Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemanfaatan Tanah Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa dan Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pergub DIY No.65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 90 Tahun 2014
PEDOMAN PENATUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 90, BD.2014/No.90
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Prov. Gorontalo No. 03 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang penatausahaan persediaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, penyelesaian kerugian daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 87 Tahun 2014
tata cara pengelolaan asrama mahasiswa milik pemerintah provinsi gorontalo
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 87, BD.2014/NO.87
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melakukan, pengawasan, dan pemantauan terhadap penghuni asrama mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Gorontalo agar dapat berjalan dengan tertib, aman, dan tenteram.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Prov. Gorontalo No. 13 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, syarat-syarat penghuni, hak dan kewajiban penghuni, pengelolaan asrama, keuangan dan inventaris, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 87 Tahun 2014
mekanisme - penerAPAN - ADMINISTRATIF - PEMANFAATAN - RAUNG - WILAYAH - PESISIR - DAN - PULAU-PULAU - KECIL
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 87, BD 2014/NO.87
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 68 Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor16 Tahun 2013, Perlu ditetapkan mekanisme Penerapan Sanksi Administratif Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang ditetapkan dengan Pergub Jabar.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2009; UU RI No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 15 Tahun 2010; Permenlutkan No. PER.16/MEN/2008; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Prov. Jabar No. 22 Tahun 2010; Perda Prov. Jabar No. 1 Tahun 2012; Perda Prov. Jabar No. 9 Taun 2012; Perda Prov. Jabar No. 16 Tahun 2013.
Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang Mekanisme Penerapan Sanki Administratif Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi Ketentuan Umum, Mekanisme, Pelaporan, Pengawasan, Keberatan dan Banding, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; UU RI No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014.
12 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 86 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penggunaan Fasilitas Asrama dan Jasa Pelayanan di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 78 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Perda Jabar No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Jabar No. 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Pergub Jabar tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas.
UU No. 11 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Provinsi Jabar No. 6 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 14 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Kendaraan Dinas;
3. Pelelangan Umum;
4. Pelelangan Terbatas;
5. Tanpa Lelang;
6. Penilaian Dalam Rangka Penjualan;
7. Penghapusan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2014.
12 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 73 Tahun 2014
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mengubah
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 18 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PENGELOLA BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI AEROCITY
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PENGELOLAAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI AEROCITY
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan dari Perda Provinsi Jabar No. 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMD Pengelola Bandar Udara Internasional Jabar dan Kertajati Aerocity telah ditetapkan Pergub Jabar No. 18 Tahun 2014. Untuk optimalisasi dan efektivitas pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat, perlu penguatan struktur Direksi dan Dewan Komisaris pada saat pendirian PT Bandarudara Internasional Jawa Barat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan Perubahan atas Pergub Jabar No. 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jabar No. 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMD Pengelola Bandar Udara Internasional Jabar dan Kertajati Aerocity dengan Pergub Jabar.
UU No. 11 Tahun 1950; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 3 Tahun 1998; Perda Provinsi Jabar No. 13 Tahun 2006; Perda Provinsi Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 13 Tahun 2010; Perda Provinsi Jabar No. 22 Tahun 2013; Perda Provinsi Jabar No. 23 Tahun 2013; Pergub Jabar No. 18 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.
3 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 69 Tahun 2014
Pengelolaan - jaringan - dokumentasi - dan - informasi - hukum
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 69, BD 2014/NO.69
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
ABSTRAK:
Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Pergub Jabar No. 74 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Pergub Jabar.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 29 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 33 Tahun 2012; Pemendagri No. 2 Tahun 2014; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Prov. Jabar No. 12 Tahun 2008.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kelembagaan; Pengelolaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 29 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008
8 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 49 Tahun 2014
tanda nomor kendaraan dinas di lingkungan pemerintah provinsi gorontalo
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 49, BD.2014/NO.49
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk agar pemanfaatan sarana kerja Kendaraan Dinas dapat berjalan tertib serta memudahkan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas sehingga perlu dilakukan pengaturan terhadap pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 9 Tahun 2010; PP No. 6 Tahun 2006; Perda Prov. Gorontalo No. 02 Tahun 2005; Permendagri No. 7 Tahun 2006; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 49 Tahun 2001.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, tanda nomor kendaraan dinas, tanda kendaraan dinas roda dua, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo No. 10 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 10) dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
