Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021/ No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa, diperlukan
adanya Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a , perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi: Ketentuan Umum; Arah kebijakan Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; Pembangunan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
60 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 39 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 17 Tahun 2003;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;PP No 60 Tahun 2014 ebagaimana telah diubah dengan PP No 8 Tahun 2016 ;PP No 18 Tahun 2016;Permendagri No 114 Tahun 2014;Permendagri No 44 Tahun 2016;Permendagri No 20 Tahun 2018;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 ;Permenkeu Nomor 193/PMK.07/2018 ;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER1/PB/2020 ;Perda No 10 tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No
11 Tahun 2018;Perda No 7 Tahun 2019;Perbup No 185 Tahun 2016;Perbup No 9 Tahun 2019;Perbup No 88 Tahun 2019;Perbup No 186 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini aalah : Pedoman peyusunan APB Desa;,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Banyuasin Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019
Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
30 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang 'Penetapan Penegasan Batas Desa
ABSTRAK:
Sehubungan dengan telah disepakati batas desa, maka perlu ditetapkan batas desa;
Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini diatur mengenai:
1. Penetapan Batas Desa Di Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Tana Lia, Muruk Rian, Betayau
2. Administrasi
Peraturan ini terdiri dari 169 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Yahukimo Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kabupaten Yahukimo
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kampung dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Yahukimo dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan pembinaan dan penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan atau pemilihan, secara lebih baik, tertib dan teratur, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Yahukimo.
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Pada Peraturan Bupati ini di atur tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Yahukimo. RT dan RW adalah Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan di Kampung dan Kelurahan diakui serta menjadi mitra kerja Pemerintah Kampung dan Kelurahan. RT di Kampung dan Kelurahan mempunyai tugas: a. membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kampung dan Kelurahan; b. memelihara kerukunan hidup warga; dan c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. RW di Kampung/ Kelurahan mempunyai tugas : a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; b. membantu kelancaran tugas pokok LPMD/LPMK di Kampung/Kelurahan dalam bidang pembangunan. RT dan RW dibentuk disetiap Kampung dan Kelurahan. Setiap Pembentukan RT dan RW ditentukan luas dan batas-batas wilayah kerjanya oleh Pemerintah Kampung/Kelurahan, melalui kesepakatan musyawarah dari warga atau kepala keluarga setempat yang difasilitasi oleh Kepala Kampung dan Lurah. Pemilihan Pengurus RT/RW dilakukan dengan musyawarah dari setiap Kepala Keluarga yang ada di lingkungan bersangkutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 39 Tahun 2009
Administrasi dan Tata Usaha NegaraDesaJabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Magelang No. 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Pemberian Sanksi Administratif bagi Kepala Desa Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2007
Mengubah :
Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Pemberian Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa
KEPALA DESA - TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN - PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2009/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahanan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Pemberian Sanksi Administratif bagi Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa adanya dinamisasi permasalahan Kepala Desa, maka Peraturan
Bupati Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertangungjawaban
Kepala Desa Dan Pemberian Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa
Perli ditinjau lagi; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada BAB IV Pasal 10, penyisipan Pasal 10A, perubahan Pasal 15 dan Pasal 16.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2009.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2007 diubah.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 039
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Nggaiholu di Kecamatan Rote Barat Daya
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Persiapan Nggaiholu di Kecamatan Rote Barat Daya, telah diselenggarakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Nggaiholu di Kecamatan Rote Barat Daya.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Batas Wilayah, Luas Wilayah dan Peta Desa; Bab 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2023.
7 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengeiolaan Keuangan Desa , perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa
1. Undang-Undan g Nomo r 6 Tahu n 201 4 tentan g
Desa(Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n
201 4 Nomor 7, Tambaha n Lembara n Negar a
Republi k Indonesi a Nomo r 5495) ;
2. Peratura n Pemerinta h Nomo r 4 3 Tahu n 201 4 tentan g
Peratura n Pelaksan a Undang-Undan g Nomo r 6 Tahu n
201 4 tentan g Des a (Lembara n Negar a Republi k
IndonesiaTahu n 201 4 Nomo r 123 , Tambaha n Lembara n
Negara Republi k Indonesi a Nomor 5539 ) sebagaiman a tela h
diuba h terakhi r denga n Peratura n Pemerinta h Nomo r 11
Tahu n 201 9 tentan g Perubaha n Kedu a ata s Peratura n
Pemerinta h Nomo r 4 3 Tahu n 201 4 tentang Peratura n
Pelaksan a Undang-Undan g Nomor 6 Tahu n 201 4 tentan g
Des a (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 9
Nomo r 41 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k
Indonesi a Nomor 6321) ;
3. Peratura n Pemerinta h Nomo r 6 0 Tahu n 201 4 tentan g
Dan a Des a yan g Bersumbe r dar i Anggara n Pendapata n da n
Belanj a Negara (Lembara n Negar a Republi k
Indonesi a Tahu n 201 4 Nomo r 168 , Tambaha n Lembara n
Negara Republi k Indonesi a Nomo r 5558) ;
4. Peratura n Menter i Dala m Negeri Nomo r 4 4 Tahu n 201 6
tentan g Kewenanga n Des a (Berit a Negar a Republi k
Indonesi a Tahu n 201 6 Nomo r 1037) ;
5. Peratura n Menter i Dala m Neger i Nomo r 2 0 Tahu n 201 8
tentan g Pengeiolaan Keuanga n Des a (Berit a Negar a
Republi k Indonesi a Tahu n 201 8 Nomo r 611) ;
6. Peratura n Lembag a Kebijaka n Pengadaa n Barang/Jas a
Pemerinta h Nomo r 12 Tahu n 201 9 Tentan g Pedoma n
Penyusuna n Tat a Car a Pengadaa n Barang/Jas a d i Des a
(Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 9 Nomo r 145
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN BAB III
TATA NILAI PENGADAAN BAB IV
RUANG UNGKUP PENGADAAN BAB V
PARA PIHAK BAB VI
PERENCANAAN PENGADAAN BAB VII
PERSIAPAN PENGADAAN BAB VllI
PELAKSANAAN PENGADAAN BAB IX PEMBAYARAN PRESTASI KERJA BAB X KEADAAN KAHAR BAB XI
PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN BAB XII SANSI BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAB XIV PELAPORAN DAN SERAH TERIMA BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN SECARA ELECTRONIK BAB XVI KETENTUAN LAIN LAIN BAB XVII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari TA 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan APBNagari, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh PemNag. dalam merencanakan dan menyusun APBNagari.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 55 Tahun 2008, Permendagri No. 114 Tahun 2014, PMK No. 199/PMK.07/2017, PMK No. 50/PMK.07/2017, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Solok No. 7 Tahun 2006
Pedoman penyusunan APBNagari TA 2019, meliputi:
a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Nagari dengan kebijakan Pemda;
b. Prinsip penyusunan APBNagari;
c. Kebijakan penyusunan APBNagari;
d. Teknis penyusunan APBNagari;
e. Teknis evaluasi Rancangan APBNagari;
f. Perubahan APBNagari; dan
g. hal-hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
38 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
