Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2017

Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab staf ahli; mekanisme kerja; kriteria jabatan staf ahli; dan pembiayaan. Staf Ahli Gubernur terdiri atas: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

07 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

07 Februari 2017

Tanggal Berlaku

07 Februari 2017

Sumber

BD.2017/No.16

Subjek

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI/KOMITE/BADAN/DEWAN/STAF KHUSUS/TIM/PANITIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1174 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO 16 TAHUN 2017 ttng STAF AHLI GUBERNUR 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERANGKAT DAERAH

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BD.2017/No.16

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka untuk efektivitasnya pelaksanaan tugas Staf Ahli Gubernur perlu dilakukan perumusan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016.
Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab staf ahli; mekanisme kerja; kriteria jabatan staf ahli; dan pembiayaan. Staf Ahli Gubernur terdiri atas: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 044 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2017

Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT