PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: malinau

Menemukan 1.278 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Kantor Kesyahbandaran Tarakan, 3) Wilayah Kerja Malinau dan OPTarakan Kalimantan 4) Wilayah Kerja Utara Bangkudulis 5) Wi1ayah Kerja Bebatu 6) Wilayah Kerja Sesayap 14. ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
  2. Permenhub No. 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
  3. Permenhub No. 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
Mengubah
  1. Permenhub No. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Malinau 881.164 3.429.991 2.133.036 540 Kab.Nunukan 6.783.269 1.199.512 541 Kata Tarakan 289.566 2.547.587 17.687.763 542 Kab. ...

... Malinau 13.994.566 5.040.000 34.860.954 540 Kab.Nunukan 6.320.972 9.660.000 4.500.000 46.908.597 541 Kata Tarakan 6.413.027 56.268.780 542 Kab. ...

... Malinau 3.515.000 650.341 540 Kab.Nunukan 3.400.000 2.054.250 2.040.755 541 Kota Tarakan 1.292.181 542 Kab. ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
  2. PMK No. 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
  3. PMK No. 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
Mencabut
  1. PMK No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
  2. PMK No. 219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
  3. PMK No. 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  4. PMK No. 145/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
  5. PMK No. 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Mencabut sebagian
  1. PMK No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
    lampiran huruf H
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 65 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

... Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kutai Timur No. 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
Mencabut sebagian
  1. Perbup No.26 Tahun 2016 Pasal 415 sampai dengan Pasal 467
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 75 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

... Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kutai Timur No. 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Mencabut sebagian
  1. Perbup No.26 Tahun 2016 Pasal 1163 sampai dengan Pasal 1216
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 68 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

... Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kutai Timur No. 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Mencabut sebagian
  1. Perbup No.26 Tahun 2016 Pasal 537 sampai dengan Pasal 605
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 70 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

... Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kutai Timur No. 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Mencabut sebagian
  1. Perbup No.26 Tahun 2016 Pasal 793 sampai dengan Pasal 833
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 86 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

... Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 7 Tahun 1999 ten tang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kutai Timur No. 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Mencabut sebagian
  1. PERBUP Kab. Kutai Timur No. 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah
    Perbup No.27 Tahun 2016 Pasal 126 sampai dengan Pasal 150
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 84 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

... Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kutai Timur No. 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Mencabut sebagian
  1. Perbup No.26 Tahun 2016 Pasal 151 sampai dengan Pasal 198
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 66 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

... Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kutai Timur No. 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
Mencabut sebagian
  1. Peraturan yang Dicabut: Perbup No.26 Tahun 2016 Pasal 468 sampai dengan Pasal 536
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 81 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

... Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kutai Timur No. 09 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Mencabut sebagian
  1. Perbup No.26 Tahun 2016 Pasal 972 sampai dengan Pasal 1040

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan