penjabaran - pertanggungjawaban - pelaksanaan - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah - tahun - anggaran - 2016
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD 2017/35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAW ABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Perda Kab. Tasikmalaya maka perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 83 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan permednagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 23 Tahun 2016;Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 13 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 35 Tahun 2017
PERBUP Kab. Pati No. 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
Diubah dengan
PERBUP Kab. Pati No. 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
PERBUP Kab. Pati No. 75 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
Mencabut
PERBUP Kab. Pati No. 73 Tahun 2012 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
PENYELENGGARA NEGARA DAN UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA - PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2017/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam mendukung tercapainya penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati untuk melaporkan harta kekayaan; bahwa untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan
korupsi diperlukan kerjasama sinergi dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan
penyampaian laporan harta kekayaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, pejabat penyelenggara negara, tata cara penyampaian LHKPN oleh wajib LHKPN, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2012 dicabut.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, yang menyatakan bahwa Pemerintah
Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip dan
ditetapkan Bupati setelah mendapat persetujuan Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia; bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala
Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman
Retensi Arsip Keuangan yang menyatakan bahwa
Pedoman Retensi Arsip Keuangan digunakan sebagai
dasar untuk menyusun Jadwal Retensi Keuangan bagi
Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor P.JRA/228/2013, tanggal 24 Oktober
2013, Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)
Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2013;
Peratran Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, JRA, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Klaten dan Pasal 4 Peraturan
Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Instalasi
Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016 ;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, Tugas dan Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2010 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2017
PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2017/ No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DPRD KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo sesuai dengan kebutuhan pengadministrasian perjalanan dinas dimaksud dapat memenuhi kaidah-kaidah maka perlu diatur ketentuan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo 2017;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014 telah diubah dengan UU No.42 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENKEU No. 164/PMK.05/2015; PERDA Kabupaten Karo No. 35 Tahun 2006; PERDA Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Karo dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Lingkup Pengaturan, Perjalanan DInas Dalam Negeri, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap No. 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa sanksi administratif merupakan instrumen hukum yang dapat didayagunakan untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran serta mengendalikan perbuatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 76 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi Administratif Bupati/Walikota dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota serta pendelegasian sebagian kewenangan pengenaan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hirup telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. Selain itu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, amka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu untuk dicabut sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No 2 tahun 2014; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian sebagian kewenangan pengenaan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. Sanksi Administratif berupa teguran lisan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018.
1. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2017 Nomor 11).
1. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Serta Monitoring, dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011, mengenai tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring
dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dan untuk memberikan pemahaman, tertib
administrasi, akuntabel dan transparansi, dan
mengatasi permasalahan terhadap pengelolaan
hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; dan, Permendagri No.32 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Hibah, Bantuan Sosial, Audit Keuangan, Monitoring Dan Evaluasi, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2017.
Peraturan Bupati kutai
Barat Nomor 92 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),yang terdapat Surplus pendapatan dari target yang ditetapkan, dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, sehingga perlu menggunakan Surplus Pendapatan. Penggunaan surplus dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab dan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu menetapkan Pedoman dalam bentuk Peraturan Bupati dan sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penggunaan Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai.
Undang-Undang Nomor 27; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 / PMK.05 / 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2013; Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 540 / 266 / 445 / Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang penggunaan surplus kas pada badan layanan umum daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, yang meliputi : ketentuan umum, maksud dan tujuan, surplus ppk-blud RUSD, prosedur penggunaan surplus ppk-blud RUSD, pemantauan dan evaluasi, dan ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
