Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Serdang Bedagai
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2020/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Serdang Bedagai
ABSTRAK:
Dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan, maka setiap pelaksanaan pembanunan perumahan dan permukiman, perlu menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang memadai;
dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum maka perlu dilakukan penyerahan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten.
UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2010; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Permen Perumahan Rakyat No. 34/PERMEN/M/2006; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Permen Perumahan Rakyat No. 20 Tahun 2011; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Asas dan Tujuan
3. Penyediaan PSU
4. Penyerahan PSU
5. Pengelolaan
6. Pengawasan dan Pengendalian
7. Sanksi Administratif
8. Ketentuan Peralihan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa keberadaan lahan pertanian merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi hidup manusia dan sebagai penyedia kebutuhan pangan, sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga harus dijaga kelestariannya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.24 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.41 Tahun 2009, UU No.19 Tahun 2013, UU No.23 Tahun 2014, UU No.39 Tahun 2014, PP No.41 Tahun 1999, PP No.4 Tahun 2001, PP No.71 Tahun 2014, Permenlh No.10 Tahun 2010, Permenlhk No. P.32/MnLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, Perda Kalbar No.3 Tahun 2014, Perdub Kalbar No.103 Tahun 2020, , Perda Landak No.5 Tahun 2016, Perda Landak No.5 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran, Pembukaan Lahan, Hak dan Kewajiban, Tanggung Jawab, Koordinasi, Sanksi, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Keadaan Darurat, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
Peraturan ini memiliki 15 halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa pedoman penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kab Tegal telah ditetapkan dengan Perbup Tegal No 21 Tahun 2020; bahwa guna menyesuaikan perkembangan teknis kebutuhan penanganan COVID-19 di Kab Tegal, maka perlu merubah ketentuan dalam Perbup Tegal No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keu dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kab Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, peru menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Tegal No 21 Tahun2 020 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keu dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kab Tegal;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1984; UU No 28 Tahun 1999; UU no 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 28 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; PP No 7 Tahun 1986; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 21 Tahun 2008; PP No 48 tahun 2008; PP No 65 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 21 Tahun 2010; Keppres No 12 Tahun 2020; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 3 tahun 2019; Perda Kab Tegal No 8 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 12, Pasal 13 ayat (3), Pasal 17 dan penambahan huruf e dan huruf f pada Pasal 17, perubahan Pasal 23.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2020.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2020 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 36 Tahun 2020
TUNJANGAN - Kepegawaian - Aparatur Negara - Standar - Pedoman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2020/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu dibentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.05/2020 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, yang memuat: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pembayaran Tunjangan Hari Raya; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2017; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERDA KAB. BENGKALIS No. 4 Tahun 2018; PERBUP BENGKALIS No. 66 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pengelolaan barang milik daerah pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas: ketentuan umum; maksud, tujuan, dan ruang lingkup; penerimaan BMD BLUD; penyimpanan dan penyaluran BMD BLUD; penggunaan BMD BLUD; penatausahaan BMD BLUD; pengamanan dan pemeliharaan BMD BLUD; pemanfaatan BMD BLUD; penghapusan; pemindahtanganan; pengendalian dan pengawasan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengakomodir kenaikan biaya pendidikan, honorarium Komisi Penanggulangan AIDS dan biaya pemeliharaan/operasional kendaraan dinas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Lampiran Peraturan Bupati Malaka Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Malaka Nomor 55 Tahun 2017; Peraturan Bupati Malaka Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan tersebut berisi perubahan ketentuan oada pasal 3 ayat (2) lampiran huruf a angka 34 dan huruf b angka 10
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Malaka Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020
3 halaman; 83 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Maka Perlu Diatur Dengan Peraturan Bupati Tentang Penggolongan dan Kodefîkasi Barang Milik Daerah;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019;
Dalam peraturan bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, kodefikasi barang, kode lokasi, kode register, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur SIpil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningktakan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemeritah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur SIpil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah dimaksud diteteapkan denga Perkada. Berdasarkan Suarat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam negeri Republik Indonesia No. 900/440/Keuada tanggal 24 Januari 2020 perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada Aparatur SIpil Negara (ASN) Tahun ANggaran 2020, menyebutkan bahwa rencana pemberian TPP Pemeirntah Kabupaten Cilacap Tahun ANggaran 2020, dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertannggung jawab.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pememrintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerinatahan; PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; PP No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; PP No. 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri SIpil; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Penglolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Pemberian TPP; Satndar Besaran Tambahan Penghasilan; Kriteria Pembayaran TPP; Pembayaran TPP; Penghentian TPP; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, LD Kabupaten Subawa tahun 2020 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap piutang pajak daerah yang tidak mungkin ditagih lagi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 22 ayat 7 PP nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan tata cara pemunguntan pajak daerah, tata cara penghapusan piutang pajak daerah ditetapkan dengan peraturan bupati
- UU Nomor 69 Tahun 1958; UU 17 Tahun 2003; UU 1 Tahun 2004; UU 15 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 bebera[a kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemrintah Daerah
-PP No 58 tahun 2005; PP 55 Tahun 2016;
- Perda Kabupaten Sumbawa No 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Perda Kabupaetn Sumbawa No 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Perbub ini terdiri dari 5 (lima) BAB dan 6 Pasal, dengan rincian BAB sebagai beikru:
-BAB I Ketentuan Umum;
-BAB II Kewenangan Penghapusan Piuatang Pajak;
-BAB III Jenis Pajak dan Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak daerah
-BAB IV Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
-BAB VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
tidak ada
Membentuk Tim Verifikasi melalui Keputusan Kepala Bapeda
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
