PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: nunukan

Menemukan 1.444 peraturan dalam 0,086 detik

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Hasil pencarian pada file:

... PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -24Ibltmantan Utara Sulawesi Utara 1 Bulungan 3 2 Malinau 5 3 Nunukan 3 4 Tana Tidung 3 5 Kota Tarakan 3 ffi I Bolaang Mongondow 3 2 Minatrasa 3 3 Kepulauan Sangihe 3 4 Kepulauan ...

... Nunukan 4. Tana Tidung 5. Kota Tarakan 25 Sulawesi Utara (Sulut) 6 Sulut 6 l. Kota Manado 2. Minahasa Utara 3. Kota Bihrng 4. Kepulauan Sangihe 5. Kepulauan Talaud 6. ...

... TanaTidung Kalimantan Utara 3 4 Malinau I(alimantan Utara 4 10 Nunukan 25. Sulawesi Utara 45 Sulawesi Utara 1 8 Kota Manado Sulawesi Utara 2 8 1. 2. Minahasa Utara Kota Bitung Sulawesi Utara 3 5 1. ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Mencabut
  1. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
  3. UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
APBN
Hasil pencarian pada file:

... Nunukan 515 Kota Tarakan 516 Kab. Tana Tidune 577 Provinsi Selatan 518 Kab. Merauke t7.426.29t t9.678.744 519 Kab. Boven Digoel 7.976.455 5.437.511 520 Kab. 5.022.003 7.6L2.579 9.784.204 521 Kab. ...

... Nunukan Kota Tarakan Kab. Tana TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH (1) ( 1 1 =3+4+ 5+6+ 7+ 8+9+ I O) 514 515 516 5t7 Provinsi Selatan Kab. Merauke Kab. Boven Kab Kab. Asmat 518 519 520 521 SK No 106573 C ...

... Nunukan Kota Tarakan Kab. Tana Provinsi Selatan Kab. Merauke Kab. Boven Kab t1) 514 515 516 5L7 518 519 520 521 Kab. Asmat SK No 106571 C ...

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pariwisata dan Kebudayaan
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan ...

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

... @ Menetapkan Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
APBD
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan ...

... Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten ...

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan ...

... Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diu bah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten ...

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Nunukan SK No 087065 C (-e77 /1se 1-) ...

... Nunukan 39.234.83L 8.165.250 SK No 087073 C (-e8s/ 1se1-) ...

... Nunukan SK No 087070 C (-e82 I 1se 1-) ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Nunukan 300.000 8.282.781 10.140.718 541 Kata Tarakan 291.500 20.816.416 2.000.000 542 Kab. ...

... Nunukan 8.182.478 1.872.443 10.054.921 926.482 4.928.817 541 Kota Tarakan 1.911.835 1.911.835 1.088.091 542 Kab. ...

... Nunukan 6.532.366 4 Kota Tarakan 0 5 Kab. Tana Tidung 232.265 DANA CADANGAN 241.540.201 JUMLAH PROVINS! 74.278.750 JUMLAH KABUPATEN/KOTA 1.269.188.049 NASIONAL 1.585.007 .000 www.jdih.kemenkeu.go.id ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
  2. PMK No. 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
  3. PMK No. 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
Mencabut
  1. PMK No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
  2. PMK No. 219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
  3. PMK No. 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  4. PMK No. 145/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
  5. PMK No. 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Mencabut sebagian
  1. PMK No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
    lampiran huruf H
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 41 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 2. tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran ... ...

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Hasil pencarian pada file:

... KEPULAUAN RIAU BINTAN 16.00% JAWA BARAT CIANJUR 16.00% JAWA BARAT TASIKMALAYA 16.00% JAWATENGAH PATI 16.00% JAWATIMUR JEMBER 16.00% JAWATIMUR KOTA BLITAR 16.00% NUSA TENGGARA NGADA TIMUR 16.00% KALIMANTAN NUNUKAN ...

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.07/2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... NUNUKAN PERLU DITINGKATKAN 8 4 1 0 KOTA TARAKAN PERLU DITINGKATKAN 20 JUMLAH 8,212 www.jdih.kemenkeu.go.id ...

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 09/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
APBN Perikanan dan Kelautan Sumber Daya Alam
Hasil pencarian pada file:

... Nunukan 7,650,393 8 Kab. Paser 7,650,393 9 Kota Balikpapan 7,650,393 10 Kota Bontang 7,650,393 11 Kota Samarinda 7,650,393 12 Kota Tarakan 7,650,393 13 Kab. Penajam Paser Utara 7,650,393 14 Kab. ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan