Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 118 Tahun 2014

Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tujuan; Objek Penyusutan; Nilai yang Disusutkan; Masa Manfaat; Metode Penyusutan; Penghitungan dan Pencatatan; Penyajian dan Pengungkapan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor

118

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

31 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

23 Januari 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2015/NO.119

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 986 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub DIY No.118 Tahun 2014 ttg Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 118, BD.2015/NO.119
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap
ABSTRAK:	a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan; b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan; c. bahwa agar penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan sebagai suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penyusutan tersebut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap; Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2012; Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tujuan; Objek Penyusutan; Nilai yang Disusutkan; Masa Manfaat; Metode Penyusutan; Penghitungan dan Pencatatan; Penyajian dan Pengungkapan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 12 HLM; Lampiran: 14 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521