Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD No. 64/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan pasal 96 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 104 tahun 2021; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 3 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 5 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 2 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 7 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 5 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pidie Jaya No. 20 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pidie Jaya No. 63 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tata Cara Penghitungan Alokasi Dana Gampong, BAB III Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong, BAB IV Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Gampong, BAB V Penggunaan Alokasi Dana Gampong, BAB VI Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong, BAB VII Sanksi, BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 64 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan
Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pernerintah Nornor 11 Tahun 2019, serta dalarn
rangka rnewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang
tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab rnaka
perlu rnenyusun Pedoman umum dan Rincian Alokasi Dana
Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun
Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2006; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun
2017; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun
2017; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun
2021 ; 13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016; 14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018; 15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 Tahun 2018; 16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019; 17 . Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019; 18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 90 Tahun 2019; 19. Peraturan Bupati Tu lungagung Nomor 80 Tahun 2020; 20. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2021
Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman umum dan Rincian Alokasi Dana
Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun
Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati. memuat antara lain: ketentuan umum; prinsip pengelolaan alokasi dana desa; sumber keuangan alokasi dana desa; anggaran dan pengalokasian alokasi dana desa; asas dan penentuan variabel; penyediaan dana dan mekanisme penyaluran alokasi dana desa; pengelolaan alokasi dana desa; pertanggungjawaban dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; sanksi; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
jumlah 27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 64 Tahun 2021
ALOKASI DANA OHOI - TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN - PERUBAHAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2021/NO.64, TBD.2021, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi Setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2021.
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/PMK.07/ 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi Setiap Ohoi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi Setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /Pmk.07 /2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/pmk.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi Setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi Setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2021.
Lampiran 5 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menyusun tata cara Dana Desa dengan Peraturan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018; eraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penghitungan ADD
Bab III Pelaksanaan
Bab IV Tahap Penyaluran dan Mekanisme Penyaluran
Bab V Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Sanksi Administrasi
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung yang Bersumber dari Pembagian Dana Perimbangan dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa kampung yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu di atur dalam suatu peraturan bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 1956, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2021, Perbup Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur 13 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Pengalokasian dan Perhitungan Rincian Alokasi Dana Kampung, BAB IV Penatausahaan, BAB V Pelaporan, BAB VI Pembinaan dan Pengawasan, BAB VII Ketentuan Peralihan, BAB VIII Penutup. 1 Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
7 hlm. Lampiran 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan informasi dan batasan
terhadap bentuk dan jenis kegiatan untuk pencapaian
Sustainable Development Goals (SDGs) Desa maka perlu
adanya pedoman bagi Desa dalam penggunaan Dana
Desa;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022,
Bupati/Walikota perlu menetapkan Pedoman Teknis
Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkanPeraturan Bupati Kuantan Singingitentang
Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2021;
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara
Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104
tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor1424)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
Perbup ini terdiri atas 8 Baba dan 21 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Mekanisme Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan Pelaksanaan Kegiatan, Publikasi dan Pelaporan, Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi, dan Partisipasi Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program
dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa
dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
17 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun.
Jumlah Pengalokasian ADD dalam APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp180.421.421.000,00 yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Madiun setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
Jumlah Pengalokasian ADD terdiri dari:
a. sebesar Rp2.118.146.000,00 (dua milyar seratus delapan belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Perangkat Daerah; dan b. sebesar Rp178.303.275.000,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dialokasikan kepada 198 (seratus sembilan puluh delapan) Desa untuk: 1. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan; 2. pembangunan desa; 3. pembinaan kemasyarakatan; 4. pemberdayaan masyarakat desa; dan 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA PADA
SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2022;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun
2017 ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun
2021; 12. Peraturan Supati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018; 13. Peraturan Supati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019; 14. Peraturan Supati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2020 ; 15. Peraturan Supati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2021
Materi Pokok: mengatur mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2022; memuat antara lain: ketentuan umum; prinsip penggunaan dana desa; tata cara peghitungan pembagian dan rincian dana desa; mekanisme dan tahapan penyaluran dana desa; prioritas penggunaan dana desa; publikasi , pengelolaan dan pelaporan; pemantauan dan evaluasi; ketentuan sanksi; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
halaman 39 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur tentang standar belanja desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemerintah desa
UU no.10 tahun 1999; UU no.12 tahun 2011; UU no.6 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.43 tahun 2014; PP no.60 tahun 2014; PP no.12 tahun 2017; PP no.12 tahun 2019; Perpres no.33 tahun 2020; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.20 tahun 2018; Perbup no.85 tahun 2018; Perbup no.12 tahun 2020
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
5 halaman peraturan dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
