Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2020

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini bertujuan: a. menciptakan keamanan informasi di Kabupaten sesuai dengan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dijelaskan pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara; b. menciptakan harmonisasi dalam bidang Persandian di Pemerintah Kabupaten; c. membantu PD dalam melaksanakan tata cara penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten d. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi; dan e. meningkatkan kinerja PD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Persandian untuk pengamanan informasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Muara Teweh

Tanggal Penetapan

10 Agustus 2020

Tanggal Pengundangan

10 Agustus 2020

Tanggal Berlaku

10 Agustus 2020

Sumber

BD.2020/26

Subjek

TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 331 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Barut Nomor 26 Tahun 2020 ttg Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

informasi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2020/26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

ABSTRAK:

bahwa setiap Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola informasi publik dan informasi berklasifikasi yang dimilikinya. Untuk melindungi informasi publik dan informasi berklasifikasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian. Berdasarkan ketentuan huruf U Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini bertujuan: a. menciptakan keamanan informasi di Kabupaten sesuai dengan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dijelaskan pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara; b. menciptakan harmonisasi dalam bidang Persandian di Pemerintah Kabupaten; c. membantu PD dalam melaksanakan tata cara penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten d. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi; dan e. meningkatkan kinerja PD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Persandian untuk pengamanan informasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
29 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2020

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT