Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 11 Tahun 2008

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan dan Bentuk Hukum; 3. Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja; 4. Azas, Maksud dan Tujuan; 5. Tugas dan Usaha; 6. Modal; 7. Saham – Saham; 8. Pelaksanaan Good Corporate Governance; 9. Organisasi; 10. Kepegawaian; 11. Penghasilan Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pegawai; 12. Pensiun dan Tunjangan Hari Tua; 13. Rencana Kerja dan Anggaran; 14. Tahun Buku dan Laporan Keuangan Tahunan; 15. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; 16. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; 17. Pembinaan; 18. Pembubaran; 19. Ketentuan Peralihan; 20. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2008/NO.11

Subjek

BUMD / BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 955 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas

Kebijakan Pemerintah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2008/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
ABSTRAK:	bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, dan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance sebagai salah satu upaya untuk memperkuat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan serta untuk merespon secara proporsional berbagai dinamika yang berkembang dalam industri perbankan, dipandang perlu melakukan pengaturan kembali terhadap Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ; bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, tanggal 17 Februari 2007, memutuskan peningkatan modal dasar dalam upaya meningkatkan intermediasi dan aktivitas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, mendorong perekonomian dan pembangunan daerah, serta meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 ; Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006; Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006; Peraturan Daerah Tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan dan Bentuk Hukum; 3. Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja; 4. Azas, Maksud dan Tujuan; 5. Tugas dan Usaha; 6. Modal; 7. Saham – Saham; 8. Pelaksanaan Good Corporate Governance; 9. Organisasi; 10. Kepegawaian; 11. Penghasilan Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pegawai; 12. Pensiun dan Tunjangan Hari Tua; 13. Rencana Kerja dan Anggaran; 14. Tahun Buku dan Laporan Keuangan Tahunan; 15. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; 16. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; 17. Pembinaan; 18. Pembubaran; 19. Ketentuan Peralihan; 20. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 39 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521