Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 32 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Laporan Harta Penyelenggara Kekayaan Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Konawe Utara No. 30 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Download file:

PERBUP NO 32 TAHUN 2023.pdf

perubahan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 550

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 201 7 ten tang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu diubah dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 201 7 ten tang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105); 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985).
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023.
3 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 30 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan kedua atas peraturan bupati lampung utara nomor 125 tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024.

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024

Download file:

perbup nomor 30 tahun 2024.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 125 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2019-2024

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 30

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan kedua atas peraturan bupati lampung utara nomor 125 tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024.

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah; b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024; dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, maka perlu ditetapkan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 28 Tahun 1999; UU NO 25 Tahun 2004; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 60 Tahun 2008; PERPRES NO 29 Tahun 2014; PERMENPAN RB NO PER/09/M.PAN/5/2007; PERMENPAN RB NO PER/20/M.PAN/11/2009; PERDA NO 10 Tahun 2008; PERDA NO 7 Tahun 2019; PERDA NO 1 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penetapan indikator kinerja utama pemerintah daerah kabupaten lampung utara tahun 2019-2024

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2024.
Lampiran File: 70 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 40 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Secara Terbuka Dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 4, File: PERGUB NOMOR 040 THN 2016.pdf

... BAB V PEMBIAYAAN Pasal 7 Pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 40 Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 13 Juli 2016 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. ...

Hal. 8, File: PERGUB NOMOR 040 THN 2016.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 040 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN SECARA TERBUKA DAN MUTASI PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA ...

... DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ...

... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran ...

Hal. 1, File: PERGUB NOMOR 040 THN 2016.pdf

Download file:

PERGUB NOMOR 040 THN 2016.pdf

PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, BD.2016/NO.40

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Secara Terbuka Dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dalam penempatan aparatur sipil negara pada jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama berdasarkan kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan. Untuk itu maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Secara Terbuka dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012;
Pedoman pantia seleksi pengisian jabatan secara terbuka dan mutasi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan seleksi terbuka dan mutasi pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel. Panitia Seleksi dari pejabat instasi lain/akademisi/pakar/profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium per satu kali rapat per orang dengan besaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2016.
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 040 TAHUN 2016
8 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran ...

... Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6); ...

Hal. 5, File: Perda Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara. Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal 22. ...

... Mend:, 2019 SEKRETARIS DAERAH N BARITO UTARA, /(( ' 1- Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 2 2. ...

... .; \ \ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARJTO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 01,35/2019 ...

Hal. 13, File: Perda Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019.pdf

... Menimbang Mengingat BUPATI BARITO UTARA PROVINS! ...

... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR l TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... BUPATI BARITO UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ...

Hal. 1, File: Perda Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Barito Utara No. 1 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NO MOR 1 TAHUN 2019 TENTANG REN CANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023

Download file:

Perda Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019.pdf

rencana pembangunan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tabun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerab Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tabun 2014
Maksud disusunnya RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam: a penyusunan RKPD; b. penyusunan Renstra PD; c. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan d. penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musrenbang secara berjenjang.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
15 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... 1 BUPATI KAYONG UTARA PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG ...

... UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : a. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 17 TAHUN 2010 t...AKAIAN DINAS (F).pdf

... Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Pasal 20 (1) Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan ...

... tempat kerja. (2) Nama Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten Kayong Utara ...

... (3) Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. (5) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 8, File: PERBUP NO 17 TAHUN 2010 t...AKAIAN DINAS (F).pdf

... 7 Pasal 12 (1) Model Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. (2) Jadwal Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah ...

... Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. (3) Model PDH batik dan/atau Khas Daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkungan ...

... Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; h. Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara; i. Tanda Pengenal. ...

Hal. 7, File: PERBUP NO 17 TAHUN 2010 t...AKAIAN DINAS (F).pdf

Download file:

PERBUP NO 17 TAHUN 2010 t...AKAIAN DINAS (F).pdf

KEPEGAWAIAN

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2010/NO.125, LL KAB. KAYONG UTARA: 12 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sudah tidak sesuai lagi, maka perlu disesuaikan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007, PP No. 66 Tahun 1951; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 77 Tahun 2007; PP RI No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 60 Tahun 2007; Permendagri No. 35 Tahun 2005; Kepmenhub No. KM 6 Tahun 2004; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda Kab.Kayong Utara No. 1; Perda No. 2 Tahun 2009; Perbup Kayong Utara No. 29 Tahun 2008; Perbu No. 9 Tahun 2009; Perbup No. 35 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pakaian Dinas; Atribut Pakaian Dinas; Pemakaian Atribut; Penggunaan Pakaian Dinas; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 29 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... ~ 1 ~ BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017 ...

... Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara; Mengingat : 1. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 29 THN 2017 TTG...RATIF DPRD (pdf).pdf

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ...

... Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 13 November 2017 BUPATI KAYONG UTARA, Ttd HILDI HAMID Diundangkan di Sukadana, pada tanggal 14 November 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, Ttd ...

Hal. 22, File: PERBUP NO 29 THN 2017 TTG...RATIF DPRD (pdf).pdf

... Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 144); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN ...

... DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA. ...

... Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara. 2. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO 29 THN 2017 TTG...RATIF DPRD (pdf).pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Kayong Utara No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara
PERBUP Kab. Kayong Utara No. 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara

Download file:

PERBUP NO 29 THN 2017 TTG...RATIF DPRD (pdf).pdf

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2017/NO.29, TBD NO.29, LL KAB. KAYONG UTARA: 23 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (5), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (6) dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
23 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor ...

... 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor ...

... Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur Kalimantan ...

Hal. 4, File: PG Th 2022 063.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR o&�TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 084 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ...

... PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN ...

... tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan ...

Hal. 1, File: PG Th 2022 063.pdf

... LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 084 TAHUN 2021 TENT ANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELA ...

... KALIMANTAN SELATAN DAFTAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINS! ...

... KALIMANTAN SELATAN BIDANG JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 2 3 Bidang Pekerjaan 1. ...

Hal. 7, File: PG Th 2022 063.pdf

Download file:

PG Th 2022 063.pdf

Perizinan, Pelayanan Publik

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 63, BD/2022/NO.63

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

ABSTRAK:

Bahwa untuk menghimpun objek yang belum tercantum dalam kebijakan daerah sebagai dasar pengaturannya dan berpedoman pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 084 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ,ilt Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2021;
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 084 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
Pasal I
10 Halaman; Lampiran 4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 21 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Abstrak

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6); 13. ...

... Labuhanbatu Utara Tahun 2013 Nomor 87); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA. ...

... Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 4. ...

Hal. 3, File: Peraturan-Bupati-Kabupate...No-21-Tahun-2016.pdf

... -1- UHANBATU UTAR BUPATI LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KABUPATEN LABUHANBATU ...

... UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LABUHANBATU UTARA, Menimbang : a. ...

... meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Labuhanbatu Utara; b. ...

Hal. 1, File: Peraturan-Bupati-Kabupate...No-21-Tahun-2016.pdf

... -14- BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten ...

... Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 Nomor 123) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... tanggal 23 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, dto, EDI SAMPURNA RAMBEY BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 201 Salinan sesuai ...

Hal. 14, File: Peraturan-Bupati-Kabupate...No-21-Tahun-2016.pdf

Download file:

Peraturan-Bupati-Kabupate...No-21-Tahun-2016.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 201 O Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5) sebagaimana telah dlubah ...

... Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Baral Nomor 5); 10. ...

... Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat ...

Hal. 3, File: PERGUB KALBAR NOMOR 52 TAHUN 2022.pdf

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR ':t HARISSON SEKRETARIS DAERAH NSI KALIMANTAN BARAT, Diundangkan di Pontianak Pada tanggal g,ia <),\f go1rt Ditetapkan di Pontianak pad a ta.nggal a 1 "-A,- !) ...

... c> '2.t, µlUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

Hal. 6, File: PERGUB KALBAR NOMOR 52 TAHUN 2022.pdf

... diberikan insentif fiskal berupa Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan ...

... Ba rat; Mcnimban OUBERNUR KALIMANTAN BARAT, PEM E A AN ANK I A MJNJSTRA J PA.JAK KENDARAAN BERMOTOR DAN • A OALIK NAMA KENDARAAN DERMO'fOR KEDUA BERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA ...

... DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANO PJ1,IMTUJMN OUIJf~f~NUI~ KALIMANTAN TJARAT N M R ',,J 'l'AHUN 2022 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT ...

Hal. 1, File: PERGUB KALBAR NOMOR 52 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Bali Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 183 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 176 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 170 Tahun 2021 tentang PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

PERGUB KALBAR NOMOR 52 TAHUN 2022.pdf

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) TENTANG PEMBEBASAN SANKSI PA.JAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 52, BD.2022/NO.52, LL. PROV. KALBAR: 8 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (la) Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peru bah an Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, menyebutkan bahwa Oubemur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada saat tertentu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor SS Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 82 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2021
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pemberian Pembebasan; BAB III Waktu dan Tempat Pelayanan; BAB IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
6 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS GUBERNUR/ WAKIL GUBERNUR DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OOg tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keq'a Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OAg Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah ...

... DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA. ...

... Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol4 Nomor 32) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Lampiran II, huruf J. ...

Hal. 3, File: Pergub Nomor 27 Thn. 2...IL DI LINGKUNGAN.pdf

... SATINAN GUEERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS GUBERNUR/ WAKIL ...

... GUBERNUR DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera ...

... Utara Nomor 32 Tahun 2OL3 telah diatur tentang Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Mengingat b. bahwa dengan adanya perubahan ...

Hal. 1, File: Pergub Nomor 27 Thn. 2...IL DI LINGKUNGAN.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. ...

... Ditetapkan di Medan pada tanggal 15 Agustus 2OL4 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO Diundangkan di Medan pada tanggal 18 Agustus 2O14 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd. ...

... NURDIN LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 27 Salinan i den aslinya KEP RO HU M, SU PEMBINA MUDA NrP. 19590227 198003 1 004 ...

Hal. 4, File: Pergub Nomor 27 Thn. 2...IL DI LINGKUNGAN.pdf

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS GUBERNUR/ WAKIL GUBERNUR DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Download file:

Pergub Nomor 27 Thn. 2...IL DI LINGKUNGAN.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT