Tahun 2014, Perpres No.9 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 2 Tahun 2012, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 1 Tahun 2015, Perda No.12 Tahun 2016, dan Perda No. 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati itu diatur tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai : Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Data Spasial, Sumber Daya, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan informasi geospasial perlu
dilaksanakan secara akurat, mutakhir, terintegrasi,
lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses
dan berkelanjutan; bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai
dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu
mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang
informasi geospasial di Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Informasi Geospasial, Informasi Geospasial Tematik
diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah
Daerah, atau setiap orang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi
Geospasial;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaran IG, Kegiatan Penyelenggaraan IG, Koordinasi dan Sinkronisasi, Kerja Sama, Peran Masyarakat dan Dunia Usaha, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
11 hlm
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 26, BN.2018/No.1131, jdih.pom.go.id: 73 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
