Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021

Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perbup ini terdiri atas 8 Baba dan 21 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Mekanisme Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan Pelaksanaan Kegiatan, Publikasi dan Pelaporan, Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi, dan Partisipasi Masyarakat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kuantan Singingi

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Teluk Kuantan

Tanggal Penetapan

31 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2021

Tanggal Berlaku

31 Desember 2021

Sumber

BD. 2021/No. 63

Subjek

STANDAR/PEDOMAN - DANA DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Bidang

Halaman ini telah diakses 813 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_Nomor_63_Tahun_2021_PEDOMAN_TEKNIS_DD_2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD. 2021/No. 63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan informasi dan batasan terhadap bentuk dan jenis kegiatan untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa maka perlu adanya pedoman bagi Desa dalam penggunaan Dana Desa; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Bupati/Walikota perlu menetapkan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkanPeraturan Bupati Kuantan Singingitentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021;
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor1424) 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
Perbup ini terdiri atas 8 Baba dan 21 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Mekanisme Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan Pelaksanaan Kegiatan, Publikasi dan Pelaporan, Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi, dan Partisipasi Masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
17 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021

Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT