PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.524 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
APBD BUMD/Badan Usaha Milik Daerah
Hasil pencarian pada file:
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 3 Tahun 2015
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi
Hasil pencarian pada file:

... bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah; a. bahwa Bank Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah adalah bank daerah milikBank Kalimantan Selatan yang sistem pengelolaannya ...

... , Mengingat Menimbang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA BANK KALIMANTAN SELATAN UNIT USAHA SYARI'AH TAHUN ANGGARAN 2015-2016 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU ...

... SUNGAI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ...

... Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. ...

... Pasal 1 BAB I KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA BANK KALIMANTAN SELATAN UNIT USAHA SYARIAHTAHUN ANGGARAN 2015-2016. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 69 Seri D Nomor 38); 11 ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DewanPerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 5. ...

... Bank Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah adalah Bank Daerah yang sahamnya milikBank Kalsel,Pemerintah ProvinsiKalimantan Selatan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota seKalimantan Selatan, yang pola pengelolaannya ...

... Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBDadalah AnggaranPendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 4 ...

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 11 Tahun 2008
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Pendidikan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA Prov. Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Kesehatan
Hasil pencarian pada file:
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2013
Badan Layanan Umum
Hasil pencarian pada file:
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2009
Lingkungan Hidup
Hasil pencarian pada file:
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 06 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Hasil pencarian pada file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan